Click to listen highlighted text!
Breaking News

Memperkuat Demokrasi di Aras Lokal

Memperkuat Demokrasi di Aras Lokal
Oleh: Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Komisioner KPU RI)

FOTO-PEMILU-2014-_-Ramainya-TPS-di-SingapuraKonsolidasi demokrasi di aras lokal sedang mengalami pasang surut. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung yang telah digelar sejak tahun 2005 menunjukkan perkembangan demokrasi yang dinamis. Tingkat partisipasi pemilih pada pemungutan suara dalam beberapa pilkada terakhir cenderung menurun. Situasi ini dikhawatirkan terjadi erosi kepercayaan publik terhadap proses politik dan institusi politik.

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2015 merupakan momentum untuk mengkonsolidasikan demokrasi di aras lokal agar tidak mengalami pelapukan. Partisipasi masyarakat yang terus menurun harus dikendalikan untuk menjaga kewibawaan pemerintah. Institusi politik seperti partai politik, pemerintah dan penyelenggara pemilu merupakan pilar utama dalam menumbuhkan dan merawat partisipasi politik masyarakat.

Pemilihan baik di level nasional maupun daerah bukanlah agenda elit, melainkan agenda masyarakat. Pemilihan merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan menjadi salah satu indikator kualitas pemilu dan demokrasi.

Berdasarkan rumusan Economist Intelligence Unit (EIU), negara yang demokrasinya mapan, tingkat partisipasi pemilihnya konsisten pada angka 70 persen. Dalam penyelenggaraan pemilu DPR, DPD dan DPRD, KPU telah berhasil mencegah tren penurunan partisipasi pemilih yang terjadi sejak pemilu tahun 1999. Partisipasi pemilih yang sudah mendekati titik kritis pada pemilu 2009 yang hanya mencapai 70,9 persen berhasil ditingkatkan menjadi 75,11 persen pada pemilu tahun 2014.

Untuk pilkada, partisipasi masyarakat pada pemungutan suara sudah berada dalam situasi yang sangat kritis. Fakta ini menunjukkan bahwa di sejumlah daerah di Indonesia, terutama kota-kota besar, partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya ke tempat pemungutan suara (TPS) terus menurun sejak pilkada langsung digelar pada tahun 2005.

Kita dapat mencermati tingkat penurunan partisipasi pilkada di beberapa kota besar di Indonesia. Pada pilkada kota Medan tahun 2005, pemilih yang menggunakan hak pilih hanya 53,5 persen. Sedangkan pada pilkada kedua pada tahun 2010, jumlah partisipasi pemilih menurun menjadi 38,09 persen pada putaran kedua.

Kota Surabaya mengalami hal serupa. Tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2005 hanya mencapai 49,64 persen. Bahkan pada pilkada tahun 2010, tingkat partisipasi terus menurun hingga hanya mencapai 45 persen. Begitu halnya dengan kota Bandung yang menggelar pilkada langsung pertama pada tahun 2008, di mana tingkat partisipasinya hanya mencapai 69,8 persen, dan menurun menjadi 57,8 persen pada pilkada kedua tahun 2013.

Konsolidasi demokrasi di aras lokal tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Konsolidasi demokrasi membutuhkan keseimbangan, di mana nilai-nilai persepsi atau kepecayaan-kepercayaan para elit politik, masyarakat dan institusi politik saling memperkuat. Pilkada langsung dan serentak yang akan melibatkan 269 daerah di Indonesia merupakan bagian dari penguatan dan pendalaman demokrasi (democracy deepening).

Melalui pilkada serentak yang LUBER dan JURDIL diharapkan terpilih pemimpin yang memiliki kompetensi dan integritas dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi. Pemimpin yang demikian diperlukan untuk menghadirkan suatu struktur pemerintahan yang melayani kebutuhan publik serta bersama-sama dengan institusi politik lain seperti partai politik dan parlemen menciptakan pemerintahan yang mapan dan bertanggung jawab.

Di sinilah pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Selain sebagai sumber legitimasi juga menjadi filter untuk memastikan terpilihnya pasangan calon yang kompeten dan berintegritas dalam mengelola pemerintahan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang mendapat mandat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menyelenggarakan pemilu telah bertransformasi menjadi lembaga yang terbuka, akuntabel dan aksesibel. Hal ini merupakan salah satu upaya KPU untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik.

Keterbukaan Informasi

Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam mengelola setiap tahapan pemilu telah mulai diterapkan KPU pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Publik dapat mengakses informasi tentang data partai politik, pemilih, daerah pemilihan, calon, jadwal kampanye, hasil penghitungan dan rekapitulasi suara secara online.

Dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2015, akses informasi publik terhadap pengelolaan tahapan perlu ditingkatkan. Terdapat sejumlah informasi strategis dalam pilkada, seperti: informasi regulasi, tahapan, program dan jadwal, pencalonan, hasil penelitian persyaratan calon, informasi calon, jadwal dan lokasi kampanye, dana kampanye, hasil penghitungan dan rekapitulasi suara.

Keterbukaan informasi dalam pilkada telah dimulai dari penyusunan regulasi. Rancangan peraturan KPU tentang pilkada telah dipublikasikan secara terbuka melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU (JDIH KPU) yang dapat diakses secara online. Publik dapat mengkritisi dan memberikan masukan untuk penguatan substansi dari setiap rancangan peraturan yang telah disusun KPU sebelum ditetapkan menjadi peraturan.

Prinsip keterbukaan yang telah diterapkan ketika penyusunan regulasi akan terus dipertahankan pada setiap tahapan pilkada. Untuk itu, KPU tengah berusaha menyiapkan beragam saluran informasi dan komunikasi pilkada yang dapat dengan mudah diakses publik. Terpaan informasi pilkada kepada publik yang bersifat massif  diharapkan akan menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pilkada.

Para ahli menyakini  warga negara yang berpengetahuan merupakan prasyarat penting bagi berfungsinya demokrasi di suatu negara. Informasi level tinggi merupakan kondisi penting bagi stabilitas demokrasi. Jika pemilih tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang apa dan siapa yang akan mereka pilih maka akan terjadi ekspektasi warga yang akan mengarah pada erosi kepercayaan dalam demokrasi.

Pendidikan Politik dan Demokrasi

Keinginan pemilih menggunakan hak pilihnya berhubungan dengan kesadaran politik pada pribadi pemilih. Untuk itu, pendidikan politik dan demokrasi mutlak diperlukan. Aktivitas pendidikan politik dan demokrasi tidak dapat dilakukan secara temporer tetapi harus berkelanjutan. Sasaran pendidikan politik dan demokrasi bukan hanya bagi pemilih dengan beragam segmen tetapi semua warga negara sebagai anggota penuh sistem politik demokratis.

Tanggung jawab utama pendidikan politik berada di pundak partai politik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Namun peran negara tetap diperlukan dalam rangka pendidikan politik dan demokrasi bagi warganya sembari memperkuat peranan partai politik.

Negara lewat lembaga-lembaga pendidikan dan non pendidikan perlu mengembangkan pendidikan kewarganegaraan yang lebih kreatif untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada warga negara dalam bidang demokrasi, pemerintahan dan kepemiluan.

Saat ini KPU tengah menggagas pusat pendidikan pemilih untuk mendidik masyarakat tentang proses pemilu dan demokrasi. Pusat pendidikan pemilih idealnya dapat menyediakan tempat yang representatif serta jenis program yang  terhubung dengan kurikulum pendidikan, tenaga pendidik yang profesional dan jadwal program yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Prinsipnya, keterlibatan warga dalam proses politik dan pemerintahan merupakan kondisi ideal dari sistem politik yang demokratis. Sebab rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara. Peran pemerintah yang dipilih secara demokratis oleh rakyat hanya sebatas penerima mandat untuk mengurus dan mengamankan hak-hak warganya.

 

       

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG
Perbesar Huruf
Pilih Warna Kontras
Click to listen highlighted text!