Click to listen highlighted text!
Breaking News

TERMENUNG DI BALI
Oleh: Sigit Pamungkas
Anggota KPU RI Periode 2012-2017

Pertemuan Internasional Asian Electoral Stakeholder Forum (AESF) III membuat saya tertegun sejenak mengingat kolega dan karib saya Husni Kamil Manik. Tertegun menyangkut kepemimpinan Husni dan komisioner lainnya untuk bersama-sama memajukan KPU dalam politik internasional kepemiluan. Perhelatan AESF digelar antara tanggal 22-26 Agustus 2016 di Bali kerjasama KPU dan ANFREL.

Pada sesi awal pembukaan, diputar video perjalanan ringkas Husni sejak seleksi di DPR, dilantik presiden, terpilih sebagai ketua KPU, aktivitas menjalankan pemilu, apresiasi kepemimpinan sampai dengan kepergiannya. Diputar dalam durasi 3 (tiga) menit, ringkas tapi menyentuh perasaan. Video diputar untuk mengenang sekaligus memberi penghormatan kepada Husni tentang perannya dalam perhelatan yang sedang digelar. Husni adalah salah satu yang menginisiasi terbentuknya forum AESF yang sedang berjalan.

Forum AESF pertama kali diselenggarakan di Bangkok (2012) dan kemudian dilanjutkan di Timor Leste (2014) dan sampai akhirnya Indonesia (2016). ” Videonya mengena sekali, sedih, haru,” kataku kepada Arif Budiman yang saat itu duduk disebelah kiriku.

Peserta pun sesaat terdiam dalam sepi padahal ruangan terisi penuh dengan peserta. Pada forum tersebut, beberapa delegasi – seperti Srilanka, Timor Leste dan India- yang mengenal secara pribadi dengan Husni menyampaikan rasa dukanya atas kepergian yang mengejutkan. KPU Srilanka bahkan sebelumnya secara khusus berkirim surat elektronik kepada KPU menyatakan perasaan turut kehilangan atas meninggalnya Husni.

Pada Asian Stakeholder Forum I di Bangkok, Husni hadir bersama dengan Hadar Nafis Gumay. Pada forum ini lahir dokumen kepemiluan yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Sementara itu AESF II Husni hadir bersama dengan Ferry Kurnia Rizkiansyah. Pertemuan di Dili melahirkan “Indikator Dili”.

AESF ini suatu forum yang berbeda dengan forum kepemiluan pada umumnya. Forum kepemiluan biasanya terbatas melibatkan para penyelenggara pemilu, an sich. Beberapa forum kepemiluan seperti itu diantaranya adalah A-WEB, Fambossa, dan AEAA.

Sementara itu AESF adalah forum yang penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil berada dalam satu entitas berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Mereka bersama-sama berdiskusi tentang berbagai hal untuk peningkatan kualitas pemilu tanpa perasaan superioritas. AESF membongkar eklusifitas dan sekat antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat sipil yang sepertinya selama ini permanen dibangun entah oleh siapa.

Jika Husni masih hidup, mungkin ia akan senang dengan hasil AESF di Bali ini, bahagia dan bangga seperti perasaan komisioner yang tersisa atas perhelatan yang sukses digelar. Hasil dua kali pertemuan AESF sebelumnya masih bersifat abstrak dan itu wajar karena meletakkan pondasi dan arah forum. Pada AESF di Bali hasilnya relatif lebih operasional. Pertemuan di Bali mengukuhkan pentingnya transparansi dalam keseluruhan siklus pemilihan yang diberi label “Electoral Transparency: Eight Keys to Integrity”.

Delapan kunci penting transparansi sebagai pondasi pemilu berintegritas meliputi transparansi dalam rekruitmen penyelenggara pemilihan, sumbangan kampanye, pengeluaran kampanye, serta akses publik atas biaya kampanye. Selanjutnya adalah transparansi atas pendaftaran pemilih, pengawasa/pemantauan pemilu, hasil pemilihan, dan proses komplain pemilu.

Secara substansi KPU tidak kesulitan menjalankan delapan kunci transparansi yang dihasilkan dari AESF III tersebut. KPU dibawah kepemimpinan Husni telah menpraktikkan sebagian besar rekomendasi transparansi yang dihasilkan dari pertemuan Bali. Hanya tinggal dua kunci yang perlu diusahakan pelaksanaannya, yaitu transparansi pemantauan dan proses komplain pemilihan. AESF kali ini menjadi forum internasional pertama yang KPU berpartisipasi tanpa kehadiran Husni, sekaligus menjadi forum pertama ketua KPU yang baru – Juri Ardiantoro – tampil diforum internasional yang diikuti KPU.

Sejumlah pembicara hadir untuk memberikan inspirasi dan bahan diskusi. Dari Indonesia ada Jimly Asshidiqi (DKPP), Nasrullah (Bawaslu), serta Hadar Nafis Gumay dan Ferry Kurnia Rizkiansyah (KPU). Saya sendiri bertugas mensimpulkan keseluruhan diskusi dihari pertama.

Pembicara dari luar negeri adalah Michael McNulty (NDI), Koul Panha (ANFREL), David Ennis (IFES), U Hia Thein (Myanmar), Atty. Luie Tito F. Guia (Philipina), Juwhan Lee (A-WEB).

 

Selanjutnya adalah Somchai Srisuthiyakom (Thailand), MD. Abdul Muin (Bangladesh), dan Sareer Ahmad Barmak (Afghanistan). Acara diakhiri dengan sambutan penutupan yang memukau oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi diantaranya mengatakan “demokrasi bukan pilihan tetapi keharusan” mendapat tepukan meriah dari peserta.

AESF III pada awalnya akan digelar di Bandung. Namun atas pertimbangan daya tarik dan aksesibilitas peserta di pindah ke Bali. Husni menyampikan rencana dan permohonan dukungan AESF III digelar di Bali kepada I Made Mangku Pastika, Gubernur Bali. Hal itu disampaikan ketika KPU sedang menggelar acara rakornas Pilot Project Rumah Pintar pemilu di Bali, 19-21 Mei 2016. Saat itu peserta rakornas dijamu oleh Gubernur Bali di rumah dinasnya yang bernama Jaya Sabha. Tempat Husni meminta dukungan penyelenggaraan AESF III kepada Gubernur Bali, ditempat yang sama pula peserta AESF III dijamu oleh Gubernur Bali dan itu juga kala malam hari.

Keterlibatan dan perhatian KPU dalam peran internasioanl sangat didukung Husni. Selain menjadi inisiator AESF, KPU juga menggabungkan diri dalam A-WEB, yaitu suatu asosiasi penyelenggara pemilu se-dunia yang bermarkas di Korea Selatan. A-WEB berdiri tahun 2013.

 

KPU secara resmi bergabung dengan A-WEB pada tahun 2015 yang ditandai dengan penandatanganan MoU di Korea Selatan. Saat itu disana sedang diselenggarakan pemilu legislatif dan KPU diundang sebagai pemantau internasional bersama negara anggota A-WEB lainnya. Hadir saat itu Husni, saya, Hadar, Arif dan 2 (dua) orang tim sekretariat dan kedutaan Indonesia. Saat ini A-WEB beranggotakan 97 organisasi dari 94 negara.

Sebelum menginisiasi AESF dan bergabung dengan A-WEB, KPU pada periode awal juga telah menyadari pentingnya keterlibatan KPU dalam kepemiluan dikancah internasional. Pada tahun 2002 di Philipina, KPU bergabung dengan Association of Asian Election Authorities (AEAA). Lembaga tersebut berdiri tahun 1998 dengan sekretariat di India. Setidaknya ada 20 (Dua Puluh) negara asia bergabung dalam asosiasi ini.

Dalam kepemimpinan Husni, Tergabungnya KPU dalam AESF, A-WEB, dan AEAA, tidak ingin sebatas dan berhenti menjadi “peserta didik” dalam berbagai pergaulan internasional yang ada. KPU ingin melampauai itu dan berkontribusi lebih pada peningkatan mutu demokrasi elektoral di dunia. Massa untuk itu sudah tiba saatnya.

 

Transparansi proses dan hasil pemilu yang terpercaya pada pemilu 2014 menjadi modal penting untuk Indonesia berbicara ditingkat dunia tentang tata kelola demokrasi pemilihan. Indonesia punya modal untuk itu. Indonesia juga punya sejarah panjang pemilu, kaya pengalaman dan tantangan yang komplek yang dapat dirujuk dunia. Bahkan Indonesia saat ini dapat mengklaim sebagai negara demokrasi terbesar didunia dalam penyelenggaraan pemilihan yang digelar dalam satu hari. Dibandingkan Amerika, jumlah pemilih yang difasilitasi untuk memilih pada hari-H pemilihan Indonesia jauh lebih besar. Sedangkan India hari-H pemilihannya tidak dilakukan dalam satu hari, namun beberapa hari.

Pada kerangka itu, KPU sesungguhnya dapat berperan dalam skala global kepemiluan . KPU setidaknya dapat menjadi model bagi negara-negara asean, melanesia dan negara-negara dengan mayoritas penduduknya muslim yang selama ini kesulitan mengelola relasi agama dan demokrasi.

 

Bahkan KPU juga dapat berperan dalam kepentingan bangsa yang lebih luas dengan menempatkan pemilu bagian dari soft-diplomacy negara. Indonesia dapat menjadi imperium dunia dalam praktik demokrasi elektoral.

 

Peluang memainkan peran global ke arah tersebut sudah terbuka. Selain melalui berbagai asosiasi yang KPU Indonesia tergabung didalamnya, KPU Indonesia dalam berbagai kesempatan kerab diundang oleh berbagai negara untuk menceritakan pengalaman kepemiluan yang dimiliki. Negara pengundang itu diantaranya adalah Mesir, Tunisia, Philipina, Malaysia, Myanmar, Fiji, Equador dan sebagainya. Beberapa diantaranya Husni hadir memenuhi undangan itu dan selebihnya oleh anggota KPU yang lain.

AESF III selesai namun saya dengan Hadar dan Ferry masih belum dapat langsung kembali ke Jakarta. Terdapat agenda internasional lainnya yang KPU terlibat didalamnya, yaitu Leadership in Electoral Administration Program (LEAP) yang diselengarakan IFES di Bali. Kegiatan berlangsung tanggal 26-27 Agustus 2016. Kami bertiga diminta menjadi resource person untuk kegiatan itu. Peserta LEAP adalah KPU dari Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Papua Nugini yang baru saja memegang jabatan/baru dilantik. Selain pembicara dari Indonesia, resource person lainnya adalah dari Nepal, Srilanka, India, Philipina.

Peter Erben, Senior Global Edvisor IFES dalam pengantar program LEAP menyatakan suatu hal yang mengejutkan dan membuat saya teringat kembali dengan karib saya Husni. “Sayang pak Husni tidak lagi bersama kita. Namun Pak Husni pasti senang dan mungkin dia sedang melihat apa yang kita lakukan saat ini. Dia ketua yang baik”, kata Peter Erben, yang sebelumnya menjadi Country Director IFES di Indonesia. Mendengar itu saya termenung sejenak, menyetujui yang disampaikan Peter. Bagi saya, apa yang disampaikan Peter adalah pengakuan tidak langsung tentang pentingnya Indonesia dalam politik internasional kepemiluan dan Husni berkomitmen untuk itu. Wallahu a’lam bish-shawabi. ***

 

       

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG
Perbesar Huruf
Pilih Warna Kontras
Click to listen highlighted text!