Click to listen highlighted text!
Breaking News

Oleh: M. Luthfi Munzir

luthfi

Iklim demokrasi yang berkembang di Indonesia pasca reformasi 1998 memberikan ruang kebebasan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai hal. Mulai dari kebebasan menyampaikan aspirasi di depan pubilik atau secara terbuka, hingga partisipasi masyarakat secara langsung menentukan calon pemimpin untuk lima tahun yang akan datang. Pemilihan umum adalah salah satu sarana untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasi tersebut, dengan aktif dan menggunakan hak pilih pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah / pernah kawin (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, pasal 1 ayat 22). Mencermati pemahaman pasal tersebut berati semua WNI yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah atau pernah menikah maka sudah memiliki hak untuk memilih dalam pemilu. Pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 68 menentukan bahwa warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pilkada adalah mereka yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin.

Selanjutnya, pasal 69 UU Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa warga negara Republik Indonesia untuk dapat menggunakan hak pilihnya harus terdaftar sebagai pemilih. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, WNRI harus memenuhi syarat: (1) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; (2) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 72 UU Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih. Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. Sehingga dengan demikian bisa disimpulkan bahwa, pemilih merupakan (1).WNI, (2).berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, (3). Terdaftar sebagai pemilih, (4). Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, dan (5). Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pentingnya memilih

Aturan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas menjamin hak pilih warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan. Artinya, demokrasi membuka pintu yang luas bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung dalam pemilu dan pilkada. Asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menjadi fondasi demokrasi di Indonesia. Masyarakat bisa memilih calon yang menurutnya bisa dan mampu memperjuangkan aspirasinya.

Menggunakan hak pilih dalam pemilu dan pilkada tidak saja dipahami sebagai seremonial lima tahunan pesta demokrasi secara nasional dan lokal. Menggunakan hak pilih harus dimaknai sebagai upaya perbaikan kepemimpinan secara nasional dan lokal. Tepat memilih calon pemimpin, artinya akan memberikan perbaikan bagi negara atau daerah lima tahun yang akan datang. Salah memilih pemimpin, apalagi tidak memilih atau tidak menggunakan hak pilih, sama saja dengan memberikan ruang kepada calon pemimpin yang salah untuk keliru mengelola negara atau daerah. Sehingga yang turut merasakannya tentu saja semua masyarakat, termasuk mereka yang menggunakan hak pilih atau yang tidak memilih sama sekali.

Dalam konteks yang seperti itulah peran penting pemilih untuk sejak dini mencermati rekam jejak calon pemimpin, calon kepala negara atau kepala daerah. Termasuk calon wakil rakyat untuk duduk di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD. Pemilu dan pilkada secara langsung seharusnya menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat untuk mengevaluasi kepemimpinan lima tahun para petahana dan memutuskan siapa yang akan dipilih untuk lima tahun yang akan datang. Pemilu dan pilkada merupakan bentuk reward and punishment kepada pemimpin. Masyarakat menilai, mencermati, lalu memutuskan melalui kekuatan hak pilihnya untuk memberikan penghargaan atau hukuman kepada pemimpin.

Pendidikan pemilih

Tingkat partisipasi pemilih yang menyalurkan hak pilih pada pilkada Kota Medan dalam dua pilkada terakhir terus menurun. Di 2005 tingkat partisipasi pemilih mencapai 54,7 persen, di 2010 menurun tajam dan hanya mencapai 35,7 persen pada putaran pertama serta 38,3 persen pada putaran kedua (www.analisadaily.com, 6/11/2015). Pada pilkada 2015, tingkat partisipasi pemilih hanya sekitar 25,38 persen. Dari 1.998.835 jumlah pemilih, hanya 507.351 pemilih yang menggunakan hak pilih (Buku Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2015: Rumah Pintar Pemilu KPU RI).

Tren terus menurunnya tingkat partisipasi pemilih paling tidak mencerminkan beberapa hal. Pertama; aturan baru tentang kampanye sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 7 tahun 2015. Khususnya tentang aturan alat peraga kampanye (Pasal 5 PKPU No.8 Tahun 2015). Di satu sisi aturan ini bermaksud baik sebagai bentuk penyeragaman, kesetaraan, dan keadilan kampanye setiap pasangan calon. Di sisi lain, kelemahannya terletak pada terbatasnya ruang kampanye karena terbatasnya alat peraga kampanye, seperti penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan iklan di media cetak dan elektronik, yang pengadaannya didanai anggaran pilkada yang bersumber dari APBD. Apalagi kampanye jenis ini juga dilaksanakan oleh KPU.

Kedua; sikap apatis masyarakat. Kondisi ini muncul karena selama ini masyarakat melihat, menilai dan merasakan bahwa antara memilih atau tidak, tidak berpengaruh terhadap daerah atau wilayahnya. Apatisme ini adalah sikap reaktif masyarakat mengevaluasi pemimpin daerah periode sebelumnya. Ketiga; gagalnya partai politik memunculkan calon yang berkualitas sesuai dengan aspirasi masyarakat. Calon yang tidak disukai oleh masyarakat bisa menggiring masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada memandang penting untuk berupaya meningkatkan partisipasi pemilih yang fluktuatif tersebut. Seperti rumah pintar pemilu pertama di Sumatera Utara yang diresmikan Ketua KPU RI Juri Ardiantoro, Selasa (27/9) lalu.(www.analisadaily.com). Rumah pintar ini diharapkan bisa menjadi pendidikan politik bagi pemilih untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemilu.

Rumah pintar pemilu paling tidak adalah gagasan kreatif terkait edukasi tentang pendidikan pemilih serta pentingnya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih. Ia juga bisa menjadi semacam “museum” kepemiluan. Rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada Kota Medan tahun 2015 perlu menjadi catatan penting kita bersama. Seluruh stakeholders terkait dalam proses politik dan demokrasi harus membuktikan diri untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

KPU sebagai penyelenggara harus selalu gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan beragam cara kreatif untuk memberikan pemahaman pentingnya menggunakan hak pilih. Rumah pintar pemilu adalah salah satu bentuk sosialisasi tersebut. Parpol harus melakukan pendidikan politik dengan menampilkan keteladanan, dekat dengan masyarakat, dan menjaring aspirasi masyarakat. Sehingga memunculkan calon pemimpin yang diharapkan masyarakat.

Calon pemimpin harus menjadi panutan masyarakat, dengan track record yang baik di mata masyarakat. Sehingga akan muncul pemimpin yang lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan membangun karena dukungan seluruh rakyat. ***

Penulis alumni FISIP Universitas Andalas dan penulis lepas.

       

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG
Perbesar Huruf
Pilih Warna Kontras
Click to listen highlighted text!