Click to listen highlighted text!
Breaking News

Manajemen Penyelenggaraan Pilkada

Oleh: Husni Kamil Manik (Ketua KPU RI).

 

pemilu-09-KHA_8858Kita telah memiliki pengalaman menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama satu dekade. Penyelenggaraan pemilihan di seluruh wilayah Indonesia dengan segala dinamika dan kompleksitasnya menjadi pengetahuan dan pengalaman berharga untuk menata pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih profesional dan berintegritas.

 

Dari aspek pemerintah, perbaikan dan penyempurnaan regulasi penyelenggaraan pemilihan terus berjalan. Pertama menggelar pilkada tahun 2005 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang memegang mandat penuh menyelenggarakan pilkada mulai dari perencanaan, penyusunan pedoman teknis hingga pelaksanaan setiap tahapan.

 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pilkada tidak bertanggung jawab kepada KPU RI, tetapi bertanggung jawab kepada DPRD. Tata kerja penyelenggaraan pilkada kemudian berubah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menegaskan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menegaskan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setidaknya terdapat lima tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan Pilkada sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yaitu menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan, mengoordinasikan dan memantau tahapan, mengevaluasi penyelenggaraan, menerima laporan hasil pemilu dan menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan saksi administrasi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melakukan pelanggaran.

 

Perubahan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu itu kemudian diikuti dengan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selain untuk mengakomodir calon perseorangan dalam pilkada sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU/V/2007 juga menghilangkan sejumlah kewenangan DPRD dalam pilkada seperti membentuk panitia pengawas pemilihan.

 

Regulasi pilkada mengalami titik balik ketika DPR memutuskan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota lewat DPRD pada sidang paripurna, 26 September 2014. Putusan politik DPR yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 hanya bertahan selama enam hari. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dan mengembalikan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara langsung.

 

Perppu ini kemudian disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Setelah itu DPR melakukan revisi terbatas pada sejumlah klausul yang terdapat dalam Perppu. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah direvisi itulah KPU menyiapkan pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.

 

Dalam menyusun regulasi teknis pilkada tersebut, KPU menekankan pada tiga spirit perubahan, yaitu memperkuat manajemen pemilihan, menjamin hak konstitusional warga negara serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk memperkuat manajemen pemilihan, salah satu langkah yang ditempuh adalah merancang tahapan, program dan jadwal menjadi lebih baik.

 

Perencanaan tahapan, program dan jadwal menjadi lebih terkelola tidaklah mudah. KPU ‘dihukum’ waktu pemungutan suara yang harus digelar pada Desember 2015 untuk daerah yang masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir tahun 2015 dan semester 1 tahun 2016. KPU juga harus memperhitungkan sengketa pemilihan yang membutuhkan waktu 82 hari berdasarkan hari kalender dan 131 kerja berdasarkan hari kerja sampai putusannya inkracht di Mahkamah Agung (MA).

 

Untuk desain tahapan, KPU memisahkan pencocokan dan penelitian (coklit) dukungan calon perseorangan dengan coklit daftar pemilih. Strategi ini dilakukan untuk mengurangi beban kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian, diharapkan hasil kerja PPS menjadi lebih maksimal.

 

Menghindari terulangnya kesalahan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam mengisi formulir penghitungan suara, maka rekrutmen KPPS akan diprioritaskan pada orang yang telah berpengalaman sepanjang tidak bermasalah pada pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

 

Untuk mencegah kecurangan dalam rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan, sesuai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, rekap langsung digelar di kecamatan. Mengantisipasi kerumitan dalam pelaksanaan rekap di kecamatan mengingat jumlah TPS yang akan direkap sangat banyak, KPU memberikan alokasi waktu yang lebih panjang. Jika perencanaan awal rekap di PPK diselesaikan selama tiga hari, maka desain baru alokasi waktu rekapitulasi di PPK selama lima hari.

 

Rekap di PPK akan berjalan normal sepanjang data-data yang disampaikan KPPS saat rekapitulasi benar-benar valid. Untuk itu aspek kecermatan dan kehati-hatian KPPS dalam menuangkan hasil penghitungan ke dalam formulir menjadi sangat penting. Karena itu, bimbingan teknis (bimtek) KPPS akan lebih intensif dan aplikatif.

 

Untuk menjamin hak konstitusional warga, KPU akan memperkuat Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk pilkada dalam melakukan konsolidasi, pemeliharaan dan pemutakhiran serta sosialisasi data pemilih. Pengembangan Sidalih pilkada menyangkut empat poin penting. Pertama,  penambahan fitur analisa data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) pada aplikasi Sidalih.

 

Pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebenarnya analisis DP4 telah dilakukan, tetapi secara individual. Berbeda dengan fitur Sidalih (Sistem Pemutakhiran Data Pemilih)  yang akan kita gunakan pada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, proses analisisnya langsung difasilitasi lewat aplikasi Sidalih. Jika terdapat problem pada DP4, data itu dikembalikan lagi ke pemerintah untuk diperbaiki. Jadi data yang diturunkan ke PPS untuk diverifikasi faktual lebih valid.

 

Kedua, Sidalih pilkada dapat memfasilitasi pemekaran daerah pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir pemekaran di sejumlah daerah di Indonesia. Fitur ini akan memudahkan KPU Kabupaten/Kota mengelompokkan pemilih sesuai dengan wilayah administrasi mulai dari kecamatan, desa/kelurahan sampai ke tingkat TPS.

 

Ketiga, Sidalih pilkada dapat memfasilitasi jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Maksudnya Sidalih akan mempermudah KPU Provinsi dan KPU  Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal penetapan resmi daftar pemilih dan rekap jumlah pemilih pada setiap tahapan pemutakhiran mulai dari daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT).

 

Fasilitasi jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih lewat Sidalih bertujuan untuk membantu KPU Kabupaten/Kota taat terhadap jadwal setiap tahapan yang telah ditetapkan. Itu sekaligus sebagai acuan bagi KPU Kabupaten/Kota dalam merencanakan pola kerja pemutakhiran, sehingga tidak ada tumpang tindih antara rekap yang disampaikan secara manual dengan rekap dalam sistem Sidalih. Jika berbeda tentu akan memicu persoalan.

 

Keempat,  Sidalih pilkada menyediakan fitur monitoring yang lebih komprehensif.  Sidalih tidak hanya menginformasikan tahapan analisis dengan outputnya berupa tanggal lahir, alamat dan status kawin nihil, NIK invalid, pemilih di bawah umur dan data ganda. Sidalih juga akan memuat jumlah pemilih yang tersaring seperti meninggal, pindah domisili dan berubah statusnya menjadi TNI/POLRI lengkap dengan identitasnya. Dengan demikian publik mendapat informasi pemilih data yang tersaring lebih lengkap dan akurat.

 

Berkaitan dengan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas maka KPU akan menata akses informasi pada setiap tahapan. Terdapat sejumlah informasi strategis dalam pilkada, yakni informasi regulasi, tahapan, program dan jadwal, pencalonan, hasil penelitian persyaratan calon, informasi calon, jadwal dan lokasi kampanye, dana kampanye, hasil penghitungan dan rekapitulasi suara.

 

Informasi tersebut akan dipublikasikan melalui beragam media. Penggunaan jenis media akan disesuaikan dengan karakter masyarakat di setiap daerah. Namun penggunaan media massa akan tetap diprioritaskan tanpa mengesampingkan media tradisional dan media sosial. Hal ini sejalan dengan meningkatnya perilaku masyarakat menggunakan media massa sebagai sumber informasi politik.

 

Selain itu, KPU mendorong semua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota mengaktifkan website sebagai salah satu media informasi pilkada kepada publik. Informasi strategis terkait tahapan akan disampaikan melalui website. Untuk hasil penghitungan dan rekapitulasi suara selain di website KPU masing-masing daerah, dapat juga diakses di website KPU RI. (*)

 

       

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG
Perbesar Huruf
Pilih Warna Kontras
Click to listen highlighted text!