Breaking News
Home » KPU DALAM BERITA

KPU DALAM BERITA

Perludem Dukung KPU Tandai Caleg Eks Koruptur

Perludem Dukung KPU Tandai Caleg Eks Koruptur

(Kompas) Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandai calon legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Titi mengatakan, langkah itu sangat mungkin dilakukan oleh KPU karena menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) telah diatur mantan narapidana bisa maju menjadi calon anggota legislatif. “Para narapidana diumumkan di TPS saya kira itu bagian dari pengumuman secara terbuka dan jujur bahwa mereka adalah mantan narapidana korupsi,” kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/9/2018). Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa ia pernah berstatus sebagai narapidana. Titi mengatakan, teknis menandai calon legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi di TPS bisa diatur oleh KPU. Hal itu, kata Titi, untuk memastikan pemilih mendapatkan informasi yang baik soal rekam jejak para calon, khususnya mantan narapidana korupsi. “Di TPS itu kan ada pengumuman yang berisi DPT, khusus mantan napi korupsi teknisnya bisa di atur di dalam peraturan KPU atau di surat edaran KPU minimal ada informasi bisa diakses pemilih soal napi koruptur menjadi caleg,” kata Titi. Menurut dia, hal ini perlu dilakukan agar penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas bisa terwujud dan merealisasikan tata kelola negara yang bersih dan antikorupsi. “Ini dalam rangka membuat pemilih yang well inform pemilih yang terpapar informasi yang baik soal latar belakang para calon,” ujar Titi. Sebelumnya, Komisioner KPU Ilham Saputra menyebutkan, KPU sudah mencoret opsi pemberian tanda caleg mantan napi korupsi di surat suara. Alasannya, KPU telah merampungkan desain surat suara yang proses pembuatannya melibatkan partai politik peserta Pemilu 2019. Desain surat suara itu sudah ditetapkan oleh KPU. Selain itu, opsi penandaan pada surat suara juga tidak dimungkinkan lantaran foto caleg tidak dicantumkan dalam surat suara. Meski demikian, menurut Ilham, pemberian tanda caleg eks koruptor masih bisa dipertimbangkan untuk diumumkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sejumlah parpol tetap mengusung caleg eks koruptor dalam Pemilu 2019. Langkah itu dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Read More »

KPU Medan Gelar Raker Dapil dan Alokasi Kursi

Analisadaily (Medan) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menggelar rapat kerja (raker) dalam rangka Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Medan pada Pemilu 2019 di Hotel Polonia Medan, Kamis (8/2). Ada dua usulan atau draf dari KPU kepada peserta raker, terutama untuk unsur partai politik yang berkenaan langsung dengan hal ini. Komisioner KPU Medan Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Pandapotan Tamba mengatakan, jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Sedangkan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. “Dalam menentukan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota berdasarkan jumlah penduduk sesuai Pasal 191 ayat 2 UU No. 7/2017. Alokasi kursi DPRD Medan 50 kursi untuk pembagian jumlah penduduk dari 1 sampai 3 juta orang,” ujar Tamba. Mengenai mekanisme penghitungan alokasi kursi, jelas Tamba, menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah alokasi kursi yang ada. Sementara itu, menentukan estimasi jumlah alokasi kursi per kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk dengan BPPd sebagai bahan pemetaan dapil. Adapun penataan dapil dan jumlah pada draf pertama yang sudah disosialisakan KPU Medan antara lain Dapil I berjumlah 522.812 jiwa dengan rincian Medan Amplas (136.812), Medan Kota (92.833), Medan Area (123.646) dan Medan Denai (169.560). Kemudian Dapil II berjumlah 593.280 jiwa dengan rincian Medan Tuntungan (92.505), Medan Polonia (61.729), Medan Maimun (55.318), Medan Johor (149.824), Medan Selayang (105.361) dan Medan Sunggal (128.544). Dapil III berjumlah 374.726 jiwa dengan rincian Medan Baru (41.029), Medan Helvetia (162.168), Medan Petisah (79.252) dan Medan Barat (92.277). Dapil IV berjumlah 402.336 jiwa dengan rincian Medan Timur (125.863), Medan Perjuangan (117.109) dan Medan Tembung (159.364). Terakhir Dapil V berjumlah 584.991 jiwa dengan rincian Medan Deli (180.673), Medan Labuhan (129.431), Medan Marelan (161.002) dan Medan Belawan (113.885). “Pada draf kedua perbedaannya terletak di Dapil II dan Dapil III antara Kecamatan Medan Baru dan Medan Sunggal. Pada draf kedua, Medan Baru lebih condong masuk ke Dapil II, sedangkan Medan Sunggal masuk ke Dapil III,” katanya. Untuk alokasi kursi DPRD Medan draf pertama usulan KPU Medan, sambung Tamba, bila dibagi antara jumlah penduduk Kota Medan dengan jumlah kursi maka hasilnya 49.562 suara. “Kesimpulan pengalokasian kursi per dapil pada draf pertama yakni Dapil I (10 kursi), Dapil II (12), Dapil III (8), Dapil IV (8), dan Dapil V (12). Sedangkan pada usulan draf kedua dengan rumusan serupa menyimpulkan Dapil I (11 kursi), Dapil II (10), Dapil III (9), Dapil IV (8), Dapil V (12),” tandasnya. Read More »

KPU Medan Serahkan Dua Draf Usulan Dapil

Analisadaily (Medan) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menyerahkan draf usulan perihal daerah pemilihan (Dapil) untuk Pemilihan Legeslatif DPRD Kota Medan pada Pemilu 2019. “Kita sudah serahkan dua draf usulan Dapil DPRD Medan kepada KPU RI melalui KPU Sumut kemarin,” kata Ketua KPU Medan, Herdensi Adnin, kepada Analisadaily.com, Rabu (28/2). Draf usulan pertama merupakan skema penataan Dapil dari Pileg DPRD Medan 2014 lalu. Sedangkan draf usulan kedua merupakan berdasarkan masukan dari berbagai stake holder. “Intinya usulan dua draf Dapil (Pileg DPRD Medan) ini semua sudah kita lakukan uji publik. Sehingga kedua usulan ini yang kita berikan kepada KPU RI,” sebutnya. Lebih lanjut Herdensi menambahkan, nantinya KPU RI yang menetapkan draf usulan, mana yang digunakan untuk Pileg DPRD Medan pada Pemilu 2019. Penataan Alokasi Kursi Herdensi menyebutkan, alokasi jumlah kursi DPRD Medan tidak berubah, yakni tetap berjumlah 50 kursi. Ini dikarenakan jumlah penduduk Kota Medan masih di bawah tiga juta jiwa. “Sesuai UU 7/2017, jumlah penduduk dari satu-tiga juta jiwa jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yakni 50 kursi. Jumlah penduduk Kota Medan sekitar 2 jutaan jiwa. Jumlah kursi DPRD Medan tetap 50,” sebutnya. Akan tetapi berdasarkan dua draf usulan tersebut, hanya ada perbedaan penataan jumlah kursi dari lima Dapil yang ada di Kota Medan. Pada draf usulan pertama, penataan kursi Dapil-nya antara lain Dapil I (10 kursi), Dapil II (12), Dapil III (8), Dapil IV (8), dan Dapil V (12). “Sedangkan draf usulan kedua, Dapil I (11 kursi), Dapil II (10), Dapil III (9), Dapil IV (8), dan Dapil V (12). Intinya dari dua draf usulan itu alokasi kursi DPRD Medan tetap berjumlah 50,” tandasnya Read More »

Kesepakatan Parpol Perihal Penataan Dapil di Kota Medan Untuk Pemilu 2019

Analisadaily (Medan) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menggelar rapat kerja (raker) dalam rangka Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Medan pada Pemilu 2019 di Hotel Polonia Medan, Kamis (8/2). Terdapat dua usulan atau draf dari KPU kepada peserta raker, terutama untuk unsur partai politik yang berkenaan langsung hal ini. Dalam kesempatan itu, KPU Medan juga membangun kesepakatan dengan partai politik (parpol) Kota Medan. Hasilnya, berdasarkan berita acara yang ditandatangani seluruh perwakilan parpol disimpulkan bahwa tujuh parpol yaitu Demokrat, PKS, Berkarya, Perindo, PDI Perjuangan, dan PKPI setuju untuk dilakukan penataan Dapil sesuai dengan usulan draf pertama. Sementara lima parpol seperti PAN, Hanura, PSI, NasDem, dan PBB, setuju dengan usulan untuk dilakukan penataan dapil draf kedua. Sedangkan PPP menerima kedua usulan draf tersebut. Khusus Partai Golkar dikarenakan perwakilannya tidak memberikan sikap dan pernyataan, KPU belum memutuskan untuk dimasukkan ke poin mana. “Penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD ini juga sudah kami masukkan ke aplikasi Sidapil dan sudah masuk di KPU RI serta sudah dikroscek,” kata Komisioner KPU Medan, Yenni Chairiah Rambe. Read More »

Jokowi Teken UU Pemilu

Jokowi Teken UU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo akhirnya sudah menandatangani Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jokowi menandatangani draf UU tersebut pada Rabu (16/8/2017) lalu. ” UU Pemilu sudah diundangkan pada 16 Agustus,” kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi saat dihubungi, Sabtu (19/8/2017). Johan mengatakan, undang-undang tersebut terdaftar di lembaga negara sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang Pemilu telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 21 Juli lalu. Pengesahan tersebut diwarnai aski walkout dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional. Keempat partai tersebut menolak ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diusulkan pemerintah. Selain itu, ada juga pihak yang menyatakan akan melakukan uji materi terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, karena merasa hak politiknya dirugikan. Mereka yang telah mengajukan uji materi antara lain Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama. Keduanya mengaku dirugikan UU Pemilu, sebab ingin maju sebagai calon presiden dan terhambat UU Pemilu.   Sempat muncul desakan dari sejumlah pihak agar Jokowi segera menandatangani UU Pemilu yang sudah disahkan DPR. Sebab, jika belum diteken presiden dan diundangkan, maka gugatan yang diajukan sejumlah pihak atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi tidak bisa diproses. Deputi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustyati khawatir proses hukum yang lebih lama akan mengganggu jalannya tahapan, sehingga memengaruhi kualitas Pemilu 2019. “Kami mendesak Presiden untuk segera memberikan nomor. Karena potensi gugatan ke MK sudah ada. Semakin lama akan semakin molor,” kata dia. Read More »

PBB Segera Gugat Ketentuan “Presidential Threshold” di UU Pemilu

PBB Segera Gugat Ketentuan “Presidential Threshold” di UU Pemilu

  JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, partainya akan segera mengajukan uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal itu mengatur soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. “Kami akan segera mendaftarkan permohonanan gugatan ke MK untuk membatalkan norma Pasal 222 dari UU 7/2017 tentang Pemilu. Karena itu kami anggap bertentangan dengan pemilu serentak,” kata Yusril, di Jakarta, Senin (21/8/2017). Ia mengatakan, pasal tersebut sudah beberapa kali diuji oleh MK dan hasilnya selalu ditolak. Akan tetapi, uji materi yang akan diajukan kali ini berbeda dari gugatan sebelumnya. “Jadi bukan hanya ambang batas. Tapi ambang batas itu menggunakan ambang batas pemilu sebelumnya. Ambang batas itu juga akan digunakan dalam pemilu serentak, jadi apakah masih relevan?” kata dia. “Kenapa masih konstitusional dengan kondisi hukum yang baru? Itu yang mendasari permohonan kami ke MK,” lanjut pakar Hukum Tata Negara tersebut. Rencananya, kata Yusril, gugatan uji materi akan didaftarkan PBB dalam beberapa hari ke depan. Ia berharap, MK akan sependapat dengan PBB bahwa batas pencalonan presiden tidak relevan dengan penyelenggaraan pemilu secara serentak. “PBB mungkin sekarang satu-satunya partai yang punya legal standinguntuk uji UU ini. Mudah-mudahan MK sependapat dengan kami bahwa ambang batas pencalonan presiden itu sudah tidak relevan dengan pemilihan serentak,” kata dia. Yusril juga menilai, UU 7/2017 tentang Pemilu sarat akan kepentingan kelompok tertentu. “Karena ini hanya kepentingan politik untuk membatasi calon presiden. Akhirnya yang maju nyalon ya itu-itu saja. Jadi kami melawan ini,” kata Yusril. Read More »

Mendagri: UU Pemilu Harusnya Dilakukan Penguatan, Bukan Sebaliknya

Mendagri: UU Pemilu Harusnya Dilakukan Penguatan, Bukan Sebaliknya

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu hal terpenting adalah landasan hukum yang mendasari perhelatan demokrasi tersebut. Oleh karena itu, seharusnya regulasi pemilu tersebut terus dilakukan penguatan-penguatan, bukan sebaliknya. “Perlu terus adanya penguatan regulasi kepemiluan di Indonesia. UU ini sangat penting sebagai sebuah regulasi yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan Pemilu lima tahunan yang demokratis,” kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Rabu (6/9/2017). Tjahjo menanggapi upaya sejumlah pihak untuk menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Tjahjo, UU Pemilu diharapkan pemerintah alam mempertegas konsolidasi demokrasi itu. Undang-undang itu juga disebutkan Tjahjo telah mengatur sedemikian rupa agar konsolidasi tercapai. “Seperti memperkecil disproporsonalitas dalam penghitungan kursi, semangat memperkuat sistem ketatanegaraan, adanya upaya pendidikan politik kepada publik, adanya upaya memperkuat institusi partai politik dan lainnya,” tutup dia. Sebelumnya, Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang tertuang dalam Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal tersebut diatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshol sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ketentuan tersebut telah merugikan pihaknya. “Partai ini mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres karena ini parpol peserta pemilu. Tapi hak konstitusionalnya itu dirugikan atau terhalang dengan norma pasal 222 (UU Pemilu). Karena itu, kami meminta pasal itu dibatalkan MK,” kata Yusril di MK. Selain itu, ketentuan ambang batas bertentanganan dengan rasionalitas. Sebab, pemilu 2019 akan dilakukan secara serentak untuk pemilihan presiden dan legislatif, sehingga akan sulit menetapkan ambang batas untuk pencalonan presiden. Di sisi lain, menurut Yusril, perolehan suara pada pemilu sebelumnya, yakni 2014, tidak bisa dijadikan sebagai acuan bagi parpol mengajukan calon presiden 2019. Alasannya, hasil pileg 2014 sudah digunakan untuk mencalonkan pada pemilihan presiden 2014. Untuk diketahui, terkait ambang batas sudah digugat oleh beberapa pihak. Di antaranya, gugatan diajukan oleh sejumlah advokat yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Selain itu, gugatan juga diajukan oleh Partai Idaman. Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama mangatakan bahwa ketentuan ambang batas merugikan pihaknya. Read More »

Mantan Komisioner KPU Gugat Ambang Batas Pemilu ke MK

Mantan Komisioner KPU Gugat Ambang Batas Pemilu ke MK

  JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Hadar Nafis Gumay, menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden pada pemilu 2019 yang tercantum dalam Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ia mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan diajukan bersama dua lembaga sosial masyarakat, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif). Menurut Hadar, ketentuan ambang batas 20 persen kursi atau 25 persen suara belum tepat diterapkan untuk pemilu 2019. Pemilihan Presiden dan wakilnya akan dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan para anggota legislatif. “Jadi, seharusnya setiap parpol yang sudah memenuhi syarat sebagai pserta pemilu, maka mereka bisa sendri-sendiri atau bersama untuk mencalonkan (presiden) tanpa harus disyaratkan 20 persen kursi atau 25 persen,” kata Hadar di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2017) Sementara Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan, pasal 222 UU Pemilu inskonstitusional. Bertentangan dengan Pasal 6 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.   “Ambang batas pencalonan presiden haruslah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang dasar. Oleh karena itu, pembuat undang-undang semestinya kalau ingin membuat ambang batas pencalonan presiden harus membuat formula yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang Dasar 45,” kata Titi. Guna menguatkan kedudukan hukum pada uji materi tersebut, Titi mengatakan, pihaknya memiliki kepentingan demi terwujudnya kerangka hukum untuk penyelenggaraan pemilu yang memenuhi asas jujur, adil, dan demokratis sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. “Bagaimana mungkin kita berharap bisa mendapatkan Pemilu yang jujur dan adil kalau dari hulunya, regulasi pemilunya saja sudah disusun berdasarkan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu dan bertentangan dengan konstitusi,” kata Titi. Sebelumnya, uji materi terhadap pasal 222 UU Pemilu juga digugat sejumlah pihak, yakni sejumlah advokat yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Partai Idaman, dan Partai Bulan Bintang. Read More »

Pilkada 2018 akan Gunakan Delapan Aturan Teknis

Pilkada 2018 akan Gunakan Delapan Aturan Teknis

Pilkada 2018 akan Gunakan Delapan Aturan Teknis   Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyelesaikan sejumlah peraturan KPU (PKPU) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Rencananya, ada delapan PKPU yang akan digunakan untuk pedoman aturan teknis pilkada tahun depan.   Kedelapan PKPU tersebut adalah aturan mengenai pemutakhiran data pemilih, kampanye, dana kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan pasangan calon (paslon) terpilih. “Kami sedang kebut penyelesaian perbaikan beberapa PKPU. Sebagian besar sudah selesai. Hanya tinggal peraturan pungut hitung yang harus segera diselesaikan,” ujar Ilham ketika dihubungi Republika, Ahad (28/5).   Setelah delapan PKPU selesai, KPU akan menggelar uji publik terhadap aturan tersebut. Rencananya, pelaksanaan uji publik dijadwalkan pada 30-31 Mei.   Selanjutnya, KPU akan mulai memaparkan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 pada 14 Juni. Menurut Ilham, tahapan pelaksanaan pilkada akan dimulai pada September 2017. “Dengan demikian sebelum 14 Juni semua PKPU diharapkan sudah selesai dan final sehingga tidak mengganggu tahapan,” tambahnya.   Seperti diketahui, pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 digelar pada 27 Juni. Pilkada diikuti tahun depan diikuti oleh 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. (REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA) Read More »

Mendagri Usul Peserta Pemilu yang Gunakan Hoaks Didiskualifikasi

Mendagri Usul Peserta Pemilu yang Gunakan Hoaks Didiskualifikasi

Mendagri Usul Peserta Pemilu yang Gunakan Hoaks Didiskualifikasi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai kampanye jelang pemilihan umum yang dilakukan dengan menyebar berita bohong dan ujaran kebencian bisa merusak mekanisme demokrasi.   Tjahjo pun mengusulkan adanya aturan yang memberi sanksi terhadap pasangan calon yang terbukti melakukan kampanye dengan menyebar berita bohong atau hoaks.   Aturan tersebut bisa dimasukkan ke dalam Petaturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu). Menurut dia, hal ini dapat dibahas bersama dengan Komisi II sebagai mitra KPU dan Bawaslu.   “Pokoknya kalau ada tim sukses paslon dalam kampanye pilkada atau pilpres yang yang menyebar berita (bohong), pada intinya saya kira harus didiskualifikasi,” ujar Tjahjo di sela workshop Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/8/2017).   Tjahjo menambahkan, hal itu berkaitan dengan kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Sebab, salah satu indikator kesuksesan pemilu adalah tidak adanya kampanye yang menyesatkan dan menyebarkan fitnah.   Ia meyakini semua partai politik memiliki komitmen atau sikap yang sama terkait hal ini.   “(Pemilu) Harus ada adu program, adu konsep dan sebagainya,” kata dia.   Sementara itu, diwawancarai terpisah, Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali menilai positif usulan Tjahjo.   “Bisa kami pertimbangkan untuk masuk dalam PKPU dan Perbawaslu,” ucap Amali.   Komisi II bersama dengan KPU dan Bawaslu terlebih dahulu akan mencari penempatan aturan tersebut. Namun, ia mengakui bahwa sanksi itu cukup sulit diterapkan jika pelaku penyebar berita bohong tidak tergabung dalam tim sukses resmi.   “Memang kalau tidak masuk tim resmi agak sulit,” tutur politisi Partai Golkar itu.   Kepolisian sebelumnya mengungkap kelompok Saracen, yang bekerja dengan mengunggah konten serupa meme yang berisi ujaran kebencian dan menyinggung suku, agama, ras, dan golongan tertentu.   Kelompok Saracen telah eksis sejak November 2015. Mereka menggunakan beberapa sarana untuk menyebarkan ujaran kebencian berkonten SARA.   Media tersebut antara lain di Grup Facebook Saracen News, Saracen Cyber Team, situs Saracennews.com, dan berbagai grup lain yang menarik minat warganet untuk bergabung.   Hingga saat ini, diketahui jumlah akun yang tergabung dalam jaringan Grup Saracen lebih dari 800.000 akun. Saracen mengunggah konten ujaran kebencian dan berbau SARA berdasarkan pesanan.   Tujuan mereka menyebarkan konten tersebut semata alasan ekonomi. Media-media yang mereka miliki, baik akun Facebook maupun situs, akan mem-post berita atau konten yang tidak sesuai dengan kebenarannya, tergantung pesanan. Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG
Perbesar Huruf
Pilih Warna Kontras
error: Maaf ya??