Click to listen highlighted text!

This page was exported from Website Resmi KPU Kota Medan [ http://kpud-medankota.go.id ]
Export date: Wed Nov 14 17:33:16 2018 / +0000 GMT

KPU Medan Komitmen Jaga Kehormatan Penyelenggara Pemilu



PARAPAT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan pegang teguh komitmen untuk menjaga kehormatan

sebagai Penyelenggara Pemilu. Komitmen tersebut dinyatakan secara tegas usai mengikuti Pelatihan Pendidikan

Etik Penyelenggara Pemilu yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Hotel Niagara,

Parapat, 6-8 November 2018.

Ketua KPU Kota Medan Agussyah Ramadani Damanik SH didampingi Koordinator Divisi Hukum KPU Medan

Zefrizal SH, MH menyatakan siap menjaga integritas penyelenggara pemilu secara berjenjang mulai dari KPU

Medan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS). Komitmen tersebut wajib dijaga sebagai konsekuensi dari tugas, kewajiban dan

tanggungjawab sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan amanah UU Pemilu dan Kode Etik Penyelenggara

Pemilu. Sehingga diharapkan proses dan hasil pemilu yang dilaksanakan khususnya di tingkat kota Medan sungguh-

sungguh mendapat legitimasi dan kepercayaan dari masyarat.

Dalam pelatihan dan pendidikan tersebut, Ketua dan Anggota DKPP-RI telah menjelaskan kepada seluruh peserta

bahwa keberadaan lembaga tersebut untuk menjaga kehormatan dan citra lembaga penyelenggara pemilu di

Indonesia yang bukan hanya sekedar memberikan sanksi kepada teradu. Penyelenggara pemilu dikualifikasikan

sebagai "warga negara istimewa" karena penyelenggara pemilu sangat dituntut kemandiriannya.

Oleh karena itu, jika pilihan menjadi penyelenggara pemilu dilakukan secara sadar, maka secara otomatis hak-hak

dalam bersikap, bertindak, berprilaku bahkan bergaul menjadi terbatasi atau tidak dapat sebebas-bebasnya.

Terkait Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang mekanisme beracara di DKPP. Dimana KPU

Kabupaten/Kota akan mendapat tugas dan kewenangan baru yakni menjadi pemeriksa pengaduan dugaan

pelanggaran kode etik yang dilakukan jajaran penyelenggara pemilu ad hoc di bawah KPU Kabupaten/Kota.

“Jadi, ke depan jika ada aduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, tidak lagi

langsung diperiksa oleh DKPP-RI,” ungkapnya.

Namun, pihaknya masih menunggu Peraturan KPU atau juknis terkait pelaksanaan tugas tersebut dari KPU-RI. (*)

 

 


Post date: 2018-11-08 06:11:49
Post date GMT: 2018-11-