Click to listen highlighted text!
Breaking News
Home » Tulisan Kepemiluan

Tulisan Kepemiluan

DINAMIKA VALIDASI DATA PEMILIH DAN PARTISIPASI PEMILIH DI KOTA MEDAN

DINAMIKA VALIDASI DATA PEMILIH

DAN PARTISIPASI PEMILIH DI KOTA MEDAN

Penulis : Agussyah Ramadani Damanik *)

Komisioner KPU KOTA MEDAN

 

“Semakin tidak valid DPT maka persentase pemilih akan cenderung rendah, semakin valid DPT maka persentase pemilih akan mendekati keadaan yang sebenarnya”

 

Alur kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang dumulai dari tahapan (1). penyerahan DP4 oleh Kemendagri kepada KPU, (2). Penerimaan DP4 (3). Analisis dan Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir, (4). Pengumuman DP4 dan Hasil Analisis DP4 serta penyampaiannya oleh KPU kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, (5). Pemetaan TPS oleh PPK/PPS serta penyerahan hasilnya kepada PPDP, (6). Pencocokan dan Penelitan (Coklit) oleh PPDP, (7). Penyusunan dan Penetapan DPS, (8). Pengumunan DPS dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan DPS/DPSHP, sampai pada (9) Penyusunan dan Penetapan DPT adalah sistim pemutakhiran data pemilih yang cukup panjang dan penggunaan aplikasi IT Sistim Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang diluncurkan/digunakan KPU sejak penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 s.d. sekarang ini sebenarnya cukup memberikan akses publik untuk melakukan koreksi terhadap proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Namun sayangnya data pemilih ini sering sekali dipersoalkan oleh banyak pihak ketika tahapan pemutakhiran data sudah berakhir dan tahapan sudah memasuki/pasca hari pemungutan suara. Dalam ranah sengketa hasil pemilu, issue persoalan DPT ini sering dikaitkan dengan tidak dapat dipenuhinya hak pilih dan menjadi salah satu dalil pokok perkara oleh Penggugat/Pemohon di Mahkamah Konstitusi.

 

Persoalan data pemilih ini memang merupakan persoalan klasik dan kompleks yang sebenarnya terjadi di seluruh daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada yang masing sangat sulit dituntaskan. Dalam penyelenggaraan tahapan persiapan pemilu, tahapan pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan yang krusial karena dampaknya tidak hanya berimplikasi pada hak konstitusional warga negara tetapi sebagai dasar menentukan jumlah TPS dan ketersediaan surat suara dan penyusunan RAB (Rancangan Anggaran Biaya).

 

Dari sisi partisipasi pemilih, menentukan tingkat partisipasi pemilih adalah ditentukan dari validasi data pemilih, karena rumus menghitung/menentukan persentase pemilih didasarkan pada jumlah DPT sebagai bilangan pembaginya. Semakin DPT tidak valid maka partisipasi akan cendurung semakin rendah, dan sebaliknya semakin valid DPT maka partisipasi akan mendekati keadaan yang sebenarnya. Tentunya hal ini masih dilihat dari satu faktor penyebab.

 

Dilihat dari sisi trend partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Medan, dari waktu kewaktu menunjukkan penuruan angka partisipasi. Sangat rendahnya tingkat partisipasi pemilih terjadi pada penyelenggaraan Pilkada Medan tahun 2015 yang hanya mencapai  25,38 %.

 

Sumber data : Divisi Hupmas KPU Kota Medan

Catatan : data pengguna hak pilih dalam DPT dalam beberapa ivent penyelenggaraan pemilu rata-rata dibawah 1 juta pemilih, kuat dugaan terdapat pemiliih tradisional/loyal di Kota Medan sejumlah itu dan/atau data pemilih memang belum mutakhir dengan asumsi angka DPT yang ideal tidak jauh melebihi angka 1 juta pemilih

 

Pasca Pilkada tahun 2015, KPU Medan melakukan berbagai upaya evaluasi baik dalam bentuk kegiatan diskusi dan kajian, penelitian, untuk  mengetahui faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kota Medan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat diketahui bahwa penyebab rendahnya partisipasi pemilih ternyata dipengaruhi banyak faktor/variabel, baik secara internal maupun eksternal. Dari faktor internal teknis penyelenggaraan pemilu, antara lain : DPT belum mutakhir, yang berimplikasi pada pemetaan TPS, Distribusi C6, Kinerja PPDP dll ; sedangkan faktor Ekstenal meliputi antara lain figure pasangan calon yang belum menarik perhatian masyarakat, peran Parpol peserta pemilu/tim kampanye yang belum maksimal memberikan edukasi politik kepada masyarakat, kejenuhan masyakarat terhadap pemilu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, dll masih dalam pringkat lebih dominan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Faktor eksternal ini tentu diluar domain langsung penyelenggara pemilu, sehingga dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholder khususnya peran strategis peserta pemilu untuk meyakinkan masyarakat. Bahasan tulisan ini, dipokuskan pada aspek faktor penyebab internal

 

Validasi Data Pemilih

Sistim pemutakhiran data pemilih yang sumber datanya barasal dari Disdukcapil tetap menjadi kendala khusus karena sistim data kependudukan kita juga masih belum valid. Sistim pencatatan kependudukan yang pasif mengakibatkan masih terdapatnya data kependudukan yang faktanya sudah meninggal dunia, pindah domisili dll masih tercatat dalam DP4 sepanjang masyarakat/keluarga yang bersangkutan tidak melaporkan status administrasi kependudukan dirinya atau keluarganya kepada pemerintah setempat atau Disdukcapil.

Tingginya heterogenisasi masyarakat, populasi, mobilisasi dan mutasi kependudukan di Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera utara namun tidak sejalan dengan ketertiban masyarakat mengurus administrasi kependudukannya mejadikan data kependudukan dan data pemilih dalam pemilu semakin kompleks.

Keadaan ini mengharuskan KPU Medan dan jajarannya melakukan kerja ekstra keras dengan mengandalkan kegiatan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) Data Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

 

Coklit data pemilih secara umum meliputi 3 hal : mencatat pemilih yang Memenuhi Syarat (MS), Memperbaiki data pemilih, dan Mencoret data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pada tahun 2015, ketidakberanian PPDP mencoret data pemilih yang TMS, dan pengerjaan coklit oleh PPDP diakhir waktu, masih menjadi kendala KPU Kota Medan dalam mengakurasi data pemilih. Dalam peraturan KPU, dari 11 langkah coklit terdapat 8 langkah pencoretan data pemilih yang  dikwalifikasikan TMS sebagai berikut : (1). Mencoret pemilih yang telah meninggal; (2). Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain ; (3). Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (4). Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun atau sudah kawin/menikah pada hari pemungutan suara ; (5). Mencoret pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya ; (6). Mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter; (7). Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; dan (8). Mencoret pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan.

 

Berdasarkan hasil evaluasi, kesulitan penyusunan data pemilih pada penyelenggaraan Pilkada Medan tahun 2015, meliputi beberapa aspek antara lain :

  1. Pada saat tahapan pemetaan TPS, PPDP belum terbentuk, sehingga penyusunannya dikerjakan oleh PPK dibantu PPS yang kurang memahami dan mengenal warga masyarakat berbasis lingkungan ;

  2. PPDP tidak memaksimalkan kinerja sesuai dengan tahapan coklit. Coklit dilakukan pada akhri jadwal sehingga perbaikan data coklit tidak dapat dilakukan ;

  3. Sebagian besar PPDP enggan melakukan pencoretan data pemilih yang TMS, disebabkan adanya pemahaman keliru seolah-oleh pencoretan data pemilih yang TMS termasuk tindak pidana menghapus hak pilih, sehingga akibatnya data pemilh yang TMS masih tetap  tercantum dalam DPT. PPDP juga keliru dalam memahami perbedaan perlakuan antara data pemilih dengan data kependudukan ;

  4. Kesulitan melakukan pengendalian PPDP yang berjumlah 6.048 petugas PPDP, khusus petugas PPDP yang merangkap kepala lingkungan ;

  5. Masyarakat tidak aktif melihat pengumuman DPS yang dilakukan KPU dan tidak memberikan tanggapan dan cenderung melakukan protes setelah DPT ditetapkan KPU.

 

Pada penyelenggaraan Pilgubsu tahun 2018, KPU melakukan berbagai upaya pembenahan manajemen kerja terkait dengan pemutakhiran data pemilih dan bekerjasama intensif dengan Panwaslih Kota Medan, Pemerintah Kota Medan dan stakeholder lainnya serta mendorong peserta pemilu untuk terlibat langsung memperbaiki data pemilih.

 

 

KPU secara setentak juga melakukan dan meluncurkan “Gerakan Coklit Nasional” pada tanggal 20 Januari 2018 serta menyusun alat kendali bagi PPK/PPS/PPDP dan melakukan bimtek langsung kepada PPDP untuk memastikan coklit dilakukan sesuai jadwal kerja dan aturan.

Meskipun validasi data belum dapaet dikatakan berhasil 100 %, tetapi jika tidak berlebihan berdasarkan fakta, KPU Medan telah menunjukkan perbaikan kinerja dengan mampu melakukan pembersihan data pemilih invalid hingga mencapai angka +- 441.170 yang sebelumnya masih tercantum dalam DPT 2015.

 

 

Menurut ahli data, apabila jumlah penduduk tidak bertambah secara signifikan, maka dalam mengukur validasi data pemilih pada pemilu berikutnya, kerangka idealnya jumlah DPT seharusnya lebih rendah dari DP4, jumlah +- DPT = +-70% dari DP4

 

Tabel perbandingan data penurunan DPT Pilkada 2015 – 2018

 

Pilkwako tahun 2015

DAK2

DP4

DPT

2.467.163

1.867.116

1.961.471

Pilgubsu tahun 2018

DAK2 2017

DP4 Sem II 2017

DPT

2.478.145

1.844.717

1.520.301

 

Sumber data : Divisi Perencanaan dan Data KPU Medan

 

Catatan : pada pilkada tahun 2015 angka DPT Pilkada 2015 lebih tinggi dari DP4, pada pilkada tahun 2018 angka DPT sudah lebih rendah dari DPT. Terjadinya penurunan angka DPT dalam Pilkada 2018 adalah konskuensi terhadap pencoretan data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

 

 

Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pilgubsu 2018

Pemutakhiran data pemilih yang di Kota Medan berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi pemilih pada penyelenggaran Pilgubsu 2018 di Kota Medan yakni sebesar 55, 80 % naik 2x lipat dari partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pilkada Medan tahun 2015 yang sebelumnya hanya sebesar 25,38%.

 

Dari sisi pemilih DPtb (Pengguna KTP Elektronik/Suket = 116.703) dan pemilih Dpph (pemilih pindahan = 3.050) justru drastis meningkat bahkan di sebagian besar TPS jumlah pemilih Dptb membludak sehinga petugas KPPS sampai kesulitan untuk memfasilitasi hak pilih mereka dan terjadi kekurangan surat suara di beberapaTPS sehingga harus menggunakan surat suara di TPS terdekatnya atau pemilih dipindahkan ke TPS terdekatnya. Fenomena menarik ini belum pernah terjadi sepanjang penyelenggaraan pemilu di Kota Medan.

 

Dari sisi pendistribusian C6 yang kembali secara signifikan mengalami penurunan, pada penyelenggaraan Pilkada Medan C6 yang kembali mencapai angka dibawah +- 30 % sementara pada penyelenggaraan Pilgubsu 2018 di Kota Medan C6 yang kembali dibawah angka +- 19% . Berdasarkan laporan PPK/PPS faktor penyebab jumlah C6 yang tidak terdistribusi antara lain karena : a. pemilih meninggal dunia (12.088) b. pemilih sudah pindah domisi (89.000), c. pemilih tidak dikenal (48.671), d. pemilih tidak ditemui (122.359), e. lain-lain  (17.759). Masih tingginya pengguna DPTb dan masih terdapatnya C6 yang tidak sampai kepada pemiliih memerlukan perhatian khusus bagi kita bersama untuk melakukan pencermatan kembali dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih untuk kepentingan pemilu tahun 2019. Masukan dan tanggapan masyarakat menjadi sangat penting untuk membantu penyelenggara pemilu dalam memecahkan kerumitan pemasalahan data pemilih kita.

 

Validasi Data Pemilih Pemilu tahun 2019

 

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemiih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, DPT Pemilu terakhir menjadi basis DPS Pemilu tahun 2019, dan berdasarkan Peraturan KPU No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa penetapan dan rekapitulasi DPT di tingkat Kabupaten/Kota adalah tanggal 15 Agustus s.d. tanggal 21 Agustus 2018 dan Pengumuman DPT pada tanggal 28 Agustus 2018 s.d. tanggal 17 April 2019 .

 

Persoalan validasi data pemilih pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2015, Pilkada tahun 2018 menjadi pembelajaran penting dalam rangka meningkatkan kualitas data dan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Disamping peran wajib KPU Kota Medan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu tahun 2019, keaktifan masyarakat / pemilih pengguna KTP.e/Suket pada Pilgubsu tahun 2018 untuk lebih peduli atau secara sukarela mendaftarkan dirinya agar masuk dalam DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) dan untuk selanjutnya ditetapkan dalam DPT Pemilu tahun 2019. Partai Politik peserta pemilu/Calon DPRD, DPD, DPRI sebagai user yang berkepentingan langsung dengan data pemilih diharapkan dapat mendorong masyarakat minimal konstituennya untuk terdaftar dalam DPT Pemilu tahun 2019 sesuai dengan persyaratan teknis administrasi pemilu yang ditetapkan oleh aturan KPU.

 

 

Penutup

Partisipasi pemilih dalam pemilu dipengaruhi oleh penyebab yang multi variabel diantaranya adalah akurasi DPT, sehingga untuk menyelesaikannya dibutuhkan perhatian dan komiten bersama seluruh pihak untuk melihat bahwa agenda pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang harus dijaga kualitasnya secara bersama-sama. Penggunaan hak konstitusional warga tidak terlepas dari pentingnya pemenuhan teknis administrasi pemilihan sebagai pemenuhan syarat penggunaan hak pilih, sehingga diharapkan Pemilu tahun 2019 tidak hanya sekedar meningkatnya partisipasi pemilih tetapi masyarakat teredukasi dan cerdas mengambil peran dalam seluruh tahapan proses pemilu.

 

 

*) Penulis  adalah Komusioner KPU Kota Medan

Partisipasi Masyarakat di Pemilu

Oleh: Ramlan Surbakti

Partisipasi berbagai unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu merupakan parameter keempat untuk Pemilu yang Adil dan Berintegritas.

 

Peran serta warga negara yang telah dewasa secara politik (baca: memiliki hak pilih) dalam proses penyelenggaraan pemilu tak hanya memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara, tetapi juga mengawal agar proses penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan suara yang diberikan ikut menentukan hasil pemilu.

 

Sembilan bentuk partisipasi

Setidaknya terdapat sembilan bentuk partisipasi warga negara dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Pertama, keterlibatan anggota parpol dalam proses seleksi calon anggota DPR dan DPRD, serta dalam memberikan masukan untuk perumusan visi, misi, dan program parpol dalam pemilu. Untuk pemilu anggota DPR dan DPRD 2014 dapat disimpulkan tak ada parpol peserta pemilu yang melibatkan anggota di akar rumput dalam proses seleksi calon dan penyusunan visi, misi, dan program partai. Yang dilibatkan hanya sekelompok kecil anggota yang jadi elite partai pada kepengurusan partai tingkat nasional dan daerah.

 

Kedua, keterlibatan para aktivis LSM dalam menyelenggarakan program pendidikan pemilih (voter’s education). Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatkan kecerdasan pemilih dalam menentukan perilaku memilih. Untuk menyongsong Pemilu 2014 boleh dikatakan tak ada LSM yang melaksanakan program pendidikan pemilih secara sistematik. Dua faktor penyebab utama mengapa ormas sipil absen dalam melakukan pendidikan pemilih: tidak tersedia dana karena sejumlah negara donor sudah menghentikan dana hibah untuk pendidikan pemilih, serta para aktivis LSM yang berminat dan berpengalaman dalam bidang ini sudah beralih ke bidang kegiatan lain, sementara pendatang baru kurang berminat.

 

Ketiga, mendukung secara aktif parpol peserta pemilu atau calon tertentu, baik dengan menjadi peserta kampanye pemilu maupun ikut menyumbang dana kampanye dalam bentuk uang dan/atau barang dan jasa. Jumlah peserta kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD, khususnya kampanye dalam bentuk rapat umum, kian berkurang termasuk pada kampanye parpol papan atas. Bahkan, partisipasi perseorangan dalam memberikan dukungan dana kampanye untuk pemilu anggota DPR dan DPRD lebih rendah lagi.

 

Kepercayaan warga masyarakat kepada parpol memang kian rendah, selain rapat umum masih banyak bentuk kampanye pemilu lain (pemasangan alat peraga, iklan melalui media, pertemuan tatap muka, dan kampanye dari rumah ke rumah), dan sebagian pemilih lebih suka meminta uang daripada memberikan sumbangan dan kampanye kepada partai/calon. Bahkan, sebagian calon lebih memilih kampanye dari rumah ke rumah. Transaksi jual-beli suara justru terjadi pada bentuk kampanye seperti ini. Partisipasi sebagai peserta kampanye rapat umum dan pemberian sumbangan dana kampanye (dana gotong royong) jauh lebih besar pada Pemilu Presiden (Pilpers) 2014 daripada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

 

Keempat, mengajak orang lain mendukung parpol/calon tertentu dan/atau untuk tidak mendukung parpol/calon lain dalam pemilu. Karena hampir semua parpol memiliki ideologi yang sama, yaitu pragmatisme, pemilu lebih banyak merupakan persaingan antarcalon dari segi popularitas daripada persaingan ideologik (baca: persaingan alternatif kebijakan publik yang disusun berdasarkan ideologi/ platform tertentu). Kampanye pihak ketiga, sebagai tim pendukung tak resmi atau bersifat independen, praktis lebih banyak muncul pada pilpres daripada pileg. Partisipasi relawan seperti ini jauh lebih besar pada Pilpres 2014 daripada Pileg 2014.

 

Kelima, keterlibatan dalam lembaga pemantau pemilu yang mendapat akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan terhadap satu atau lebih tahapan pemilu di sejumlah daerah pemilihan. Hanya sebagian dari 17 lembaga pemantau yang dapat akreditasi dari KPU yang melaksanakan program pemantauan Pileg 2014. Yakni, LP3ES untuk pemutakhiran daftar pemilih; Perludem untuk proses pemungutan dan penghitungan suara; JPPR untuk proses pemungutan dan penghitungan suara serta partisipasi pemilih difabel; Migrant Care untuk pemilih di luar negeri; Kemitraan untuk kampanye dan dana kampanye, serta proses pemungutan dan penghitungan suara; KIPP untuk proses pemungutan dan penghitungan suara.

Karena keterbatasan sumber daya, pemantauan pemilu tak dilakukan secara menyeluruh, baik dari segi tahapan maupun provinsi. Kemitraan, misalnya, hanya melakukan pemantauan di lima provinsi (Jateng, Sumut, NTB, Papua, dan Maluku). Kontribusi utama lembaga ini menjaga agar pemilu diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Keenam, keterlibatan pemilih dalam melakukan pengawasan atas proses penyelenggaraan tahapan pemilu: mengawasi apakah pemilu diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan. UU Pemilu menentukan tiga pihak yang dapat mengajukan pengaduan tentang dugaan pelanggaran atas Ketentuan Administrasi Pemilu, Ketentuan Pidana Pemilu, atau Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Ketiga pihak tersebut adalah pemilih terdaftar, pemantau pemilu, dan peserta pemilu.

 

Pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu ini disampaikan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwas)/Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena Panwas/Bawaslu hanya akan bertindak jika ada pengaduan dari satu atau lebih dari tiga pihak itu dan jumlah kasus yang ditangani Bawaslu seluruh Indonesia mencapai ribuan, dapat diduga cukup banyak yang menyampaikan pengaduan. Belum diketahui seberapa banyak pemilih yang menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu ke Panwas/Bawaslu.

 

Ketujuh, ikut memilih atau memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara (voting turnout). Jumlah warga negara yang berhak memilih yang terdaftar sebagai pemilih untuk Pemilu 2014 mengalami peningkatan dari sekitar 85 persen pada Pileg 2009 menjadi 95-97 persen untuk Pileg 2014. Peningkatan ini terjadi karena daftar pemilih tak lagi disamakan dengan daftar penduduk ber-NIK. Partisipasi pemilih terdaftar dalam memberikan suara untuk Pileg 2014 mengalami peningkatan dari 70,29 persen pada Pemilu 2009 menjadi 76,11 persen untuk Pemilu 2014. Peningkatan ini terjadi karena pengaruh para capres yang sudah melakukan kampanye lebih awal.

 

Jumlah suara sah mengalami peningkatan dari 85,59 persen (jumlah suara tak sah 14,41 persen) pada Pileg 2009 menjadi 90 persen (jumlah suara tak sah 10 persen) untuk Pileg 2014. Meski cara nyoblos sudah menggantikan cara nyontreng, ternyata jumlah suara tak sah masih tinggi.

 

Peran lembaga survei dan media

Selanjutnya, kedelapan, keterlibatan aktif lembaga survei untuk melakukan exit poll (mengajukan pertanyaan kepada pemilih secara acak segera setelah memberikan suara di TPS) atau penghitungan cepat (quick count) atas hasil pemungutan suara di TPS yang jadi sampel. Pada 9 April 2014 terdapat 11 lembaga yang melakukan penghitungan cepat atas hasil penghitungan suara rata-rata 2.200 TPS dari 546.278 TPS pileg seluruh Indonesia. Antara lain, CSIS-Cyrus, SMRC, Poltracking, Indikator Indonesia, Litbang Kompas, Populi Center, Barometer Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, dan RRI.

 

Kalau setiap lembaga survei menetapkan 2.200 TPS sebagai sampel dan setiap TPS ada seorang peneliti, ke-11 lembaga survei mengerahkan tak kurang dari 24.200 peneliti lapangan. Ditambah tenaga koordinator di daerah, tenaga operator penerima, pengolah data, dan analisis data pada tingkat nasional, jumlah warga yang berpartisipasi melalui lembaga survei ini mencapai 30.000 orang. Lembaga survei seperti ini mempunyai dua kontribusi: menawarkan prediksi hasil pemilu dan menjadi pembanding bagi hasil pemilu yang ditetapkan KPU.

 

Kesembilan, keterlibatan pekerja media cetak dan elektronika secara aktif dalam proses peliputan kegiatan pemilu dan/atau penulisan dan penyiaran berita tentang kegiatan pemilu. Mengingat jumlah media cetak (surat kabar, tabloid, majalah) dan elektronik (radio, TV, dan media sosial) yang meliput kegiatan pemilu sekarang ini begitu banyak, baik pada aras nasional maupun lokal, diperkirakan semua jenis media ini mengerahkan jutaan warga negara, baik yang bertugas di lapangan maupun di kantor redaksi dan studio. Kontribusi utama media dalam menyebarluaskan informasi tentang pemilu lebih besar daripada apa yang dilakukan KPU dengan seluruh aparatnya dalam menyebarluaskan informasi tentang pemilu.

 

Ramlan Surbakti
Guru Besar Perbandingan Politik pada FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

How the Saint-Lague Method Actually Works

Friday (07/21) in the early morning, the Chairman of the Parliament, Setya Novanto, knocked the hammer on his table as a sign of consensus among the Parliament members to pass the Elections Law Bill into an applicable law. One of the consequence from the passing of the law is that for now on, election management body in Indonesia shall use Saint-Lague method to converse votes into parliamentary seat allocation.

“(With Saint-Lague) we divide the total votes acquired by political party with divisor index of 1, and then divide it sequentially with divisor index of 3, 5, 7, and so on,” as quoted from the Article 420 of the Elections Law Bill.

In a proportional election system (where there are more than one available seats in every electoral area), there are two ways of conversing votes into seats: quota method and divisor method.

Quota Method

Quota is the minimum “price” that needs to be paid by political party in order to get one parliamentary seat. In Indonesia, the quota is called BPP (bilangan pembagi pemilih or voters divisor index). There are several method to determine a quota, but the most common are the Hare Quota and Droop Quota method.

The Hare Quota index is determined by dividing the number of total votes with the total parliamentary seats available (Hare Quota = Total votes / Total parliamentary seats). Meanwhile, the Droop Quota index is determined by dividing the total number of votes with the number of total parliamentary seats available plus one (Droop Quota = total votes / total parliamentary seats + 1).

Then, the total parliamentary seats acquired by each political party is determined by dividing the total votes acquired by the party with the quota index. This division will result in a non-integer number with few decimal places. The seats will then be allocated by the integer numbers, and then the last remaining seats are allocated based on the highest decimal remainder.

This Hare Quota method has been implemented in Indonesia since 1948, based on Law No.27/1948, until 2012. The upcoming 2019 National Elections, based on the new Elections Law, will be the first election in Indonesia that uses the Saint-Lague method.

Saint-Lague

The Saint-Lague method is a part of a big branch of method called divisor method. With the divisor method, the total votes acquired by a political party will be divided by a fixed divisor index. The divisor index in the divisor method are 1, 3, 5, and so on. These indexes were determined by France mathematician, Andre Saint-Lague, in 1910. Meanwhile, another branch of the divisor method called D’Hondt method uses integer number as its divisor (1, 2, 3, 4, and so on).

“There are four steps that need to be considered in implementing the Saint-Lague method,” says Heroik Pratama, a researcher from the Association for Elections and Democracy (Perludem).

Firstly, we need to sum up the total votes acquired by every candidate from a party so we can know the total votes acquired by the party. Secondly, we then need to divide the total votes of the party with divisor index of 1, 3, 5, 7, and so on. Thirdly, we need to sort the result of the division from the highest to the lowest. Fourthly, the sorted result is then used as the basis for seats allocation.

As an illustration, assume that there are 10 seats available that need to be allocated to four political parties that acquired votes as follows, respectively: 25,000, 19,000, 12,000, and 8,000. The allocation method is represented in the table below.

1

3

5

7

Party A

25,000 [1]

8,333 [4]

5,000 [7]

3,571 [10]

Party B

19,000 [2]

6,333 [6]

3,800 [9]

2,714

Party C

12.000 [3]

4,000 [8]

2,400

1,714

Party D

8,000 [5]

2,667

1,600

1,143

* The number inside this [] bracket represents the ranking of the result from the division of total votes and the divisor index

From the table we can conclude that Party A gets four seats, Party B gets three seats, Party C gets two seats, and Party D only gets one seat.

The result from using Saint-Lague method is quite similar with the result from Hare Quota, compared to other methods such as D’Hondt or Modified Saint-Lague. If we implemented the Saint-Lague method for the result of 2014 Elections, we will get a not-so-much different result than the actual.

No.

Party Name

Hare Quota (seats)

Saint-Lague (seats)

Difference

1

Nasdem

36

33

-3

2

PKB

47

48

1

3

PKS

40

39

-1

4

PDI-P

109

110

1

5

Golkar

91

94

3

6

Gerindra

73

73

0

7

Demokrat

61

61

0

8

PAN

48

47

-1

9

PPP

39

39

0

10

Hanura

16

16

0

Total

560

560

August Mellaz, the Executive Director of Syndication for Elections and Democracy (SPD), says, Saint-Lague method provide a better guarantee in treating every political party more neutral and fairer in seats allocation process. With Saint-Lague method, party with more votes will get more seats, while party with less votes will get less seats. In other words, Saint-Lague method is more proportionate.

Populism and the Failure to Form A Democratic Society

In this article, I will present to you three key concepts: populism, democracy, and the democrats. Before I elaborate my main argument, first let me put the definition of each of those three concepts.

What is populism?

According to online Cambridge Dictionary, populism is political ideas and activities that are intended to get the support of ordinary people by giving them what they want.

According to Cas Mudde, a political scientist from the University of Georgia, populism is a fluid and thin ideology. It means populism can be attached to other ideology, such as socialism, nationalism, or racism, in order to justify a certain agenda.

In populism, the interests of the majority people is always right. This is bad for democracy for two reasons: it ignores the minority and the rule of law.

Soren Kierkegaard, a Danish philosopher who live in the 19th century, said that whenever we talk about the opinion of the people, we need to consider what determines that opinion, and what do we mean by “the people”. Is it the media? Who own the media?

Another political scientist from Princeton University, Jan Werner Müller, says that a populist usually regards themselves as the only true representative of the people. Jan also distinguishes inclusive populisme from exclusive populism.

Exclusive populism is usually against stigmatized groups. For example: the attitute of many European citizens towards immigrants from the Arab countries. Meanwhile, inclusive populism is more open and try to reach out to stigmatized groups (the poor or other minority groups).

Furthermore, according to the editor of the Britannica Encyclopedia, Andre Munro, populism is a political program or movement with the intent to win common people’s support, usually in a campaign against the elites. Munto also says that, in a more contemporary context, populism is usually associated with a brand of authoritarian politics. A populist politician will benefit from the fact that the majority of the people want to be led by strong and charismatic leader who will strive for the fulfillment of the general will.

A populist leader usually promote an economic policy that appeals to the interests of the common people and the state, or an economic platform that strive to distribute wealth in order to gain popularity without considering further economical consequences, like inflation.

Munro notes that many Latin American politicians were populist, like Juan Peron, Getulio Vargas, and Hugo Chavez.

It is then safe to conclude that populisme may be manifested in two forms. Firstly, it manifested in the form of political pragmatism. A politician tends to be populist to gain votes in an election by becoming a persona that is liked by the majority, or by proposing a set of policies favored by the masses.

Secondly, populism may be manifested as a ‘people power’ movement or any other inclusive political movement. In this sense, populism is a political movement based on the interests and hopes of the people, and to challenge the domination of the elites. Populism is then needed to challenge the interests of the elites which seek to steer democracy in an exclusive manner.

Populism is complex, and I refuse to take a binary position towards this issue. There is an ugly side to populism, while at the same time there is also the good side. And we need to have a proper discussion about populism to put it into the context of Indonesian society.

What is the definition of democracy and the demomcrats?

Democracy is a political system which is rooted back to the Athenian tradition in the 5th Century BC. Etymologically, the origin of the word democracy refers back to the Greek word demokratia, which is formed by two words: demos, means the people; and kratos, means strength. Generally, democracy is defined as government by the people.

The word demos in democracy should not be understood simply as all members of the people, but only members of the people who understand and embrace democracy, or at least he/she should understand why he/she choose democracy and how the mechanism works. This is because any common people who does not understand democracy will only become an object for negative populism, which can be used as a tool to gain political legitimacy by politicians.

Democracy without the people who understand democracy, or what is referred to as the democrats, will become a government that is ruled by a mindless mob. This kind of democracy has been criticized not only by Socrates, Plato, and Aristotle, but also by Nietzsche, whose idea had inspired Hitler, a fascist leader who got elected fair and square in a democratic setting.

Democracy without a majority who understand democracy will not end in a deliberative democracy as desired by Jurgen Habermas, and will not produce any prosperity and wealth. Such democracy must be resisted.

Are you a democrat?

I like Socrates’s dialogue method. Socrates developed his philosophy with the help of his dialogue partners. Dialogue is an effective method to assess our own understanding of a certain problem or concept.

To all readers, I kindly ask you to answer these fifteen simple questions: (1) do you agree with democracy?; (2) Is there any other political system that is superior to democracy?; (3) what are the elements necessary in a democratic system?; (4) why are you willing to vote on the election day?; (5) what type of criteria or political program that can make you vote for a certain candidate?; (6) do you think it is necessary to oversee and criticize the elected government?; (7) do you think the government has provide enough space for you to oversee and criticize the elected government?; (8) is there any mechanism to sue the elected government for breaking their promise during the election campaign?; (9) what causes corruption within the government?; (10) what is your opinion about political party in general?; (11) what do you think is the best political party and are you willing to be a member of that party?; (12) in your opinion, is the election in Indonesia has already been free and fair?; (13) from the three government branches (the executive, legislative, and judiciary), which one is the most trustworthy and which one is the most untrustworthy?; (14) what policy from the Joko Widodo’s administration do you think that violate the democratic principle and what policy that strengthen it?; (15) what kind of policies do you expect in the Elections Law and Political Party Law?

If you find it easy to answer at least ten out of those fifteen questions, the congratulation is in order: you understand democracy and hence you are a democrat.

Any person who does not understand the reason why they choose democracy over any other political system will have no interest whatsoever in democratic and political issues. If the majority of people are like this, democracy will never be an organic necessity for them.

Education, the Democracts, and Populism

Plato in the book Republic stated that he will reject democracy if it produce a government ruled by commoners. Common people who do not understand democracy and not very versatile in public policy making process may destroy the society and harm the public in general.

Plato then said, democracy should begin with equal opportunity for everyone to access education. Democracy without proper and accessible education for every citizen will never bring prosperity. This is because, with election, democracy has made it possible for incompetent man to be elected as state leader. Democracy should not only based its principle on “winning the vote of the majority”, but also “educate the majority”.

Aristotle, a disciple of Plato, also says that if an equal access to education is not guaranteed for every citizen, then democracy will not run properly. Democracy requires some prerequisites, and one of the most important prerequisites is education.

Based on such argument about the importance of education for democracy, I make two conclusions.

First, as long as the population of democrats in a country is less than 60 percent, then populism will always be a problem. People will always be the object for politicians to gain popular votes, and they will not aware of the importance to oversee the elected government.

Secondly, if members of the society have received proper education, the general public opinion produced by that society will also improved. As the consequence, democracy will resulted in public demands based on active awareness of the democrats. By then, we will not have to worry about the negative consequences of populism anymore.

Only when democracy has turned into a necessary for the people it will produce prosperity and wealth.

Lesson for Indonesia

The implementation of democracy in Indonesia is an implementation of a political system that fails to fulfilled its prerequisites first. In other words, democracy in Indonesia lacks the democrats as its prerequisite.

We need to solve immediately the paradox of democracy vis a vis prosperity. Is it impossible to form a democratic society if we are not yet prosper? Is it only when we’re prosper we can only form a strong democratic society?

Democracy and prosperity should not be in opposition with one another. Democracy is a political system which we are agreed upon to hold a peaceful succession of power, to put the proper appreciation for human rights and liberty, and to realize the ideal social justice.

If democracy does not resulted in all of that, then why should we choose democracy over other political systems? We should regard democracy as an infrastructure for social development.

TERMENUNG DI BALI

TERMENUNG DI BALI
Oleh: Sigit Pamungkas
Anggota KPU RI Periode 2012-2017

Pertemuan Internasional Asian Electoral Stakeholder Forum (AESF) III membuat saya tertegun sejenak mengingat kolega dan karib saya Husni Kamil Manik. Tertegun menyangkut kepemimpinan Husni dan komisioner lainnya untuk bersama-sama memajukan KPU dalam politik internasional kepemiluan. Perhelatan AESF digelar antara tanggal 22-26 Agustus 2016 di Bali kerjasama KPU dan ANFREL.

Pada sesi awal pembukaan, diputar video perjalanan ringkas Husni sejak seleksi di DPR, dilantik presiden, terpilih sebagai ketua KPU, aktivitas menjalankan pemilu, apresiasi kepemimpinan sampai dengan kepergiannya. Diputar dalam durasi 3 (tiga) menit, ringkas tapi menyentuh perasaan. Video diputar untuk mengenang sekaligus memberi penghormatan kepada Husni tentang perannya dalam perhelatan yang sedang digelar. Husni adalah salah satu yang menginisiasi terbentuknya forum AESF yang sedang berjalan.

Forum AESF pertama kali diselenggarakan di Bangkok (2012) dan kemudian dilanjutkan di Timor Leste (2014) dan sampai akhirnya Indonesia (2016). ” Videonya mengena sekali, sedih, haru,” kataku kepada Arif Budiman yang saat itu duduk disebelah kiriku.

Peserta pun sesaat terdiam dalam sepi padahal ruangan terisi penuh dengan peserta. Pada forum tersebut, beberapa delegasi – seperti Srilanka, Timor Leste dan India- yang mengenal secara pribadi dengan Husni menyampaikan rasa dukanya atas kepergian yang mengejutkan. KPU Srilanka bahkan sebelumnya secara khusus berkirim surat elektronik kepada KPU menyatakan perasaan turut kehilangan atas meninggalnya Husni.

Pada Asian Stakeholder Forum I di Bangkok, Husni hadir bersama dengan Hadar Nafis Gumay. Pada forum ini lahir dokumen kepemiluan yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Sementara itu AESF II Husni hadir bersama dengan Ferry Kurnia Rizkiansyah. Pertemuan di Dili melahirkan “Indikator Dili”.

AESF ini suatu forum yang berbeda dengan forum kepemiluan pada umumnya. Forum kepemiluan biasanya terbatas melibatkan para penyelenggara pemilu, an sich. Beberapa forum kepemiluan seperti itu diantaranya adalah A-WEB, Fambossa, dan AEAA.

Sementara itu AESF adalah forum yang penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil berada dalam satu entitas berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Mereka bersama-sama berdiskusi tentang berbagai hal untuk peningkatan kualitas pemilu tanpa perasaan superioritas. AESF membongkar eklusifitas dan sekat antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat sipil yang sepertinya selama ini permanen dibangun entah oleh siapa.

Jika Husni masih hidup, mungkin ia akan senang dengan hasil AESF di Bali ini, bahagia dan bangga seperti perasaan komisioner yang tersisa atas perhelatan yang sukses digelar. Hasil dua kali pertemuan AESF sebelumnya masih bersifat abstrak dan itu wajar karena meletakkan pondasi dan arah forum. Pada AESF di Bali hasilnya relatif lebih operasional. Pertemuan di Bali mengukuhkan pentingnya transparansi dalam keseluruhan siklus pemilihan yang diberi label “Electoral Transparency: Eight Keys to Integrity”.

Delapan kunci penting transparansi sebagai pondasi pemilu berintegritas meliputi transparansi dalam rekruitmen penyelenggara pemilihan, sumbangan kampanye, pengeluaran kampanye, serta akses publik atas biaya kampanye. Selanjutnya adalah transparansi atas pendaftaran pemilih, pengawasa/pemantauan pemilu, hasil pemilihan, dan proses komplain pemilu.

Secara substansi KPU tidak kesulitan menjalankan delapan kunci transparansi yang dihasilkan dari AESF III tersebut. KPU dibawah kepemimpinan Husni telah menpraktikkan sebagian besar rekomendasi transparansi yang dihasilkan dari pertemuan Bali. Hanya tinggal dua kunci yang perlu diusahakan pelaksanaannya, yaitu transparansi pemantauan dan proses komplain pemilihan. AESF kali ini menjadi forum internasional pertama yang KPU berpartisipasi tanpa kehadiran Husni, sekaligus menjadi forum pertama ketua KPU yang baru – Juri Ardiantoro – tampil diforum internasional yang diikuti KPU.

Sejumlah pembicara hadir untuk memberikan inspirasi dan bahan diskusi. Dari Indonesia ada Jimly Asshidiqi (DKPP), Nasrullah (Bawaslu), serta Hadar Nafis Gumay dan Ferry Kurnia Rizkiansyah (KPU). Saya sendiri bertugas mensimpulkan keseluruhan diskusi dihari pertama.

Pembicara dari luar negeri adalah Michael McNulty (NDI), Koul Panha (ANFREL), David Ennis (IFES), U Hia Thein (Myanmar), Atty. Luie Tito F. Guia (Philipina), Juwhan Lee (A-WEB).

 

Selanjutnya adalah Somchai Srisuthiyakom (Thailand), MD. Abdul Muin (Bangladesh), dan Sareer Ahmad Barmak (Afghanistan). Acara diakhiri dengan sambutan penutupan yang memukau oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi diantaranya mengatakan “demokrasi bukan pilihan tetapi keharusan” mendapat tepukan meriah dari peserta.

AESF III pada awalnya akan digelar di Bandung. Namun atas pertimbangan daya tarik dan aksesibilitas peserta di pindah ke Bali. Husni menyampikan rencana dan permohonan dukungan AESF III digelar di Bali kepada I Made Mangku Pastika, Gubernur Bali. Hal itu disampaikan ketika KPU sedang menggelar acara rakornas Pilot Project Rumah Pintar pemilu di Bali, 19-21 Mei 2016. Saat itu peserta rakornas dijamu oleh Gubernur Bali di rumah dinasnya yang bernama Jaya Sabha. Tempat Husni meminta dukungan penyelenggaraan AESF III kepada Gubernur Bali, ditempat yang sama pula peserta AESF III dijamu oleh Gubernur Bali dan itu juga kala malam hari.

Keterlibatan dan perhatian KPU dalam peran internasioanl sangat didukung Husni. Selain menjadi inisiator AESF, KPU juga menggabungkan diri dalam A-WEB, yaitu suatu asosiasi penyelenggara pemilu se-dunia yang bermarkas di Korea Selatan. A-WEB berdiri tahun 2013.

 

KPU secara resmi bergabung dengan A-WEB pada tahun 2015 yang ditandai dengan penandatanganan MoU di Korea Selatan. Saat itu disana sedang diselenggarakan pemilu legislatif dan KPU diundang sebagai pemantau internasional bersama negara anggota A-WEB lainnya. Hadir saat itu Husni, saya, Hadar, Arif dan 2 (dua) orang tim sekretariat dan kedutaan Indonesia. Saat ini A-WEB beranggotakan 97 organisasi dari 94 negara.

Sebelum menginisiasi AESF dan bergabung dengan A-WEB, KPU pada periode awal juga telah menyadari pentingnya keterlibatan KPU dalam kepemiluan dikancah internasional. Pada tahun 2002 di Philipina, KPU bergabung dengan Association of Asian Election Authorities (AEAA). Lembaga tersebut berdiri tahun 1998 dengan sekretariat di India. Setidaknya ada 20 (Dua Puluh) negara asia bergabung dalam asosiasi ini.

Dalam kepemimpinan Husni, Tergabungnya KPU dalam AESF, A-WEB, dan AEAA, tidak ingin sebatas dan berhenti menjadi “peserta didik” dalam berbagai pergaulan internasional yang ada. KPU ingin melampauai itu dan berkontribusi lebih pada peningkatan mutu demokrasi elektoral di dunia. Massa untuk itu sudah tiba saatnya.

 

Transparansi proses dan hasil pemilu yang terpercaya pada pemilu 2014 menjadi modal penting untuk Indonesia berbicara ditingkat dunia tentang tata kelola demokrasi pemilihan. Indonesia punya modal untuk itu. Indonesia juga punya sejarah panjang pemilu, kaya pengalaman dan tantangan yang komplek yang dapat dirujuk dunia. Bahkan Indonesia saat ini dapat mengklaim sebagai negara demokrasi terbesar didunia dalam penyelenggaraan pemilihan yang digelar dalam satu hari. Dibandingkan Amerika, jumlah pemilih yang difasilitasi untuk memilih pada hari-H pemilihan Indonesia jauh lebih besar. Sedangkan India hari-H pemilihannya tidak dilakukan dalam satu hari, namun beberapa hari.

Pada kerangka itu, KPU sesungguhnya dapat berperan dalam skala global kepemiluan . KPU setidaknya dapat menjadi model bagi negara-negara asean, melanesia dan negara-negara dengan mayoritas penduduknya muslim yang selama ini kesulitan mengelola relasi agama dan demokrasi.

 

Bahkan KPU juga dapat berperan dalam kepentingan bangsa yang lebih luas dengan menempatkan pemilu bagian dari soft-diplomacy negara. Indonesia dapat menjadi imperium dunia dalam praktik demokrasi elektoral.

 

Peluang memainkan peran global ke arah tersebut sudah terbuka. Selain melalui berbagai asosiasi yang KPU Indonesia tergabung didalamnya, KPU Indonesia dalam berbagai kesempatan kerab diundang oleh berbagai negara untuk menceritakan pengalaman kepemiluan yang dimiliki. Negara pengundang itu diantaranya adalah Mesir, Tunisia, Philipina, Malaysia, Myanmar, Fiji, Equador dan sebagainya. Beberapa diantaranya Husni hadir memenuhi undangan itu dan selebihnya oleh anggota KPU yang lain.

AESF III selesai namun saya dengan Hadar dan Ferry masih belum dapat langsung kembali ke Jakarta. Terdapat agenda internasional lainnya yang KPU terlibat didalamnya, yaitu Leadership in Electoral Administration Program (LEAP) yang diselengarakan IFES di Bali. Kegiatan berlangsung tanggal 26-27 Agustus 2016. Kami bertiga diminta menjadi resource person untuk kegiatan itu. Peserta LEAP adalah KPU dari Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Papua Nugini yang baru saja memegang jabatan/baru dilantik. Selain pembicara dari Indonesia, resource person lainnya adalah dari Nepal, Srilanka, India, Philipina.

Peter Erben, Senior Global Edvisor IFES dalam pengantar program LEAP menyatakan suatu hal yang mengejutkan dan membuat saya teringat kembali dengan karib saya Husni. “Sayang pak Husni tidak lagi bersama kita. Namun Pak Husni pasti senang dan mungkin dia sedang melihat apa yang kita lakukan saat ini. Dia ketua yang baik”, kata Peter Erben, yang sebelumnya menjadi Country Director IFES di Indonesia. Mendengar itu saya termenung sejenak, menyetujui yang disampaikan Peter. Bagi saya, apa yang disampaikan Peter adalah pengakuan tidak langsung tentang pentingnya Indonesia dalam politik internasional kepemiluan dan Husni berkomitmen untuk itu. Wallahu a’lam bish-shawabi. ***

 

Demokrasi di Jalur yang Benar

Titi Anggraini-Direktur Perludem

PANASNYA pilkada DKI Jakarta telah membawa bangsa ini pada ujian baru. Bukan saja ujian kematangan proses pemilu itu sendiri, melainkan juga ujian kedewasaan demokrasi dan toleransi kita.

Sengitnya persaingan untuk kursi DKI-1 sampai-sampai seperti menarik kita dari esensi demokrasi itu sendiri. Tujuan kesejahteraan bersama dikalahkan gaung sentimen suku dan keagamaan.

Dalam kondisi inilah kita makin merasakan urgensi kehadiran tokoh ataupun institusi yang tegas mengawal pemilu serta berupaya memperbaiki berbagai kelemahan penyelenggaraannya. Salah satu institusi yang berada di garis tersebut ialah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Didirikan pada 2004 oleh 17 ribu mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Panwas Daerah (Panwasda), Perludem terus aktif mengkritisi berbagai kelemahan penyelenggaraan pemilu dan kegagalan demokrasi. Di bawah kepemimpinan Titi Anggraini yang menjabat sejak 2010, Perludem juga terus mengembangkan perangkat yang dapat membantu masyarakat menjadi pemilih cerdas.

Salah satu perangkat itu ialah Application Program Interface (API) Pemilu. Platform yang menampilkan data terbuka pemilihan umum di Indonesia itu mengantarkan Perludem meraih Third Annual Open Government Awards di Open Government Partnership (OGP) Global Summit di Paris, Prancis, akhir Desember lalu.

Lalu seberapa besarkah peningkatan kepedulian masyarakat akan pilkada? Begitu juga, apakah demokrasi yang sedang berjalan ini bisa melahirkan optimisme kita? Titi berbagi jawabannya akan soal itu dan hal-hal lainnya dalam wawancara khusus bersama Media Indonesia, Senin (16/1).

Partisipasi pemilih dalam pilkada disebut terus turun, lalu bagaimana sebenarnya kepedulian masyarakat pada pilkada?
Kalau kita mereview dari pilkada 2005, 2010, dan 2012, angka partisipasi menurun. Pada 2014 saat pemilih legislatif angka partisipasi 75%, sedangkan pada pemilu presiden tahun yang sama 71%. Pada 2015, partisipasi menurun hingga di bawah 70%. Fenomenanya ini terjadi karena kejenuhan pemilih karena pemilu yang terlalu sering dan dekat. Tawaran calon-calon di dalam pilkada juga dianggap tidak memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat. Akan tetapi, ada tren yang berubah pada partisipasi politik pemilih mulai 2012. Pemilih terbuka menunjukkan identitas politik lewat media sosial. Kemudian gerakan kerelawanan muncul. Data menunjukkan semakin banyak jumlah calon, semakin memicu masyarakat untuk berpartisipasi karena masyarakat melihat beragam alternatif.

Lalu bagaimana platform data terbuka API Pemilu yang dibuat Perludem bisa meningkatkan partisipasi pemilih? Bagaimana platform itu menghindari hoax?
Sudah lebih dari 50 aplikasi tercipta dari API Pemilu. Di Surabaya sudah berjalan dan digunakan aplikasinya. Di Banten ada lima aplikasi pemenang pilkada Banten App Challange yang sekarang sedang kita sosialisasikan dan siap untuk digunakan.

Kami berharap makin banyak masyarakat yang terinformasi dengan baik soal pilkada dan pemilu. Akan tetapi, saya tidak bisa mengatakan melalui API Pemilu, maka partisipasi pemilih meningkat tajam. Selain itu, kami tidak hanya menargetkan lebih banyak pemilih yang datang ke TPS, tapi pemilih yang sadar bahwa pilihan yang mereka buat merupakan pilihan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terukur bukan hanya dari sentimen, SARA, simpati, empati atau tampilan luar calon.

Untuk menyaring informasi dan menghindari hoax, kami berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu. Informasi aplikasi data mungkin banyak berseliweran di internet, tapi yang kita sajikan ialah kanalisasi informasi yang valid dan betul-betul tidak bias. Di API, kami juga menggunggah data-data dari penyelenggara pemilu. Kami mendorong penyenggara pemilu agar menyediakan data terbuaka sehingga data itu tidak lagi berupa mengandung unsur fitnah, SARA, atau sifatnya provokasi.

Anda juga sempat berbicara soal perlunya aturan terhadap political action committee (PAC) atau yang disebut tim pemenangan atau relawan. Bagaimana maksudnya?
Fenomena gerakan-gerakan masyarakat yang melakukan kerja-kerja pemenangan untuk partai politik atau calon tertentu memang mencuat muncul di pilkada DKI Jakarta 2012, di situlah muncul gerakan yang secara aktif bergabung untuk melakukan pemenangan pasangan calon. Di konteks Indonesia, terlihat di Pilkada DKI 2017 dengan fenomena Teman Ahok. Teman Ahok ini dia melakuakan dukungan kepada Ahok ketika sebelum menjadi pasangan calon, ini yang belum diatur secara baik di dalam perundang-undangan kita. Bagaimana mengatur gerakan kerelawan politik sebelum masa pencalonan. Kalau pada masa pencalonan telah disebutkan bahwa dia harus mendaftar kepada KPU menyebutkan siapa strukturnya dan penggunaan dananya harus dilaporkan. Peraturan sebenarnya tidak membatasi aktualisasi politik warga dalam memlih, tapi dalam pemilu apapun aktivitasnya harus akuntabel, diukur pertanggung jawaban. Ke depan gerakan kerelawan politik ini harus ada mekanismenya.

Saat pesta demokrasi ini sepertinya masih ada kelompok yang terlupakan, yakni kaum disabilitas. Bagaimana Anda melihatnya?
Dalam konteks yang mau kita sederhanakan, pemilu itu kan seharusnya inklusif dalam arti dia harus ramah bagi semua warga negara apa pun latar belakang dan kondisi fisiknya. Bukan berarti kemudian cara pandang kita terhadap kelompok disabilitas sebagai orang yang berbeda dan dibedakan. Akan tetapi, cara pemenuhan hak-haknya menyesuaikan dengan kondisi yang mereka miliki. Misalnya, bukan berati kita harus mendorong mereka mengangkat mereka ke mana-mana tetapi paradigmanya adalah kita harus memastikan bahwa TPS itu bisa dilalui para pengguna kursi roda, jadi pemenuhan hak itu bukan pendekatan menolong, tapi menyediakan dan memastikan hak-haknya terpenuhi.

Ada pengalaman apa yang paling berkesan atau mengherankan selama bergelut di pemilu?
Ada beberapa pengalaman yang sangat bikin saya geleng-geleng kepala. Salah satunya ketika pulang kampung ke kampung suami di Aceh sana. Bertemu dengan famili yang menceramahi saya soal kalau mau menang pemilu ada trik-triknya. Trik paling utama ialah harus kasih uang pada pemilih jelang hari pemungutan suara. Dia cerita A sampai Z soal siapa saja yang harus didekati untuk kumpulkan suara. Ternyata jauh-jauh pulang kampung yang dihadapi juga persoalan kepemiluan. Terpaksalah saya advokasi kecil-kecilan jadinya hehehee….

Dengan pengalaman itu dan selama ini bergiat di pemilu, apakah Anda optimistis akan demokrasi dan masa depan bangsa atau malah sebaliknya? Saya yakin dan optimistis bahwa kita sudah berada pada jalur yang benar. Demokrasi memang tidak sempurna, pemilu sebagai instrumen demokrasi memang belum sepenuhnya melahirkan kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ada ratusan kepala daerah yang terjerat masalah hukum dan mayoritas soal kasus korupsi. Padahal, pemilu dan demokrasi baru bermakna jika menciptakan kesejahteraan rakyat. Justru di sinilah optimisme dan kesabaran harus terus dipelihara. Agar tidak pernah jenuh dan lelah berjuang mewujudkan demokrasi berkeadilan, yang menciptakan kesejahteraan. Sebab jika kita lelah dan menjadi tak sabar, para pendukung status quo akan merampas kembali apa yang telah kita perjuangkan susah payah selama ini. Perjuangan untuk kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan humanisme.

Apa gol besar yang anda ingin ciptakan terkait dengan sistem pemilu dan demokrasi Indonesia?
Tak ada sistem pemilu yang ideal bagi suatu negara. Namun, menjadikan pemilu Indonesia benar-benar bisa menjamin keadilan bagi semua pemangku kepentingan menjadi harapan saya. Pemilu Indonesia bukan hanya prosedur, melainkan secara substansial menjadi perayaan bagi lahirnya pemimpin yang berpihak pada kesejahteraan dan kepentingan orang banyak.

Sistem pemilu yang kita pilih mestinya makin memperkukuh representasi dan akuntabilitas wakil rakyat pada konstituennya. Bukan sebaliknya malah memperkuat oligarki atau dominasi elite dalam rekrutmen politik. Kompetisi yang adil dan setara jadi tantangan sendiri di tengah makin dominannya peran uang pada pemilu kita. Karenanya sistem pemilu harus bisa mengeliminasi praktik curang dan transaksional, antara lain dengan pengaturan dana kampanye yang tegas dan tidak multitafsir. Pembatasan belanja kampanye peserta pemilu harus terus digulirkan. Pengawasan dan penegakan hukumnya pun harus tegas.

Fenomena Buzzer dan Pemilu

Dewasa ini media sosial menjadi pihak ketiga yang berperan menyebarkan informasi. Kecepatan informasi beredar di media sosial begitu cepat sehingga informasi silih berganti tanpa tahu mana informasi yang akurat dan tidak. Hoax bullying, hate speach, propaganda, berita palsu, dan masih banyak hal lainnya dapat ditemukan di media sosial.

Berbagai hal itu semakin sering ditemukan terutama pada musim pemilu baik daerah maupun nasional. Media sosial bak lahan subur bagi para calon menyebarluaskan visi misi hingga menjatuhkan lawan politiknya. Biasanya pada masa kampanye mereka menggunakan jasa seorang buzzer untuk membuat sebuah informasi menjadi booming.

Apa itu buzzer? Bagaimana cara kerja mereka?

Buzzer adalah seseorang bertugas menyebarluaskan sebuah produk di media sosial. Sebagai contoh ada sebuah perusahaan yang meminta jasa buzzer membuat produknya menjadi booming sehingga seolah-olah produknya dibahas banyak orang.

Cara itu juga berlaku dalam pesta demokrasi dewasa ini. Para calon pemimpin yang akan ikut pemilihan biasanya menggunakan jasa mereka sebagai alat pemenangan dan menggiring opini publik.

Sayangnya dalam konteks politik hal ini menjadi senjata baru yang sudah mulai dianggap berbahaya. Seorang buzzer di salah satu program televisi mengaku biasanya bekerja berkelompok dan dibagi ke dalam tiga tugas: perayu, propaganda, dan pem-bully.

Maksud perayu adalah bekerja jauh-jauh hari sebelum masuk dalam musim pemilihan untuk mempengaruhi lawan politik yang dianggap potensial untuk tidak mencalonkan diri. Cara-cara yang digunakan biasanya menggunakan hal-hal sensitif yang tak ingin diketahui khalayak umum. Sehingga lawan politiknya tak jadi mencalonkan diri.

Pelaku propaganda merupakan salah satu kelompok yang mungkin sering ditemukan di media sosial. Kelompok ini bekerja dengan melemparkan sebuah argumen atau dapat menggunakan foto dan video yang bertujuan mengubah opini publik. Kelompok ini biasanya menggunakan akun anonim atau kadang akun terbuka tergantung dari bayaran klien, dan tak hanya satu akun.

Seorang buzzer bisa memegang banyak akun untuk membuat viral suatu opini. Misal satu akun anonim mengunggah sebuah gambar yang berisi ‘kebaikan’ dari kliennya sebagai calon pemimpin di twitter. Maka akun lainnya bertugas me-retweet gambar tersebut. Sehingga, para pengguna lain yang juga mungkin setuju dengan konten gambar akan ikut me-retweet.

Sedangkan pem-bully merupakan pelaku berbayaran sedikit lebih mahal karena harus menyerang secara terbuka terhadap lawan politik. Kelompok ini biasanya yang menyebarkan fitnah, hoax, hingga berita bohong yang sengaja dibuat mengubah persepsi masyarakat.

Dampak dari penggiringan opini publik dari para buzzer ini tak jarang meninggalkan perdebatan panjang di media sosial. Sudah menjadi pemandangan wajar dewasa ini bila melihat kolom komentar berisi debat kusir antara yang pro dan kontra. Terutama bila hal yang dibahas adalah salah satu pasangan calon yang menjadi jagoannya.

Justru hal inilah yang diinginkan para buzzer. Semakin banyak debat, semakin sering dibahas, maka semakin booming informasi tersebut dan akhirnya opini publik mengarah kepada hal yang diinginkan para buzzer. Karena sebenarnya sangat jelas bahwa tujuan mereka adalah mengabarkan, mengaburkan, menguburkan.

Tujuan tersebut menjadi sangat mudah dicapai karena target mereka adalah orang-orang yang suka berdebat seperti mahasiswa, remaja, dan yang masuk kategori dewasa muda. Target inilah yang sedang dalam masa-masanya bersemangat berpendapat. Kalangan ini ingin suaranya didengar bahkan tak jarang agar dianggap paling cerdas.

Kebiasaan itu dimanfaatkan para Buzzer agar opini yang mereka lempar ke publik menjadi viral. Bahkan bila tak ada yang terpancing memulai perdebatan biasanya para buzzer sengaja menggunakan dua akun anonim dengan skenario saling pro kontra sehingga memancing para pengguna media sosial untuk ikut masuk ke dalam lingkaran debat tersebut.

Cara lainnya adalah dengan memanfaatkan karakter para pengguna yang selalu ingin menjadi nomor satu. Maksudnya, dalam hal menyebarluaskan berita sering kali tiap orang ingin menjadi yang pertama kali dalam menyebarluaskan informasi. Biasanya bertujuan, agar terkesan keren dan dianggap paling tahu.

Justru hal itulah cara kerja sebuah informasi dapat tersebar dengan luas tanpa filter sama sekali. Sebagai contoh ada sebuah berita berjudul “Habib Rizieq Meminta Maaf Kepada Ahok”. Tanpa tahu berita tersebut valid atau tidak maka orang yang menganggap berita itu penting akan langsung menyebarkannya ke dalam komunitasnya.

Teman-teman lainnya akan menganggap si penyebar adalah orang yang tahu karena dia yang pertama kali menyebarkan. Tak ingin menjadi orang nomor dua, teman-temannya juga ikut menyebarkan berita tersebut ke komunitas lain. Tujuannya sama, agar dianggap sebagai orang yang pertama kali menyebar. Begitu seterusnya.

Sebagai seorang pemilih cerdas dan pengguna media sosial yang bijak, ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar tidak menjadi korban para buzzer. Yang utama, dengan bersikap skeptis terhadap berita apapun sampai mengetahui kebenarannya. Memang terlihat agak ekstrem untuk skeptis terhadap berbagai berita, tapi hal ini bisa menjadi langkah awal agar dapat lebih bijak memahami sebuah informasi.

MUCHAMAD DIAS ANANG SETIAWAN
Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman




Jaga Integritas Pilkada

Titi Anggraini
Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

RABU, 15 Februari 2017 atau hari ini, secara serentak 101 daerah di Indonesia melaksanakan pemungutan suara untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil kota. Presiden Joko Widodo bahkan telah mengeluarkan keputusan menetapkan hari ini sebagai hari libur nasional.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) kali ini meliputi 7 pemilihan gubernur, 76 pemilihan bupati, dan 18 pemilihan wali kota. DKI Jakarta menjadi salah satu dari keseluruhan 7 provinsi yang pilkada. Provinsi yang juga menggelar pilkada, yaitu Aceh, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat.

Data yang dilansir situs resmi KPU, pilkada2017 kpu.go.id menyebutkan, ada 310 pasangan calon (paslon) yang berkompetisi. Ada 241 paslon dicalonkan partai politik (parpol) dan 69 melalui jalur perseorangan.

Keseluruhan paslon tersebut terdiri atas 575 orang laki-laki dan 45 perempuan. Sekitar 103 orang di antaranya berlatar petahana. Ada total 41.205.115 pemilih terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT), yang 50.063 (0,12%) di antaranya adalah pemilih difabel.

Data dan angka itu bukan hanya besar dan menarik dari sisi statistik, juga menggambarkan betapa besar perhelatan demokrasi yang akan kita selenggarakan hari ini. Besar jumlah dan besar pengaruhnya bagi perjalanan Indonesia dalam meneguhkan pemilu sebagai pilihan sistem untuk melakukan sirkulasi elite.

Dinamika dan Problematika
Pilkada serentak 2017 berada di tengah proses menuju Pemilu 2019 yang tahapannya juga akan dimulai pada pertengahan 2017 ini. Pilkada 2017 akan jadi parameter jika kita bisa melaluinya dengan benar (baik prosedur maupun hasil yang terpilih), kita akan lebih siap pula menghadapi pemilu serentak legislatif dan presiden untuk pertama kalinya pada 2019.

Mengapa Pilkada 2017 bisa jadi parameter? Sebab, pada Pilkada 2017 melalui Pilkada DKI Jakarta, kita tengah diuji soal kompetisi yang beradab dan soliditas kita sebagai warga bangsa.

Pilkada DKI Jakarta mengooptasi mayoritas perhatian politik nasional. Menguasai berbagai pemberitaan media mainstream dan konvensional, muncul di ruang-ruang diskusi privat ataupun publik warga, dan melibatkan sentimen yang tak hanya soal politik. Isunya bergulir dan merembet ke mana-mana. Tidak hanya melibatkan sentimen warga Jakarta, juga Sabang sampai Merauke.

Namun, sekali lagi pilkada 2017 bukan hanya di Jakarta. Ada 100 daerah lainnya yang punya dinamika yang sama penting dan memengaruhi penguatan mutu demokrasi Indonesia.

Lebih dari itu, Pilkada 2017 tak lepas dari berbagai problematika yang bukan hanya jadi masalah Jakarta. Masalah yang kalau tak diantisipasi, diawasi, dan diselesaikan, akan bisa mengganggu integritas pilkada.

Misalnya, jelang pemungutan suara publik diresahkan dengan isu kartu tanda penduduk (KTP) elektronik palsu dan kejelasan penggunaan hak pilih oleh mereka yang tidak terdaftar di DPT. Polemik ini muncul karena ketentuan baru dalam UU No 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memberlakukan “syarat administrasi kependudukan sebagai syarat memilih”. Di mana KTP elektronik digunakan sebagai basis pemutakhiran data pemilih.

Bila pemilih tidak terdaftar di DPT, pemilih bisa memilih jika membawa KTP elektronik (e-KTP) pada hari pemungutan suara. Jika belum memiliki e-KTP, pemilih bisa menggunakan surat keterangan (Suket) yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. Itu pun mereka baru bisa menggunakan hak pilihnya setelah pukul 12.00 WIB.

E-KTP palsu dikhawatirkan bisa disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan pilkada. Selain itu, penggunaan Suket yang dipakai sebagai pengganti e-KTP untuk memilih di pilkada menjadi kekhawatiran lainnya. Di DKI Jakarta saja tercatat sekitar 57.763 Suket yang diterbitkan dalam rangka pilkada. Bahkan 50.856 warga Tangerang Selatan “akan” menggunakan Suket pada Pilkada Banten 2017.

Suket hanya diberikan kepada mereka yang namanya ada di database kependudukan yang dimiliki pemerintah. Padahal menurut KPU, masih ada penduduk yang nyata-nyata merupakan warga negara Indonesia, tapi belum memiliki identitas kependudukan apa pun.

Read More »

Kredibilitas Kampanye Dan Pendidikan Politik

Pasangan calon gubernur/ wakil gubernur, bupati/ wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di 101 daerah telah ditetapkan.

Masa kampanye telah dimulai sejak 28 Oktober 2016 dan berakhir pada 11 Februari 2015. Alokasi waktu untuk berkampanye bagi para kandidat, tim kampanye, dan relawan cukup panjang, sekitar tiga bulan. Masa kampanye yang panjang itu diharapkan dapat digunakan oleh para kandidat untuk menyosialisasikan visi, misi, dan programnya kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 10/2016 telah mengatur bahwa pasangan calon dapat menggunakan tujuh metode kampanye untuk merebut hati pemilih, yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan di media massa cetak dan elektronik dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang- undangan.

Dalam menjalankan tujuh metode kampanye tersebut, terdapat tiga prinsip yang mesti dipahami dan dijalankan oleh para kandidat ketika berkampanye, yaitu jujur, terbuka dan dialogis. Pasangan calon dituntut menaati semua aturan dalam berkampanye dan tidak melakukan bentuk kecurangan apapun. Politik uang, intimidasi dan kekerasan dalam berkampanye tidak dapat ditoleransi karena mendistorsi kehendak rakyat yang genuine atau asli.

Kandidat mesti memuliakan pemilih sebagai manusia yang punya akal dan budi. Karena itu ”jualan” kandidat kepada pemilih semestinya bertolak dari ide, gagasan, dan program untuk menyejahterakan masyarakat lahir dan batin. Pasangan calon juga dituntut bersikap terbuka kepada masyarakat. Tidak boleh ada yang terkesan samar-samar, apalagi semacam ruang gelap pada diri kandidat.

Mereka harus berani membuka diri kepada publik dengan cara memberikan informasi secara luas, detail dan benar terkait dengan visi, misi, dan programnya kepada masyarakat. Masa kampanye merupakan ruang untuk membangun proses deliberatif di tengah-tengah masyarakat. Kandidat mesti ikut mendorong agar masyarakat aktif membedah dan mendiskusikan visi, misi dan program yang mereka tawarkan.

Karena kampanye juga merupakan bagian dari pendidikan politik untuk melahirkan pemilih yang rasional, cerdas, dan mandiri. Kampanye di era modern tidak dapat dilepaskan dari penggunaan media massa. Tren penggunaan media dari waktu ke waktu berubah. Jika pemilu 2004 dan 2009, penggunaan media arus utama seperti koran dan televisi masih mendominasi, kini situasinya mulai bergeser sejak pemilu 2014.

Penggunaan lanskap media sosial meningkat tajam. Kini tim kampanye tidak lagi menyesaki ruang-ruang publik dan bekerja door to door untuk membentuk dan menggiring opini publik. Mereka bekerja di ruang maya dan secara real time bergerak memasuki ratusan platform media sosial yang digunakan oleh masyarakat modern untuk berkomunikasi.

Pemanfaatan media, termasuk media sosial dalam menyebarkan visi, misi dan program kepada masyarakat (pemilih) merupakan bagian dari modernisasi kampanye politik. Perubahan metode kampanye dari cara-cara yang konvensional menuju modernisasi diharapkan dapat melahirkan kampanye yang efektif dan efisien.

Informasi yang disampaikan kandidat kepada masyarakat dapat diterima dengan mudah dan murah. Sebaliknya, kandidat dapat menyebarkan informasi dan berdialog dengan pemilih dalam arena yang sangat luas, tetapi tidak membutuhkan biaya besar. Begitu besarnya manfaat media dalam kegiatan kampanye, maka semestinya dapat digunakan secara positif dan konstruktif.

Media sebagai arena pertukaran ide dan gagasan antar kandidat dengan masyarakat luas dalam mengonstruksi sebuah gagasan besar untuk dijalankan bersama. Proses dialog melalui beragam media itu diharapkan dapat membangun hubungan resiprokal yang kuat antar kandidat dengan pemilih. Hubungan yang tidak bersifat sesaat pada masa-masa kampanye saja, tetapi dapat berlanjut pada masamasa pengelolaan tata pemerintahan pascapemilihan.

Alokasi waktu kampanye selama tiga bulan diharapkan dapat dimanfaatkan para kandidat secara efektif untuk meyakinkan pemilih. Praktik depolitisasi warga pada tahap kampanye harus dihindari. Politik pencitraan dalam skala yang berlebihan dan hanya bertujuan membangun kesadaran palsu atau false consciousness di tengah-tengah masyarakat mesti dikesampingkan.

Masyarakat membutuhkan perbincangan tentang isu-isu politik yang substantif seperti perbaikan akses dan pelayanan kesehatan, pendidikan, perbaikan taraf hidup dan lainnya yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan, pemerataan, dan kebahagiaan.

Masyarakat membutuhkan informasi berkualitas tentang pribadi, gagasan dan rekam jejak para kandidat. Bernard Grofman dalam Information, Partisipation and Choice: An Economic Theory of Democracy in Prespective (1995) mengatakan informasi level tinggi merupakan kondisi penting bagi stabilitas demokrasi, karena bila para pemilih tidak memiliki pemahaman tentang apa yang akan mereka pilih akan terjadi kesenjangan ekspektasidari warga negara yangakanmengarah pada erosi kepercayaan dalam demokrasi.

Karena itu, kandidat harus berani membuka diri, berinteraksi dan membangun dialog dengan warga. Jangan membungkus diri dengan berbagai bentuk pencitraan yang tidak perlu. KPU dalam pengaturan kampanye pilkada 2015 dan 2017 telah mendorong kandidat untuk memperbanyak pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dengan masyarakat. Kampanye yang bersifat massal dan monolog seperti kampanye rapat umum dikurangi.

Untuk pemilihan gubernur/ wakil gubernur, kampanye rapat umum maksimal dua kali dan pemilihan bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota hanya boleh satu kali. Kampanye rapat umum selain tidak efektif dalam hal penyampaian pesan-pesan politik juga membutuhkan biaya besar. Kampanye dialogis kita harapkan menjadi budaya dalam masyarakat yang multikultural.

Proses dialog antar pemimpin dengan masyarakat tidak saja menjadi gambaran pada masamasa kampanye. Proses dialog justru lebih dibutuhkan pada perumusan kebijakan, setelah seorang kandidat memenangi kontes dan menduduki kekuasaan. Seseorang yang dipilih melalui mekanisme demokrasi maka pengelolaan pemerintahannya pun harus dilakukan dengan cara-cara demokratis melalui proses dialog, uji publik, debat publik dan berbagai bentuk pelibatan publik lainnya untuk mencapai sebuah konsensus bersama dalam menata pemerintahan.

Penggunaan media sosial dalam berkampanye menjadi tantangan bagi stakeholders pemilihan (penyelenggara, peserta dan pemilih). KPU telah mengantisipasi pemanfaatan media sosial agar tidak dijadikan sebagai alat untuk melakukan kampanye hitam antarkandidat. Kandidat wajib mendaftarkan akun media sosial yang akan digunakan sebagai media kampanye ke KPU provinsi atau KPU kabupaten/ kota sesuai tingkatannya paling lambat satu hari sebelum pelak-sanaan kampanye.

KPU akan melakukan pemantauan secara intensif terhadap akun-akun resmi tersebut. Penggunaan media sosial untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan penyebaran informasi yang bersifat menghasut, memfitnah dan adu domba dapat dikenai sanksi pidana. Tim pengelola media sosial para kandidat juga diharapkan tidak terjebak dalam praktik hiper-realitas media yang melanda dunia pertelevisian kita.

Melalui media sosial, profil pasangan calon harus dikomunikasikan secara nyata dan utuh kepada pemilih. Pencitraan politik yang berlebihan akan menghadirkan kesemuan dan kepalsuan. Ini bertentangan dengan tujuan kampanye sebagai bagian dari pendidikan politik. Publik membutuhkan informasi yang objektif dan kredibel tentang kandidat.

Jangan sampai kandidat dan tim pengelola media sosialnya menciptakan disinformasi yang penuh ketidakpastian. Disinformasi tentang kandidat berbahaya karena mengakibat terjadinya depolitisasi terhadap masyarakat pemilih. Pasangan calon dan tim pengelola sosial media perlu mengingat bahwa pengguna media sosial umumnya adalah usia muda 18-35 tahun.

Mereka umumnya masuk kategori rational voters atau pemilih rasional dan undecided voters atau orangorang yang belum menentukan pilihan politik. Mereka ini potensial untuk direbut dan dapat menjadi penentu kemenangan.

Tetapi, rebutlah hati dan pikiran mereka dengan pendekatan yang rasional. Kampanyekanlah dengan gagasan-gagasan segar dan realistis yang dapat memancing mereka terlibat berdiskusi dan menelurkan ideide kreatifnya. Feedback atau umpan balik dari pengguna media sosial tersebut akan memperkaya kandidat dan timnya dalam mempertajam visi, misi dan program kerja yang akan diwujudkan pascapemilihan. Selamat berkampanye.

FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH

Komisioner KPU RI

KPU dan Keterbukaan Informasi Publik

Oleh:
M. Luthfi Munzir
(Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat)
 
luthfiKomisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat meraih peringkat satu kategori instansi vertikal pada penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi 2016 yang diadakan Komisi Informasi, Kamis (8/9) di Padang. Sebelumnya, pada Selasa (15/12/2015) lalu, KPU RI meraih peringkat dua nasional sebagai lembaga non-struktural dalam hal keterbukaan informasi publik. Hal itu memberikan gambaran bahwa lembaga penyelenggara pemilu tersebut secara cepat mentransformasikan tanggung jawab kepada masyarakat dalam bentuk keterbukaan informasi publik.
 
Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) 2010 di Sumatera Barat (Sumbar), akses mendapatkan informasi pemilu secara online masih terbatas. Termasuk di KPU kabupaten/kota. Hal itu tentu bisa dimaklumi, karena terbatasnya akses internet. Seiring dengan revolusi jaringan komunikasi dan digitalisasi yang sudah menjangkau hingga ke pelosok, keterbukaan akses informasi pun dituntut untuk berinovasi.
 
Itulah yang diterapkan KPU pada Pemilu 2014 dan Pilkada 2015. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses data pemilih secara online, mengecek apakah namanya dan anggota keluarga yang sudah memiliki hak pilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Demikian halnya dengan hasil pemilu dan pilkada. Perkembangan datanya bisa dipantau secaraonline.
 
Sejak 2015, KPU gencar mensosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi publik. Adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU adalah semangat lembaga penyelenggara pemilu untuk bisa tampil secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik. Setiap tahapan pemilihan disosialisasikan kepada masyarakat dan merangkul masyarakat untuk terlibat/ikut serta mengawasi jalannya setiap tahapan.
 
Mulai dari pra-pemilihan yang ditandai dengan seleksi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, ada ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal ikut pada proses seleksi, atau mengawasi calon anggota KPU yang ditetapkan oleh tim seleksi dalam konteks tanggapan masyarakat terhadap calon anggota KPU. Demikian pula di saat seleksi anggota PPK, PPS dan KPPS. Verifikasi partai politik, pencalonan, masa kampanye, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilihan.
 
Secara kelembagaan KPU juga membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi publik terkait peran KPU sebagai penyelenggara pemilu. Melalui layanan PPID ini, masyarakat yang membutuhkan informasi bisa mengajukan permohonan informasi secara langsung ke kantor KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota, atau permohonan informasi secara online (dengan e-mail, telpon, faxsimile). Semangat “Hak Masyarakat Untuk tahu” diterjemahkan KPU dalam konteks yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi publik.
 
Bila kita mengakses situs www.kpu.go.id, di bagian kanan atas akan terlihat menu E-PPID KPU RI. Menu tersebut merupakan pelayanan informasi publik online. Ada jargon; siap-terbuka-berwibawa. Di menu tersebut bisa diakses kebutuhan informasi, seperti kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Masyarakat bisa mengakses kebutuhan informasi sesuai kategori yang ditentukan secara online, baik informasi yang dikuasai oleh KPU RI, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota.
 
PKPU Nomor 1 Tahun 2015 menjelaskan, informasi yang wajib diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk diumumkan secara rutin, teratur, dan dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. Misalnya profil anggota KPU.
 
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Misalnya informasi terkait tahapan pemilu dan pemilihan gubernur, bupati atau walikota.
 
Informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota serta telah dinyatakan terbuka untuk diinformasikan kepada masyarakat sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik.
 
Sedangkan informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Kenapa? Kategori informasi yang dikecualikan meliputi informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, atau informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi (Pasal 18).
 
Meski sudah memperlihatkan prestasi yang luar biasa, lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU harus terus memantapkan diri dengan keterbukaan informasi. Baik secara kualitas maupun kuantitas. Di era demokrasi saat ini, bukan hanya calon kepala daerah yang harus bisa meraih hati publik. KPU sebagai “penjaga gawang” proses demokrasi pun bisa turut andil untuk mendapatkan kepercayaan publik. Salah satu caranya adalah dengan tetap terbuka, transparan dalam hal keterbukaan informasi publik.
 
E-rekap (rekapitulasi elektronik) adalah bentuk transparansi yang akan diimplementasi pada pilkada serentak tahun 2017. Ketua KPU RI Juri Ardiantoro menyebut e-rekap dilakukan KPU sebagai upaya lebih lanjut dalam mengamankan suara pemilih sejak dari tingkat terbawah,  mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan dibawah, membangun keterbukaan dan penegakan hukum.
Timber by EMSIEN 3 Ltd BG
Perbesar Huruf
Pilih Warna Kontras
Click to listen highlighted text!