Click to listen highlighted text!
Breaking News
Home » Author Archives: admin

Author Archives: admin

Pengumuman DCT Pileg 2019

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DCSHP)

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DCSHP)

BERITA ACARA NOMOR: 82/ PL.01.4-BA/1271/ KPU-Kot/ IX/2018
Tentang
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DCSHP)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA MEDAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

 

silahkan unduh disini

PENGUMUMAN DATA CALON YG MENINGGAL DUNIA DARI PARTAI DEMOKRAT

Sehubungan dengan adanya perubahan Calon  anggota DPRD Kota Medan dari Partai Demokrat Dapil 3 nomor urut 4 atas nama Yahya Pulungan Lubis.

Surat pengumuman dari Partai Demokrat ( unduh disini)

Surat keterangan dari Kecamatan (unduh disini)

Pengumuman Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kota Medan

Pengumuman Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kota Medan

 

 

 

PENGUMUMAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN

Kami sampaikan pengumuman penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD kota Medan  pada Pemilu 2019 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat pada tanggal 12-21 Agustus 2018.  Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis dengan dilampiri foto copy identitas diri disampaikan kepada Ketua KPU kota Medan d/a Jl. Kejaksaan no.37 Medan Petisah , Kota Medan

 

PENGUMUMAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN, SILAHKAN KLIK DISINI

SK PENETAPAN (KLIK DISINI)

 

2.Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

3.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

4.Partai Golongan Karya (GOLKAR)

5.Partai NasDem

6.Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)

7.Partai Berkarya

8.Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

9.Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)

10.Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

11.Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

12.Partai Amanat Nasional (PAN)

13.Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

14.Partai Demokrat

19.Partai Bulan Bintang (PBB)

20.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Mahasiswa USU 1 bulan PKL di KPU kota Medan

Praktek kerja lapangan (PKL) adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di strata 1 (S1) dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Tujuan dari dilaksanakannya PKL untuk mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya dan PKL merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1  ilmu politik Universitas Sumatera Utara.

 

Karena itu, mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang saat ini sedang melakukan kegiatan PKL ke berbagai instansi yang sesuai dengan jurusannya terhitung sejak 09 Juli 2018 hingga 09 Agustus 2018. Dalam pelaksanaan mahasiswa jurusan Ilmu Politik melaksanakan PKL di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan. Adapun kelompok yang PKL di KPU itu sendiri terdiri dari Egi,Selvia,M Reza,Agrayna, dan Vebi.

 

Pada saat ini,KPU Kota Medan sedang melaksanakan penerimaan berkas calon anggota DPRD kota Medan. Sejauh ini belum ada calon yang memberikan berkasnya kepada pihak KPU Kota Medan. Mengingat periode sebelumnya partai politik yang mewakilkan calon legislatif menyerahkan berkasnya diakhir batas waktu pendaftaran. Hal ini yang menjadi alasan KPU kota Medan membuka pendaftaran di hari terakhir sampai pukul 24:00 WIB, padahal pendaftaran Bacaleg sudah dibuka sejak 04 Juli 2018.

 

Harapan kami agar kedepannya para Bacaleg untuk mempercepat proses pendaftaran mereka dengan tidak menunda-nunda penyerahan berkas.

DINAMIKA VALIDASI DATA PEMILIH DAN PARTISIPASI PEMILIH DI KOTA MEDAN

DINAMIKA VALIDASI DATA PEMILIH

DAN PARTISIPASI PEMILIH DI KOTA MEDAN

Penulis : Agussyah Ramadani Damanik *)

Komisioner KPU KOTA MEDAN

 

“Semakin tidak valid DPT maka persentase pemilih akan cenderung rendah, semakin valid DPT maka persentase pemilih akan mendekati keadaan yang sebenarnya”

 

Alur kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang dumulai dari tahapan (1). penyerahan DP4 oleh Kemendagri kepada KPU, (2). Penerimaan DP4 (3). Analisis dan Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir, (4). Pengumuman DP4 dan Hasil Analisis DP4 serta penyampaiannya oleh KPU kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, (5). Pemetaan TPS oleh PPK/PPS serta penyerahan hasilnya kepada PPDP, (6). Pencocokan dan Penelitan (Coklit) oleh PPDP, (7). Penyusunan dan Penetapan DPS, (8). Pengumunan DPS dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan DPS/DPSHP, sampai pada (9) Penyusunan dan Penetapan DPT adalah sistim pemutakhiran data pemilih yang cukup panjang dan penggunaan aplikasi IT Sistim Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang diluncurkan/digunakan KPU sejak penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 s.d. sekarang ini sebenarnya cukup memberikan akses publik untuk melakukan koreksi terhadap proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Namun sayangnya data pemilih ini sering sekali dipersoalkan oleh banyak pihak ketika tahapan pemutakhiran data sudah berakhir dan tahapan sudah memasuki/pasca hari pemungutan suara. Dalam ranah sengketa hasil pemilu, issue persoalan DPT ini sering dikaitkan dengan tidak dapat dipenuhinya hak pilih dan menjadi salah satu dalil pokok perkara oleh Penggugat/Pemohon di Mahkamah Konstitusi.

 

Persoalan data pemilih ini memang merupakan persoalan klasik dan kompleks yang sebenarnya terjadi di seluruh daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada yang masing sangat sulit dituntaskan. Dalam penyelenggaraan tahapan persiapan pemilu, tahapan pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan yang krusial karena dampaknya tidak hanya berimplikasi pada hak konstitusional warga negara tetapi sebagai dasar menentukan jumlah TPS dan ketersediaan surat suara dan penyusunan RAB (Rancangan Anggaran Biaya).

 

Dari sisi partisipasi pemilih, menentukan tingkat partisipasi pemilih adalah ditentukan dari validasi data pemilih, karena rumus menghitung/menentukan persentase pemilih didasarkan pada jumlah DPT sebagai bilangan pembaginya. Semakin DPT tidak valid maka partisipasi akan cendurung semakin rendah, dan sebaliknya semakin valid DPT maka partisipasi akan mendekati keadaan yang sebenarnya. Tentunya hal ini masih dilihat dari satu faktor penyebab.

 

Dilihat dari sisi trend partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Medan, dari waktu kewaktu menunjukkan penuruan angka partisipasi. Sangat rendahnya tingkat partisipasi pemilih terjadi pada penyelenggaraan Pilkada Medan tahun 2015 yang hanya mencapai  25,38 %.

 

Sumber data : Divisi Hupmas KPU Kota Medan

Catatan : data pengguna hak pilih dalam DPT dalam beberapa ivent penyelenggaraan pemilu rata-rata dibawah 1 juta pemilih, kuat dugaan terdapat pemiliih tradisional/loyal di Kota Medan sejumlah itu dan/atau data pemilih memang belum mutakhir dengan asumsi angka DPT yang ideal tidak jauh melebihi angka 1 juta pemilih

 

Pasca Pilkada tahun 2015, KPU Medan melakukan berbagai upaya evaluasi baik dalam bentuk kegiatan diskusi dan kajian, penelitian, untuk  mengetahui faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kota Medan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat diketahui bahwa penyebab rendahnya partisipasi pemilih ternyata dipengaruhi banyak faktor/variabel, baik secara internal maupun eksternal. Dari faktor internal teknis penyelenggaraan pemilu, antara lain : DPT belum mutakhir, yang berimplikasi pada pemetaan TPS, Distribusi C6, Kinerja PPDP dll ; sedangkan faktor Ekstenal meliputi antara lain figure pasangan calon yang belum menarik perhatian masyarakat, peran Parpol peserta pemilu/tim kampanye yang belum maksimal memberikan edukasi politik kepada masyarakat, kejenuhan masyakarat terhadap pemilu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, dll masih dalam pringkat lebih dominan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Faktor eksternal ini tentu diluar domain langsung penyelenggara pemilu, sehingga dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholder khususnya peran strategis peserta pemilu untuk meyakinkan masyarakat. Bahasan tulisan ini, dipokuskan pada aspek faktor penyebab internal

 

Validasi Data Pemilih

Sistim pemutakhiran data pemilih yang sumber datanya barasal dari Disdukcapil tetap menjadi kendala khusus karena sistim data kependudukan kita juga masih belum valid. Sistim pencatatan kependudukan yang pasif mengakibatkan masih terdapatnya data kependudukan yang faktanya sudah meninggal dunia, pindah domisili dll masih tercatat dalam DP4 sepanjang masyarakat/keluarga yang bersangkutan tidak melaporkan status administrasi kependudukan dirinya atau keluarganya kepada pemerintah setempat atau Disdukcapil.

Tingginya heterogenisasi masyarakat, populasi, mobilisasi dan mutasi kependudukan di Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera utara namun tidak sejalan dengan ketertiban masyarakat mengurus administrasi kependudukannya mejadikan data kependudukan dan data pemilih dalam pemilu semakin kompleks.

Keadaan ini mengharuskan KPU Medan dan jajarannya melakukan kerja ekstra keras dengan mengandalkan kegiatan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) Data Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

 

Coklit data pemilih secara umum meliputi 3 hal : mencatat pemilih yang Memenuhi Syarat (MS), Memperbaiki data pemilih, dan Mencoret data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pada tahun 2015, ketidakberanian PPDP mencoret data pemilih yang TMS, dan pengerjaan coklit oleh PPDP diakhir waktu, masih menjadi kendala KPU Kota Medan dalam mengakurasi data pemilih. Dalam peraturan KPU, dari 11 langkah coklit terdapat 8 langkah pencoretan data pemilih yang  dikwalifikasikan TMS sebagai berikut : (1). Mencoret pemilih yang telah meninggal; (2). Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain ; (3). Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (4). Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun atau sudah kawin/menikah pada hari pemungutan suara ; (5). Mencoret pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya ; (6). Mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter; (7). Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; dan (8). Mencoret pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan.

 

Berdasarkan hasil evaluasi, kesulitan penyusunan data pemilih pada penyelenggaraan Pilkada Medan tahun 2015, meliputi beberapa aspek antara lain :

  1. Pada saat tahapan pemetaan TPS, PPDP belum terbentuk, sehingga penyusunannya dikerjakan oleh PPK dibantu PPS yang kurang memahami dan mengenal warga masyarakat berbasis lingkungan ;

  2. PPDP tidak memaksimalkan kinerja sesuai dengan tahapan coklit. Coklit dilakukan pada akhri jadwal sehingga perbaikan data coklit tidak dapat dilakukan ;

  3. Sebagian besar PPDP enggan melakukan pencoretan data pemilih yang TMS, disebabkan adanya pemahaman keliru seolah-oleh pencoretan data pemilih yang TMS termasuk tindak pidana menghapus hak pilih, sehingga akibatnya data pemilh yang TMS masih tetap  tercantum dalam DPT. PPDP juga keliru dalam memahami perbedaan perlakuan antara data pemilih dengan data kependudukan ;

  4. Kesulitan melakukan pengendalian PPDP yang berjumlah 6.048 petugas PPDP, khusus petugas PPDP yang merangkap kepala lingkungan ;

  5. Masyarakat tidak aktif melihat pengumuman DPS yang dilakukan KPU dan tidak memberikan tanggapan dan cenderung melakukan protes setelah DPT ditetapkan KPU.

 

Pada penyelenggaraan Pilgubsu tahun 2018, KPU melakukan berbagai upaya pembenahan manajemen kerja terkait dengan pemutakhiran data pemilih dan bekerjasama intensif dengan Panwaslih Kota Medan, Pemerintah Kota Medan dan stakeholder lainnya serta mendorong peserta pemilu untuk terlibat langsung memperbaiki data pemilih.

 

 

KPU secara setentak juga melakukan dan meluncurkan “Gerakan Coklit Nasional” pada tanggal 20 Januari 2018 serta menyusun alat kendali bagi PPK/PPS/PPDP dan melakukan bimtek langsung kepada PPDP untuk memastikan coklit dilakukan sesuai jadwal kerja dan aturan.

Meskipun validasi data belum dapaet dikatakan berhasil 100 %, tetapi jika tidak berlebihan berdasarkan fakta, KPU Medan telah menunjukkan perbaikan kinerja dengan mampu melakukan pembersihan data pemilih invalid hingga mencapai angka +- 441.170 yang sebelumnya masih tercantum dalam DPT 2015.

 

 

Menurut ahli data, apabila jumlah penduduk tidak bertambah secara signifikan, maka dalam mengukur validasi data pemilih pada pemilu berikutnya, kerangka idealnya jumlah DPT seharusnya lebih rendah dari DP4, jumlah +- DPT = +-70% dari DP4

 

Tabel perbandingan data penurunan DPT Pilkada 2015 – 2018

 

Pilkwako tahun 2015

DAK2

DP4

DPT

2.467.163

1.867.116

1.961.471

Pilgubsu tahun 2018

DAK2 2017

DP4 Sem II 2017

DPT

2.478.145

1.844.717

1.520.301

 

Sumber data : Divisi Perencanaan dan Data KPU Medan

 

Catatan : pada pilkada tahun 2015 angka DPT Pilkada 2015 lebih tinggi dari DP4, pada pilkada tahun 2018 angka DPT sudah lebih rendah dari DPT. Terjadinya penurunan angka DPT dalam Pilkada 2018 adalah konskuensi terhadap pencoretan data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

 

 

Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pilgubsu 2018

Pemutakhiran data pemilih yang di Kota Medan berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi pemilih pada penyelenggaran Pilgubsu 2018 di Kota Medan yakni sebesar 55, 80 % naik 2x lipat dari partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pilkada Medan tahun 2015 yang sebelumnya hanya sebesar 25,38%.

 

Dari sisi pemilih DPtb (Pengguna KTP Elektronik/Suket = 116.703) dan pemilih Dpph (pemilih pindahan = 3.050) justru drastis meningkat bahkan di sebagian besar TPS jumlah pemilih Dptb membludak sehinga petugas KPPS sampai kesulitan untuk memfasilitasi hak pilih mereka dan terjadi kekurangan surat suara di beberapaTPS sehingga harus menggunakan surat suara di TPS terdekatnya atau pemilih dipindahkan ke TPS terdekatnya. Fenomena menarik ini belum pernah terjadi sepanjang penyelenggaraan pemilu di Kota Medan.

 

Dari sisi pendistribusian C6 yang kembali secara signifikan mengalami penurunan, pada penyelenggaraan Pilkada Medan C6 yang kembali mencapai angka dibawah +- 30 % sementara pada penyelenggaraan Pilgubsu 2018 di Kota Medan C6 yang kembali dibawah angka +- 19% . Berdasarkan laporan PPK/PPS faktor penyebab jumlah C6 yang tidak terdistribusi antara lain karena : a. pemilih meninggal dunia (12.088) b. pemilih sudah pindah domisi (89.000), c. pemilih tidak dikenal (48.671), d. pemilih tidak ditemui (122.359), e. lain-lain  (17.759). Masih tingginya pengguna DPTb dan masih terdapatnya C6 yang tidak sampai kepada pemiliih memerlukan perhatian khusus bagi kita bersama untuk melakukan pencermatan kembali dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih untuk kepentingan pemilu tahun 2019. Masukan dan tanggapan masyarakat menjadi sangat penting untuk membantu penyelenggara pemilu dalam memecahkan kerumitan pemasalahan data pemilih kita.

 

Validasi Data Pemilih Pemilu tahun 2019

 

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemiih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, DPT Pemilu terakhir menjadi basis DPS Pemilu tahun 2019, dan berdasarkan Peraturan KPU No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa penetapan dan rekapitulasi DPT di tingkat Kabupaten/Kota adalah tanggal 15 Agustus s.d. tanggal 21 Agustus 2018 dan Pengumuman DPT pada tanggal 28 Agustus 2018 s.d. tanggal 17 April 2019 .

 

Persoalan validasi data pemilih pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2015, Pilkada tahun 2018 menjadi pembelajaran penting dalam rangka meningkatkan kualitas data dan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Disamping peran wajib KPU Kota Medan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu tahun 2019, keaktifan masyarakat / pemilih pengguna KTP.e/Suket pada Pilgubsu tahun 2018 untuk lebih peduli atau secara sukarela mendaftarkan dirinya agar masuk dalam DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) dan untuk selanjutnya ditetapkan dalam DPT Pemilu tahun 2019. Partai Politik peserta pemilu/Calon DPRD, DPD, DPRI sebagai user yang berkepentingan langsung dengan data pemilih diharapkan dapat mendorong masyarakat minimal konstituennya untuk terdaftar dalam DPT Pemilu tahun 2019 sesuai dengan persyaratan teknis administrasi pemilu yang ditetapkan oleh aturan KPU.

 

 

Penutup

Partisipasi pemilih dalam pemilu dipengaruhi oleh penyebab yang multi variabel diantaranya adalah akurasi DPT, sehingga untuk menyelesaikannya dibutuhkan perhatian dan komiten bersama seluruh pihak untuk melihat bahwa agenda pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang harus dijaga kualitasnya secara bersama-sama. Penggunaan hak konstitusional warga tidak terlepas dari pentingnya pemenuhan teknis administrasi pemilihan sebagai pemenuhan syarat penggunaan hak pilih, sehingga diharapkan Pemilu tahun 2019 tidak hanya sekedar meningkatnya partisipasi pemilih tetapi masyarakat teredukasi dan cerdas mengambil peran dalam seluruh tahapan proses pemilu.

 

 

*) Penulis  adalah Komusioner KPU Kota Medan

Jumlah daftar pemilih sementara (DPS) Kota Medan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 berjumlah lebih dari 1.5 Juta Jiwa.

“Atau tepatnya sebanyak 1.513.835 jiwa. Rinciannya 744.360 jiwa laki-laki dan 769.475 jiwa perempuan,” kata Ketua KPU Medan, Herdensi Adnin, Sabtu (17/3).

Rekapitulasi DPS Kota Medan itu didapat berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilakukan pada 20 Januari-18 Februari 2018 lalu.

Pada 24 Maret 2018, lanjutnya, akan umumkan DPS dari tiap-tiap kelurahan di kantor-kantor lurah se-Kota Medan.

Selain itu, ia juga meminta kepala lingkungan di seluruh Kota Medan agar DPS ditempel di lokasi strategis untuk dapat dilihat warganya.

Setelah itu, warga Kota Medan supaya mengecek dan memberikan tanggapan karena bagi yang belum terdata bisa melapor ke PPS dengan membawa KTP.

“Untuk kemudian akan di catat dan akan dimasukkan ke daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), yang kemudian menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT),” katanya.

Akan tetapi, dari jumlah DPS 1.5 juta jiwa itu, lanjut Herdensi, masih banyak warga wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Jumlahnya mencapai 26.073 jiwa dengan rincian 13.203 laki-laki dan 12.870 perempuan.

“Data 26 ribu warga Kota Medan yang belum melakukan perekaman KTP elektronik ini sudah kita serahkan kepada Disdukcapil Medan untuk selanjutnya ditindak lanjuti,” pungkasnya

uniknya TPS 12 warga sungai mati

Guna menyemarakkan Pilgub Sumut 2018, beberapa Tempat Pemilihan Suara (TPS) di Kota Medan berlomba-lomba menampilkan hal unik, agar banyak masyarakat lebih antusias untuk mencoblos.

Hal itu yang coba dilakukan TPS 12 yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Medan, agar banyak Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah terdaftar maupun warga yang mencoblos menggunakan C6, mau memberikan suaranya di TPS.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 12, Yunaldi mengatakan bahwa TPS disini setiap tahun memang berusaha untuk menampilkan hal yang unik, agar menarik perhatian dari warga Sungai Mati.

“Antusias memilih warga memang tidak besar, jadi setiap tahun kita berusaha membuat TPS supaya menarik,” kata Yunaldi di TPS 12, Rabu (27/6/2018).

“Kali ini kita ambil beberapa etnik yang ada di Sungai Mati. Seperti ada etnis Chinese, India, Minang, Jawa, Mandailing, Melayu dan etnis lainnya,” sambungnya.

Yunaldi menjelaskan bahwa hal itu dilakukan untuk menarik perhatian dari para warga yang akan memilih di TPS 12. Karena baru kali ini di TPS 12 ramai warga berbondong-bondong melakukan pencoblosan.

“Kita memiliki 501 DPT, kali ini sudah 220 warga yang mencoblos. Kalau melihat hingga saat ini, DPT yang hadir tidak akan tercapai. Karena kita dapat kabar ada beberapa warga yang masih mudik serta ada yang menerima tapi belum tahu datang atau tidak,” ungkapnya.

“Upaya sudah kita maksimalkan dan bentuk pengumuman di buat unik. Seperti karikatur dengan bahasa-bahasa ala anak Medan. Pokoknya 5 hari sebelum hari H, sudah kita sebar pengumuman,” ujarnya.

 

 

 

 

Pilkada sumut berjalan mulus ucapkan terimakasih kepada semua pihak

Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara sudah dilaksanakan, dan pelaksanaannya berjalan aman dan kondusif, meskipun penyelenggara pemilu (KPU) masih melaksanakan proses tahapan dengan melakukan rekapitulasi suara.

Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpaw didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan pelaksanaan Pilgub se Sumatera Utara berjalan sesuai rencana, tidak ada masalah yang berarti, semuanya berjalan aman.

“Ya, terimakasih buat semuanya, karena menjaga kondusifitas dan keamanan dalam pelaksanaan pesta demokrasi,” katanya, Jumat (6/7/2018).

Pilgub Sumut diikuti dua pasangan calon yaitu nomor urut satu Edy Rahmayadi berpasangan dengan Musa Rajekshah dan nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat berpasangan dengan Sihar Sitorus.

Hingga saat ini, katanya, proses penghitungan suara masih dilakukan di tingkat KPU Sumut, meskipun ditingkat kelurahan dan kabupaten / kota sudah selesai.

Paulus mengimbau, agar pasangan calon, tim kampanye dan masyarakat umumnya menunggu pengumuman KPU Sumut.

“Ya ditunggu saja pengumuman resminya, karena KPU yang berhak mengumumkan, bukan yang lain,”ujarnya

Hingga saat ini personil polisi yang di BKO kan untuk mengamankan pelaksanakan Pilgub dan pilkada serentak masih berada di wilayah kerja masing-masing, menunggu semua tahapan selesai.

“Sekali saya ucapkan terimakasih buat semuanya, polisi, TNI, pramuka, penyelenggara, pasangan calon maupun masyarakat yang membantu menjaga Sumut tetap aman dan damai,” kata Waterpauw.

 

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG
Perbesar Huruf
Pilih Warna Kontras
Click to listen highlighted text!