Tulisan Kepemiluan

Catatan Reflektif Kegiatan Pendidikan Pemilih Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan Edy Suhartono   Program Rumah Pintar Pemilu mulai dicanangkan oleh KPU RI pada tahun 2015 dan dilaksanakan secara terbatas di 9 Propinsi dan 18 Kabupaten/Kota. Selanjutnya berkembang, pada tahun 2016 program Rumah Pintar Pemilu diadakan di 10 propinsi. Pada tahun 2017, program Rumah Pintar Pemilu kembali dilanjutkan dengan daerah sasaran Pilot Project semakin banyak, yakni 273 Kabupaten/Kota dan 15 propinsi. Pada akhirnya program Rumah Pintar Pemilu diharapkan dapat terlaksana di seluruh KPU propinsi dan kabupaten/Kota di Indonesia.   Dasar hukum Program Rumah Pintar pemilu adalah mengacu dari UU No 11 tahun 2015 dan secara khusus juga merujuk pada PKPU No. 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.   Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas project edukasi masyarakat. Rumah Pintar Pemilu selain sebagai tempat dilakukannya kegiatan Pendidikan Pemilih, pun sekaligus sebagai wadah bagi komunitas pegiat pemilu  untuk membangun gerakan. Keberadaan Rumah Pintar Pemilu menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan pendidikan nilai nilai demokrasi dan kepemiluan.   Tujuan didirikannya Rumah Pintar Pemilu dan Kegiatan Pendidikan Pemilih adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas  maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, Rumah Pintar Pemilu juga diharapkan dapat menjadi Pusat Informasi Kepemiluan; mendidik masyarakat  tentang pemilu dan demokrasi; memperkenalkan nilai nilai dasar Pemilu dan Demokrasi serta meningkatkan pemahaman akan  pentingnya berdemokrasi.   Konsep Rumah Pintar Pemilu Konsep Rumah Pintar Pemilu sejatinya adalah pemanfaatan ruang yang ada di dalam suatu bangunan dan mengisinya dengan berbagai informasi tentang pemilu dan demokrasi. Paling tidak ada 4 ruang yang dibutuhkan untuk memaparkan informasi kepemiluan dan demokrasi yang akan ditampilkan. Pertama adalah ruang yang  berfungsi sebagai Ruang Audio Visual; yakni ruang untuk pemutaran film-film kepemiluan dan dokumentasi program kegiatan kepemiluan.  Pada ruang audio visual tersedia layar, sound-sistem, tata cahaya, kursi penonton, projector, perangkat pemutar film, tenaga teknisi. Kedua, ruang Pameran (Display Alat Peraga Pemilu), yaitu ruang untuk menampilkan bahan/alat peraga Pemilu, seperti: brosur, leaflet, poster hingga maket atau diorama tentang Pemilu, bentuk visualisasi 3 dimensi yang menceritakan tentang proses atau peristiwa kepemiluan dan demokrasi, antara lain seperti proses pemungutan suara, denah TPS, peristiwa yang dianggap memiliki nilai sejarah terkait kepemiluan setempat, dsb. Ketiga, Ruang Simulasi, ruang ini berisi alat – alat peraga yang dipergunakan dalam simulasi, seperti kotak dan bilik suara, alat coblos dan alas yang terbuat dari busa, tinta, contoh surat  suara, daftar hadir, dsb. Keempat, Ruang Diskusi. Ruangan ini dirancang untuk menerima audiensi  atau pertemuan/diskusi/workshop/seminar/FGD tentang Pemilu dan Demokrasi. KPU dapat juga mengundang/memfasilitasi para  pegiat pemilu atau kelompok peduli pemilu/masyarakat umum dari berbagai segmen, yang akan melahirkan banyak ide/gagasan/evaluasi  untuk perbaikan proses.   Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan Pada tahun 2015, ketika pertama kali KPU RI meluncurkan Program Rumah Pintar Pemilu dan kegiatan Pendidikan Pemilih telah membawa kegairahan dan semangat bagi KPU Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Setidaknya bagi KPU Kota Medan yang dipercaya menjalankan Pilot Project Rumah Pintar Pemilu bersama dengan KPU Propinsi Sumatera dan Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk tingkat Sumatera Utara. Pada tahun 2015 tercatat  sebanyak 9 propinsi dan 18 kabupaten/Kota yang mendapat Pilot Project.   Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Pintar Pemilu adalah berupa Kegiatan Pendidikan Pemilih. Sebagaimana mengutip kata pengantar almarhum Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik yang menyatakan bahwa menyelenggarakan pendidikan pemilih adalah tanggungjawab semua elemen bangsa; penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil[1].     KPU Kota Medan tetap menggunakan istilah Rumah Pintar Pemilu sebagai Pusat Pendidikan Pemilih bagi warga. Penggunaan istilah  atau nama ini dipilih karena memang tidak ingin bias etnik tertentu dan lebih menggambarkan nasional, mengingat heterogenitas masyarakat di Kota Medan. Kegiatan   Pada tahun 2015 kegiatan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan di Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Medan berbarengan dengan kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karenanya kaegiatan pendidikan Pemiih yang dilakukan lebih banyak dilakukan di dalam kelas dengan mengundang berbagai segmen, antara lain: pemilih pemula, pemuda/mahsiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok perempuan dan kelompok pinggiran.   Berbeda dengan kegiatan sosialisasi untuk Walikota dan Wakil Walikota Medan ,  kegiatan Pendidikan Pemilih dilakukan di Aula KPU Kota Medan yang sekaligus berfungsi sebagai ruang pertemuan.  Pada kegiatan perdana ini lebih mengenalkan konsep Rumah Pintar Pemilu dan Pendidikan Pemilih ke berbagai segmen masyarakat.   Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan  oleh KPU Kota Medan terkait program Rumah Pintar Pemilu dan Pendidikan Pemilih adalah berupa kegiatan sosialisasi RPP dan Pendidilan Pemilih ke berbagai elemen (siswa SMA, Pemuda dan Mahasiswa, Kelompok Disabilitas, Ormas dan LSM, Kelompok Perempuan, Tokoh Agama dan Kelompok Pinggiran)   Kegiatan lainnya yang tak kalah penting adalah mendampingi dan memberikan arahan dalam proses persiapan Pemilihan Osis (Pemilos) di SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 4 Medan.   Pada tahun 2016, KPU Kota Medan kembali melanjutkan program Rumah Pintar Pemilu dan melakukan kegiatan Pendidikan Pemilih. Hal ini ditandai dengan menyiapkan pembangunan sarana dan pengadaan alat peraga kampanye berupa desain infografis tentang Pemilu yang ditempel didinding, brosur, stiker, pin, dlsb. serta rangkaian kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan dengan berbegai metode dan segmen. Pada tahun ini juga, tepatnya pada tanggal 14 bulan Desember 2016 KPU Medan melaksanakan Launching Rumah Pintar Pemilu. Kegiatan ini di hadiri oleh Sekretariat KPU RI, Ketua KPU Propinsi Sumatera Utara, Walikota Medan dan jajaran muspida plus serta undangan lainnya. Kegiatan ini digelar di halaman Kantor KPU Medan.   Pada tahun 2017, Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan semakin berbenah, dan mulai melakukan terobosan dengan menggandeng pemerintah dan SKPD  untuk lebih memasyarakatkan  keberadaan Rumah Pintar Pemilu. Selain itu, tampilan desain Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan telah memberi inspirasi bagi KPU daerah lain untuk semakin memantapkan Rumah Pintar Pemilu yang sedang mereka siapkan. Pada tahun ini juga, tepatnya terhitung sejak 17 Maret s/d 17 April 2017 Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan hadir dalam kegiatan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yang berlangsung satu bulan penuh. Upaya untuk lebih membumikan RPP ke publik di Kota Medan akan terus dilakukan, tentunya bekerjasama dengan para pihak.   Sejak digulirkannya Program  Rumah Pintar Pemilu dan Kegiatan Pendidikan pemilih pada tahun 2015  hingga tahun 2017 sudah tercatat  sebanyak 34 propinsi dan 291 Kabupaten/Kota yang menjalankan  Pilot Project Rumah Pintar Pemilu dan Pendidikan pemilih di seluruh Indonesia. Harapannya tentu, kehadiran Rumah Pintar Pemilu di tengah tengah mayarakat dapat menjadi pusat pembelajaran tentang demokrasi   Mendidik Pemilih dan Mensukseskan Pemilihan   Melakukan pendidikan pemilih di Rumah Pintar Pemilu menjadi salah satu agenda yang cukup penting di tengah semakin merosotnya kesadaran warga tentang arti penting Pemilu dan Demokrasi. Tingkat partisipasi warga yang terus menurun dalam setiap peserta demokrasi menjadi salah satu alasan kuat bagi KPU Kota Medan untuk terus melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih dalam program Rumah Pintar Pemilu. Capaian angka partisipasi pada Pilkada serentak tahun 2015 yang berada di angka 25.38 %  merupakan angka yang cukup ekstrem sepanjang sejarah Pesta demokrasi khususnya di Kota Medan, bahkan di Indonesia. Atas dasar Inilah kemudian mengapa program Rumah Pintar Pemilu dan Pendidikan Pemilih menjadi penting untuk dilaksnakan. Penelusuran terhadap hasil pemilihan yang berlangsung di kota Medan sejak tahun 2004 menunjukkan angka partisipasi yang tidak begitu menggembirakan. Bahkan menunjukkan trend angka partisipasi yang semakin menurun sebagaimana yang ditunjukkan oleh matriks persentase di bawah ini.. PRESENTASE JUMLAH KEHADIRAN PEMILIH DALAM PEMILU/PILKADA KOTA MEDAN 2004 S/D 2015   [1] Kata Pengatar Almarhum Husni Kamil Manik, mantan Ketua KPU RI, dalam buku Rumah Pintar Pemilu: Pedoman Pendidikan Pemilih,  KPU RI , 2015 Terkait angka partisipasi 25.38 % pada Pilwako 2015 yang lalu, detail angka partisipasi di masing masing kecamatan yang ada di Kota Medan, dapat dilihat pada tabel  di bawah ini Sebagai penyelenggara Pemilihan , KPU tentunya bekerja berdasarkan regulasi yang ada serta tahapan yang sudah disiapkan secara matang. Oleh karenanya kehadiran Rumah Pintar pemilu sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pendidikan pemilih bagi warga, tentunya menjadi sebuah hal yang sangat penting.   Kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilakukan oleh KPU Kota Medan selama rentang waktu 3 tahun belakangan ini dapat dilihat dalam matriks di bawah ini :     Kesimpulan Rumah Pintar Pemilu dan Kegiatan Pendididkan Pemilih merupakan sebuah upaya dari KPU untuk memastikan bahwa  proses pemahaman tentang Pemilu dan Demokrasi dapat dilaksnakan dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Sehingga nantinya diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kesadaran warga tentang arti penting Pemilu dan demokrasi serta secara kualitas dan kuantitas mampu meningktakn partisipasi warga dalam setiap pesta demokrasi. Meskipun diisadari  bahwa metode, frekwensi dan materi yang digunakan dalam kegiatan Pendiidikan Pemilih di Rumah Pintar Pemilu, masih perlu penyempurnaan. Oleh karenanya kerjasama dengan para pihak masih sangat terbuka dan diperlukan   Keberadaan Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan yang didesain sedemikian rupa diharapkan dapat memberi inspirasi dan motivasi serta menjadi salah satu tempat pembelajaran demokrasi di daerah ini; yang tidak hanya menyasar pada kelompok pemilih pemula tapi juga lintas segmen, Keinginannya adalah, agar  RPP KPU Kota Medan dapat hadir lebih dekat ketengah tengah masyarakat, sehingga tidak terkesan elitis dan eksklusif. Sebagai lembaga publik dan dipercaya menjadi penyelenggara Pemilihan, sudah saatnya KPU bisa hadir dan bersifat inklusif. Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan diharapkan dapat menjadi gallery kepemiluan dan demokrasi yang akan menyajikan informasi yang memadai tentang hal hal yang berkaitan dengan masalah kepemiluan dan demokrasi. Pada akhirnya , keberadaan Rumah Piintar Pemilu yang sekaligus sebagai Pusat Pendidikan Pemilih. dapat berfungsi tidak hanya sebagai tempat pembelajaran tentang Pemilu dan Demokrasi tapi juga bisa menjadi salah satu tujuan untuk wisata politik bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tentang masalah kepemiluan di daerah ini.   Secara kwantitatif maupun kwalitatif kegiatan  di RPP KPU Kota Medan masih perlu ditingkatkan. Oleh karenanya keterlibatan aktif dan sikap pro aktif semua pihak sangat diperlukan, sehingga kehadiran Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan benar benar bermanfaat bagi warga masyarakat Kota Medan Read More »

Menakar Kadar Partisipasi Pemilih di Kota Medan dalam Menyongsong Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun  2020   Edy Suhartono[i] Intro Menyongsong Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Medan yang sebentar lagi akan memasuk tahapan penulis merasa perlu untuk merefleksikan harapan dan rasa terkait momentum Pilkada Kota Medan yang akan datang. Akankah tragedi 2105 bakal terulang kembali, yakni anjloknya angka kehadiran warga ke TPS, yang hanya  25.38 %  dan tercatat terendah di seluruh Indonesia; atau barangkali ada proses perubahan yang lebih baik mengingat capaian angka partisipasi pemilih yang cukup tajam pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif tahun 2019, yang mencapai angka  74.20 %. Mesikipun angka ini tidak mencapai target nasional 77.5 % . Namun angka partisipasi yang diraih pada Pemilu 2019 tergolong cukup progresif pada rentang waktu 10 tahun terakhir. Di tengah persiapan menghadapi momentum Pemilihan Kepala Daerah serentak yang sebentar lagi akan segera memasuki tahapan,  tentunya  menariik untuk menyandingkan sekaligus membandingkannya dengan pemilihan sebelumnya khususnya pada level yang sama , yakni Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 yang lalu. Ada fakta yang menarik bahwa trend kehadiran Pemilh di Kota Medan pada setiap Pemilihan  kepala daerah, baik itu Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Walikota dan Wakil Walikota cendrung menurrun. Hal ini sebagaiman terpapar  dalam matriks dan bagan di bawah ini:   NO PEMILU/PILKADA KOTA MEDAN HARI DAN TANGGAL PEMILU/PILKADA KOTA MEDAN JUMLAH PEMILIH /DPT JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH PERSENTASE JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH (%) JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH PERSENTASE JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004 Senin, 5 April 2004  1.385.140            1.083.283 78,21%                 301.857 21,79% 2 PEMILU PRESIDEN TAHUN 2004 PUTARAN I Senin, 5 Juli 2004  1.513.109            1.007.074 66,56%                 506.035 33,44% 3 PEMILU PRESIDEN TAHUN 2004 PUTARAN II Senin, 20 September 2004  1.518.640               950.549 62,59%                 568.091 37,41% 4 PILKADA WALIKOTA MEDAN TAHUN 2005 Senin, 27 Juni 2005  1.450.596               793.529 54,70%                 657.067 45,30% 5 PILKADA GUBERNUR TAHUN 2008 Rabu, 16 April 2008  1.725.045               812.454 47,10%                 912.591 52,90% 6 PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 Kamis, 9 April 2009  1.854.001               879.591 47,44%                 974.410 52,56% 7 PEMILU PRESIDEN TAHUN 2009 Rabu, 8 Juli 2009  1.929.206            1.009.963 52,35%                 919.243 47,65% 8 PILKADA WALIKOTA MEDAN TAHUN 2010 PUTARAN I Rabu, 12 Mei 2010  1.961.837               699.991 35,68%              1.261.846 64,32% 9 PILKADA WALIKOTA MEDAN TAHUN 2010 PUTARAN II Rabu, 16 Juni 2010  1.961.723               750.919 38,28%              1.210.804 61,72% 10 PILKADA GUBERNUR TAHUN 2013 Kamis, 7 Maret 2013  2.123.878               776.920 36,58%              1.346.958 63,42% 11 PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 Rabu, 9 April 2014  1.767.247               915.903 51,83%                 851.344 48,17% 12 PEMILU PRESIDEN TAHUN 2014 Rabu, 9 Juli 2014  1.838.080            1.021.861 55,59%                 816.219 44,41% 13 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2015 Rabu, 9 Desember 2015  1.998.835               507.351 25,38%              1.491.484 74,62% 14 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018 DI KOTA MEDAN Rabu, 27 Juli 2018  1.641.648               916.109 55,80%                 725.539 44,20% 15 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 Rabu, 17 April 2019 1.614.673            1.198.049 74,20% 416.624 25,80% 16 PEMILIHAN UMUM DPR TAHUN 2019 Rabu, 17 April 2019 1.614.673            1.191.816 73,81% 422.857 26,19% 17 PEMILIHAN UMUM DPD TAHUN 2019 Rabu, 17 April 2019 1.614.673            1.193.971 73,95% 420.702 26,05% 18 PEMILIHANUMUM DPRD PROVINSI TAHUN 2019 Rabu, 17 April 2019 1.614.673            1.190.402 73,72% 424.271 26,28% 19 PEMILIHAN UMUM DPRD KAB/KOTA TAHUN 2019 Rabu, 17 April 2019 1.614.673            1.189.507 73,67% 425.166 26,33% Sumber : Data Olahan KPU  Kota Medan, 2019     Makna Tampilan Matriks Dari tampilan matriks di atas menggambarkan dinamika dan trend kehadiran pemilih ke TPS pada setiap Pilakda yang berlangsung di Kota Medan pada 15 tahun terakhir. Tampilan ini secara infografis menunjukkan pola yang menarik untuk dipelajari  sehingga bisa dijadikan alat analisis untuk melihat  trend kehadiran pemilih pada Pilkada yang akan datang. Pada beberapa pemilihan Walikota terlihat tampilan angka dalam matriks yang tidak pernah mencapai angka 60%. Angka tertinggi partiispasi ada pada pemiluhan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2005 yakni: 54,70 %. Selebihnya angka partiispasi mengalami anjlok hingga ke tiitik nadir pada tahun 2015 di angka 25.38 %. Pada tahun 2010 pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan meski berlagsung 2 putaran namun angka partisipasi masih  di bawah 40 %. Demikian pula pada angka partisipasi pada Pemiluhan Gubenur tahun 2013, tampilan angka dalam matriks menunjukkan angka partisiasi  yang kurang lebh sama pada Pilwako tahun 2010.  Tentunya proses untuk memahami pola ini tidak terlepas dari berbagai faktor lain yang memperngaruhinya.  Secara infografis, tampilan angka partisipasi atau kehadiran pemilih ke TPS dapat dilihat pada infografik di bawah ini : Makna Tampilan Infografis Tampilan infografis di atas manarik  untuk pola grafis yang ada. Terlihat bahwa pada setiap Pemilu yang bersifat nasional, trend kehadiran pemilih relatif cukup tinggi. Hal ini sebagaimana terlihat pada Pemilu Legislatif tahun 2004 yang menunjukkan angka partisipasi mencapai 78.21 %  capaian angka partisipasi tertinggi yang diraih selama kurun waktu 15 tahun. Namun pada Pemilu Presiden tahun 2004 menunjujkkan angka partisipasi yang rendah baik pada Putaran I maupun Putaran II, yakni 66.56 % dan 62.59 %. Lima tahun kemudian, pada Pemilu  Legislatif dan Presiden tahun 2009  angka partisipasi pemilih di Kota Medan cendrung menurun yakni 47.44 %  untuk Pemilu Legislatif dan 52.35 % untuk Pemilu Presiden. Namun pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 angka kehadiran pemilih di TPS mengalami kenaikan , yakni 51.83 % untuk Pemilu Legislatif dan 55.59 % untuk  Pemilu Presiden. Angka kehadiran pemilih ke TPS menunjukkan trend yang semakin meningkat pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legsilatif tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak secara nasional. Untuk Kota Medan angka kehadiran Pemilih ke TPS menunjukkan angka 74.20 % pada Pemilihan  Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya angka kehadiran untuk Pemilu Legislatifif masing masing DPR RI sebesar 73.81 %; DPD sebesar 73.95 % , DPRD Propinsi 73.72 % dan DPRD Kota sebesar 73.67 %.    Jika pada tahuin 2004 angka partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif cukup tinggi yakni 78.21 % sedangkan  pada tahun 2019 angka partisipasi pemililih yang tinggi terlihat pada Pemilu Presiden yakni mencaoai 74.20 %.  Artinya selama 15 tahun terakhir (2004 – 2019)  ada pola yang ajeg yang  menggambarkan trend  angka partisipasi pemilih di Kota Medan pada Pemilu Presiden dan Waki Presiden serta Pemilu Legislatif.  Kesimpulannya jelas   bahwa pada  Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif, pemilih di Kota Medan menunjukkan partiisipasi yang cukup timggi walau tidak sampai mencapai target secara nasional. Pola in tampaknya  kembali berulang pada momentum Pemilu yang sama, yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019.  Secara kwantitatif, tampilan angka partisipasi pemilih di Kota Medan pada setiap Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dapat disimpulkan cendrung tinggi. Secara kwalitatif hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk kesadaran pemilih terhadap kehidupan demokasi yang ada di negeri ini khususnya dalam rangka memilih pemimpin, Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif.   Sebaliknya pada Pemilihan Kepala Daerah, baik Pilgub maupun Pilwako, trend angka partisiopasi dan kehadiran pemilih di Kota Medan cendrung mengalami penurunan secara tajam. Dari infografis yang ada terlihat bahwa trend angka partisipasi pemilih tiak pernah mencapai angka 60 % . Artinya bahwa masyarakat tidak begitu tertarik atau peduli dengan Pemilihan kepala daerah, baik itu Gubernur maupun Walikota. Dari beberapa kali pemililihan Gubernur dan Wakil Guberur maupun Walikota dan Wakil Waalikotab angka kehadiran pemilih ke TPS cendrung menurun tajam. Pada Pilwako tahun 2005, angka partisipasi menembus angka 54.70 %, sedangkan Pilgub tahun 2008 angka partisipasi sebesar 47.10 %. Selanjutnya Pilwako 2010 yang berlangsung dua putaran, angka partisipasi pemilih semakin menurun. Pada putaran I angka partisipasi pemilih sebesar 35.68 % dan pada putaran II sebesar 38.28 %. Sementara pada Pilgub 2013 angka partisipasi pemilih berada di angka 36.58 %, lebih rendah dari Pilgub 2008. Selanjutnya pada Pilwako tahun 2015 angka partisipasi pemilih menunjukkan penuruanan yang semakin tajam, yakni 25.38 %, terendah dalam sejarah Pemilihan di Indonesia. Pada Pilgub tahun 2018, angka partisiipasi pemililh  mengalami peningkatan, yakni mencapai 55.80 %.  Daritampilan grafis Pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan (baik Pilgub maupun Pilkwako) menampilkan pola yang tidak biasanya, khususnyab pada tampila grafik tahun 2015, di mana derajat angka partisipasi pemilih mengalami keanjlokan secara signifikan.  Pola ini sesuatu yang tidak biasa atau menyimpang, tentunya disebabkan oleh berbagai faktor. Kalau hanya sekdar membaca grafik yang ada., tampilan angka partisipasi yajg rendah pada Pilwako baik tahun 2010 maupun tahun 2015 sebenarnyua sudah bisa diprediksi, karena masih tampilnya petahana dalam  proses kontestasi.  Masyarakat pemilih tentunya masih dibayangin oleh peristiwa pemilihan yang sebelumnya dengan calon yang juga sama ditambah dengan prestasi yang dirasakan selama petahana menjabat Inilah yang pada akhirnnya mempengaruhi  keputusan pemilih untuk memilih dan tidak memilih pada Pilkwako 2015. Paling tidak ada 3 aspek orientasi yang mempengaruhi prilaku pemilih untuk memilih dan tidak memilih menurut Svitaylo (2014:940), yakni  Pertama orientasi kognitive (reason); kedua orientasi afekrtif (emotion) dan ketiga orientasi evaluasi (evaluation) yang merupakan kombinasi antara rasionalitas (kognitif) dan emosional  (afektif). Pada orientasi evaluasi inilah yang pada akhirnya mendorong  prilaku pemilih untuk memilih dan tidak memilih partai atau kandidat.   Kesimpulan Menyorot pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan tahun 2015 yang lalu, ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama  yang berguna untuk melihat proses dan progres serta proyeksi  Pilkada Walikota yang akan datang. Setidaknya ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dilihat, yakni:  Pertama masalah  data pemilih tetap (DPT); Kedua masalah Sosialisasi  dan Kampanye; Ketiga masalah manajemen logsitik  Keempat masalah SDM penyelenggara serta Kelima masalah sosok calon . Inilah lima issu krusial yang mungkin akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada Walikota di Kota Medan  tahun 2020 yang tentunya akan berdampak pula pada capaian angka partisipasi.   Pada Pilwako tahun 2015 daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Medan tercatat sebanyak 1.998.835 juta yang ini berimplikasi pada besarnya  bilang pembagi pemilih. Jumlah daftar pemilih tetap Kota Medan ini diperoleh setelah melalui berbagai tahapan proses dan alur pendataan yang cukup panjang. Tahapan proses pendataan ini boleh dibilang berlangsung cukup lama hingga menjelag ditetapkannya jumlah DPT   secara nasional.  Beberapa masalah yang muncul terkait masalah DPT ini salah satunya adalah masih ditemukannya kegandaan data pemilih seeta nama pemilih yang sudah meninggal muncul kembali dalam Sidalih (Sistem Data Pemilih).   Gencarnya sosialisasi yang dilakukan ternyata tidak menjamin bahwa masyarakat akan datang ke TPS. Hal ini terbukti pada Pilwako tahun 2015 hanya 25.38 % pemilih yang memberikan hak pilihnya diTPS atau sebanyak 507.351 pemilih  dari total jumlah pemilih sebanyak 1.998.835. Kondisi yang demikian ini tentunya menjadi tantangan bagi  penyelenggara untuk bisa lebih meningkatkan angka partisipasi pemilih. Merefelksi dari kegiuatan sosisliasai yang ada, pada dasaranya siudah menggnakan segala cara bahwa dengan pendekatan yang bewrsifat TSM (terstruktur, sistematis dan massif) namun tetap saja pada hari H Pencoblosan , sedikit warga yang hadir ke TPS, selebiihnya  memilih untuk bepergian liburan atau memilih tetap dirumah. Inilah realitas yang terpapar pada pesta demokrasi Pilwako Kota Medan tahun 2015. Hari Pencoblosan  yang selalu ditandai dengan libur nasional sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat  untuk tidak hadir pada saat hari pemilihan. Hari pemilihan tidak lagi dianggap sakral sehingga harus dijaga dan dihargai serta dimaknai sebagai suatu yang benar benar penting  bagi seluruh rakyat di negeri ini, karena pada hari itu merupakan hari untuk memilih pemimpin yang dipercaya memimpin negeri ini untuk periode lima tahun ke depan.   Desakralisasi hari Pemilihan  telah berlangsung secara tanpa disadari. Artinya Pemilu atau hari Pemilihan tidak lagi dianggap menjadi sesuatu yang penting apalagi sakral. Padahal pemerintah telah menetapkan sebagai hari libur secara nasional. Hal ini   berbeda pada saat masyarakat menyambut  hari libur lebaran atau tahun baru di mana  warga masyarakat begitu antusias dan jauh  hari sebelumnya sudah  menyiapkan diri  untuk menyambut hari tersebut. Hari Raya misalnya, menjadi sebuah momentum yang benar benar dimaknai oleh warga masyarakat sebagai moment yang penting dan sakral. Demikian juga halnya ketika  menyambut Natal dan Tahun Baru.   Realitas paradoks terlihat manakala berlangsung hari pencoblosan sebagaimana yang  tergambar di Kota Medan. Dari beberapa kali  proses pemilihan kepala daerah baik Gubernur maupun Walikota di daerah ini kehadiran pemilih terlihat sangat minim. Tentunya kita berharap hal tidak terjadi lagi pada Pemilihan yang akan datang.   Tulisan ini dengan tampilan data matriksa ... Read More »

Latar Belakang Kegiatan sosialisasi Pemilu pada saat menjelang Pemilu serentak Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif tahun 2019 intensif dilakukan oleh berbagai kalangan baik, KPU sebagai penyelenggara maupun Bawaslu serta Pemerimtah, Perguruan Tinggi, LSM, Ormas dan komponen masyarakat lainnya. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapat informasi yang utuh dan paham tentang  Pemilu serta hal hal terkait lainnya. Kegiatan ini merupakan agenda ruitn yang dilakukan pada setiap berlangsungnya kegiatan Pemilu ataupun Pemilihan.   Kegiatan Sosialisasi ini biasanya diselenggarakan atas kerjsama antara KPU dengan organisasi masyarakat yang nota bene memiliki konstituen dan basis massa atau lembaga swadaya masyarakat dari berbagai sektor yang umumnya memiliki kelompok dampingan di masyarakat. Kegiatan sosialisiasi pemilu juga dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam hal ini organisasi mahasiswa. Tujuannnya tentu tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh stakeholder lainnya.   Pada Pemilu serentak Preiden dan Wakil Presiden serta anggota  Legislatif tahun 2019  proses sosialisasi masih dilakukan dan melibatkan berbagai pihak sebagaimana  yang disebutkan di atas. Bahkan pada Pemilu serentak kali ini KPU juga dibantu oleh tenaga Relawan Demokrasi. Selain dilakukan diruang tertutup kegiatan sosialissai juga yang dilaksanakan  di ruang terbuka dengan menggnakan berbagai alat peraga sosialiasasi.   Tulisan ini tidak secara teknis dan spesifik menjelaskan  tentatng proses dan tata cara sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, namun lebih melihat arti penting kegiatan sosialisasi dalam setiap kegiatan Pemilihan atau Pemilu. serta kaitannya dengan tingkat partisipasi politik rakyat dalam setiap kegiatan Pemilihan yang dilakukan.   Adalah penting untuk melihat efektifitas  dari proses kegiatan sosialisasi yang dilakukan terkait dengan momentum Pemilu maupun Pemilihan  baik yang telah, sedang dan akan berlangsung. Sehingga kegiatan sosialisasi sebagai salah satu tahapan dalam setiap pesta demokrasi benar benar bermanfaat dan tidak hanya memberi dampak positif bagi peningkatan  wawasan masyarakat tapi juga menyentuh kesadaran warga untuk mau hadir di TPS memberikan hak suaranya pada hari  Pemilihan.   Sosialisasi  Sosialisasi adalah bagian dari proses belajar tentang kebudayaan dalam hubungannya dengan sistem sosial. Hal ini sebagaimana yang acap dikemukakan oleh pakar Antropologi. Dalam proses ini seorang individu dari masa anak anak hingga masa tuanya belajar pola pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu di sekelilingnya yang menduduki beraneka macam peranan sosial yang ada dalam kehidupapan sehari hari (Koentjaraningrat, hlm 229, 1986).   Terkait dengan proses sosialisasi pada stiap kegiatan Pemilukada, defenisi mengenai konsep sosialisasi di atas tampaknya masih relevan untuk dijadikan dasar rujukan. Paling tidak untuk menjelaskan relasi antara sosialisasi sebagai sebuah prosess sosial, dan belajar tentang budaya sebagai sebuah konsep (cultural learning process)   Dalam kegiatan sosialisasi Pemilu selain dilakukan dengan cara ceramah maupun dialog, juga dapat dilakukan  dengan menggunakan berbagai media dan alat peraga yang yang dipasang di lokasi lokasi yang gampang dibaca oleh publik dan bertujuan untuk menyampaikan pesan dan informasi agar  lebih mudah dipahami.   Secara umum biasanya proses sosialisasi lebih banyak dilakukan dengan ceramah dan dialog  dan penggunaan media sebagai alat penyampai pesan yang mau disampaikan. baik tertulis maupun lisan. Yang penting adalah pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat dengan  berbagai latar belakang yang ada.   . Salah satu unsur terpenting dalam proses sosialisasi adalah dengan cara melakukan komunikasi. Dalam kaitan ini, Edward T. Hall dalam bukunya yang berjudul The Silent Language (1959) menyatakan bahwa komunikasi adalah alat yang jitu untuk menembus kotak-kotak masyarakat. Lebih jauh Edward T Hall mengatakan bahwa  kebudayaan adalah komunikasi dan komunikasi adalah kebudayaan. Pendapat ini mempertegas bahwa suatu komunitas manusia tidak bisa terbangun tanpa adanya komunikasi. Budaya sendiri tercipta karena komunikasi yang juga terbangun dari komunitas manusia.   Sumatera Utara dengan latar belakang masyarakat yang sangat beragam (majemuk selain menghadapai masalah etnosentrismne, tapi juga tentunya sangat beragam dalam memahami dan memaknai masalah komunikasi maupun sosialisasi. Perbedaan itu merupakan akibat dari perbedaan adat istiadat yang dimiliki. Keberbedaan ini dapat memicu miskomunikasi bahkan pada tingkat yang paling eksterm perpecahan yang mengarah pada disintegrasi antarbudaya. Hal ini dapat dipahami berkaitan adanya permasalahan silang budaya dalam masyarakat majemuk (heterogen) dan jamak (pluralistis) yang seringkali bersumber dari masalah komunikasi, kesenjangan tingkat pengetahuan, status sosial, geografis, adat kebiasaan dapat merupakan kendala bagi tercapainya suatu konsensus yang perlu disepakati dan selanjutnya ditaati secara luas. Hal inilah yang kemudian dirasa perlu untuk mengulas tentang makna-makna yang sama dalam melihat proses sosialisasi Pemilu  sebagai komunikasi antar budaya dalam masyarakat yang majemuk    Tentang Multikulturalisme Akar kata dari multikulturalisme adalah kultur atau kebudayaan. Kebudayaan adalah sejumlah cita-cita, nilai dan standar perilaku yang didukung oleh sebagian warga masyarakat. Sehingga dapat dikatakan kebudayaan selalu ada pada setiap rumpun masyarakat di muka bumi. Meskipun demikian penting untuk disadari  bahwa semua itu bukan berarti keseragaman. Dalam setiap masyarakat manusia, terdapat perbedaan kebudayaan yang khas dan unik. Kemudian kebudayaan dapat dipahami sebagai identitas suatu rumpun masyarakat bersangkutan.   Dalam kajian  antropologi tentang masyarakat majemuk, (atau dalam konstruksi ilmu politik disebut plural society) selalu menggambarkan bahwa multikulturalisme merupakan “ideologi” dari sebuah masyarakat yang tersusun oleh keragaman etnik karena dukungan keragaman etnik atau kebudayaan dalam arti luas. Ideologi multikulturalisme ini diartikan sebagai suatu bentuk respek yang bersifat mutualistis (saling menguntungkan) dari satu etnik kepada etnik lain.   Sebagai sebuah ide atau ideologi, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, serta kehidupan politik, maupun berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan Komunikasi Antar Budaya Kata “budaya” berasal dari bahasa sansekerta buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi, yang berarti “budi” atau “akal”. Kebudayaan itu sendiri diartikan sebagai “ hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal”.   Seorang Antropolog yang bernama E.B. Taylor (1871), memberikan definisi mengenai kebudayaan yaitu “kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, lain kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat”. Antropolog ini menyatakan bahwa kebudayaan mencakup semua yang didapatkan dan dipelajari dari pola-pola perilaku normatif, artinya mencakup segala cara atau pola berpikir, merasakan dan bertindak (Soekanto, 1996:189).   Terkait dengan  komunikasi antar budaya, maka definisi yang dikuti oleh Ilya Sunarwinadi (1993:7-8) berdasarkan pendapat Young Yun Kim (1984) menyatakam bahwa komunikasi antar budaya adalah suatu peristiwa yang merujuk dimana orang – orang yang terlibat di dalamnya baik secara langsung maupun tak tidak langsung memiliki latar belakang budaya yang berbeda.   Definisi diatas dengan jelas menerangkan bahwa ada penekanan pada perbedaan kebudayaan sebagai faktor yang menentukan dalam berlangsungnya proses komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya memang mengakui dan mengkaji permasalahan mengenai persamaan dan perbedaan dalam karakteristik kebudayaan antar pelaku-pelaku komunikasi, tetapi titik perhatian utamanya tetap terhadap proses komunikasi individu-individu atau kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaan dan mencoba untuk melakukan interaksi.   Komunikasi dan budaya mempunyai hubungan timbal balik, seperti dua sisi mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya, seperti yang dikatakan Edward T.Hall, bahwa ‘komunikasi  adalah budaya’ dan ‘budaya adalah komunikasi’.   Pada satu sisi, komunikasi merupakan suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik secara horizontal, dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada sisi lain budaya menetapkan norma-norma (komunikasi) yang dianggap sesuai untuk kelompok tertentu.   Jadi jelas bahwa proses sosialisasi yang disampaikam oleh pihak yang terkait adalah dimaksudkan agar masyarakat dengan latar belakang yang berbeda paham apa yang akan disampaikan baik dengan menggunakan bahasa maupun simbol serta tata cara yang telah ditetapkan..Intinya adalah agar proses sosialisasi lebih gampang dimengerti dan dipahami maka perlu dissuiakn dengan karakteristik masyarakat ataukomunitas yang akan menjdai target sosialisasi. Dengan demikian maka dapat dijembatani perbedaan-perbedaan yang ada sehingga pesan yang disampaikan  oleh komunikator dapat dimengerti dan dicerna secara baik oleh komunikan.   . Komunikasi yang efektif hanya akan terjadi manakala dua pihak memberikan makna yang sama atas pesan yang mereka pertukarkan. Sebaliknya, komunikasi yang kacau membawa perbedaan pendapat, yang mengakibatkan salah komunikasi dan salah pengertian sehingga mengaburkan pesan makna yang akan disampaikan.   Komunikasi antar budaya merupakan usaha untuk menghargai budaya lain apa adanya dan bukan sebagaimana yang kita kehendaki. Dengan demikian, kita dapat menghindari kesalahpahaman. Artinya kita sudah berusaha meminmalisir potensi salah mengerti  yang mengarah pada kekaburan informasi yang akan disampaikan.  Oleh karenaya kita harus yakin bahwa proses sosialiasasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa dan tata cara yang sederhana merupakan salah satu kunci agar pesan dan informasi akan lebih mudah diterima dan dimengerti oleh komunikan/audiens. Dengan adanya pemahaman yang baik akan mendorong munculnya  partisipasi politik. Sehingga sosialisasi dalam kegiatan Pemilu tidak lagi dilihat sebagai sebuah proses instruksi atapun  mobilisasi.   Disadari bahwa keputusan warga untuk memilih dan tidak memilih  dalam setiap pesta demokrasi sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek. Pertama, aspek yang bersifat rasional (level kognitif), terkait seberapa banyak informasi yang dimiliki tentng jejak rekam calon ; Kedua bersifat emosional (level afektif), terkait  seberapa dekat dan seberapa kenal dengan calon; dan  Ketiga merupakan kombinasi antara keduanya  yang mewujud dalam bentuk evaluasi (penilaian) terhadap calon sehingga pada akhirnya pemilih memutuskan dalam bentuk tindakan (aksi)  untuk “memilih atau tidak memilih”.   Dalam konteks sosialisasi Pemilu, tentunya penting memperhatikan content materi yang akan disampaikan baik dalam bentuk iklan, jingle,  spanduk, baliho, flyer, poster, banner, stiker, pin,  maupun dalam proses dialog dan diskusi. Penggunaan local wisdom (kearifan lokal) penting sehingga apa yang akan disampaikan dengan baik. Untuk Kota Medan yang heterogen, pemanfaatan kearifan lokal sepertinya masih dibutuhkan terlebih jika sosialiasasi dilakukan di komunitas dengan latar belakang etnik dan tingkat pendiidikan yang berbeda. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan gaya penyampaian yang mudah dipahami dan dicerna serta tidak kaku dan formal. Biasanya cara bertutur dan gestur tubuh turut memperngaruhi audiens untuk tertarik terhadap apa yang akan disampaiikan oleh pembicara.   Strategi sosialisasi apapun yang akan dilakukan pada setiap momentum Pemilu atau Pemilihan  pada akhirnya tidak terlepas dari tujuan akhir, yakni warga masyarakat mau hadir ke TPS pada hari Pemilihan. Oleh karenanya penting untuk menafsirkan dan memahamkan  kembali kepada Publik bahwa Hari Pemilihan  sebagai hari yang Sakral,  sehingga setiap orang akan  menjaga dan menghargai serta ikut memaknai kesakralan hari Pemilihan, tentunya dengan cara hadir ke TPS. Jika selama ini pada setiap pesta demokrasi pemerintah mengeluarkan kebijakan libur secara nasional namun sebagian warga masyarakat malah menggunakannya untuk pergi berlibur dan tidak hadir ke TPS. Inilah salah satu paradox yang acap mewarnai pesta demokrasi demokrasi di Kota Medan dengan tingkat kehadran pemilih pemilih yang cukup rendah.   Kesimpulan Sosialisasi sebagai ajang komunikasi budaya dalam masyarakat multikultural merupakan sebuah harapan dari masyarakat yang tersusun oleh keragaman etnik. Untuk mendapatkan gambaran proses pemilu sebagaimana yang diinginkan oleh semua pihak terutama KPU yang berkepentungan agar Pemilu berjalan lancar dan sukses dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Untuk memahami perbedaan-perbedaan yang ada antar etnis, adat, agama, tingkat sosial tersebut adalah dengan cara melakukan komunikasi antar budaya Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda (bisa beda ras, etnik, atau sosio ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini). Dengan demikian pemaham latar belakang budaya dalam rangka sosialisasi  memungkinkan tersampaikannya  pesan dengan baik dan jelas kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang baik dan pemahaman terhadap kearifan local (local wisdom) serta dibarengi dengan proses kreatif dan inovatif maka proses sosialisasi diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang baik pula sehingga partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pemilihan atau Pemilu dapat terus menngkat dan menjadi lebih baik. Semoga   Edy Suhartono Anggota KPU Medan, KorDiv Sosialisasi, SDM dan  Parmas Read More »

Perlukah sistem pemilu diubah Fachrur Razi Juned*       Pemilu 2019 telah usai dilaksanakan, penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara  juga telah ditetapkan oleh KPU RI. Pada Pemilu tahun 2019 ini dilakukan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan wakil presiden, Anggota DPD,DPR-RI,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.  Seperti Pemilu sebelumnya Pemilu 2019 juga dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka sebagaimana tertuang dalam UU no 7 tahun 2017 pasal 168 (1)  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan  Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. (2)  Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. (3)  Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.   Pasca usainya pemilu 2019 dengan sukses ternyata pemilu juga meninggalkan beberapa masalah untuk diperbaiki untuk pemilu selanjutnya, permasalahan itu antara lain adalah hampir menyerupainya pemilihan anggota DPD dan anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Dengan sistem proporsional terbuka dan sistem distrik berwakil banyak maka pemilih akan dihadapkan pada memilih calon anggota masing – masing pemilihan dibandingkan memilih partai untuk pemilihan caleg.   Hal ini menimbulkan banyak sekali calon yang tercantum pada surat suara dengan tujuan yang sama yaitu mencoblos orang utuk tiap – tiap pemilihannya, sehingga pemilih juga menjadi susah dalam melakukan pencoblosan. Surat suara untuk calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota hanya mencantumkan nama saja.   Pada masa Kampanye masyarakat disajikan foto – foto caleg , sedangkan saat hari pemilihan pemilih hanya melihat bahwa yang memiliki foto hanya calon anggota DPD saja. Hal ini menyebabkan banyaknya pemilih yang kesusahan dan lama memilih di bilik suara. Bila metode pemilihannya sama – sama berorientasi pada individu apakah sebaiknya agar membedakan cara pemilihannya maka sistem pemilu dikembalikan pada sistem proporsional tertutup? Perlukah Indonesia saat ini merubah sistem pemilunya?     Sistem Pemilu berdasarkan asal katanya yaitu Sistem adalah bentuk, komposisi, koordinasi, orde, organisasi, pola, skema, struktur, strata 2 cara, metode, modus operandi, praktik, teknik, prosedur Pemilihan umum (pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan yang dimaksud ini bisa saja presiden, wakil rakyat, maupun kepala desa.Jika kita gabungkan, maka kita akan menemukan pengertian dari sistem pemilihan umum yakni metode atau cara dalam memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik yang diinginkan.   menurut moh. Kusnardi dan harmaily ibrahim terdapat dua sistem pemilu, yakni sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sitem pemilihan mekanis menempatkan rakyat sebagai suatu individu yang sama. Sistem pemilihan ini digunakan oleh aliran liberalisme, sosialisme dan komunisme. Menurut sistem pemilihan mekanis, partai-partai yang mengorganisir pemilih-pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem bi party atau multi party (liberalisme sosialisme) atau uni party (komunisme). Badan perwakilan berfungsi untuk kepentingan seluruh rakyat. Sistem pemilihan mekanis dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni sistem distrik/mayoritas/single member constituencies dan sistem proporsional.   Sedangkan sistem pemilihan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan) dan lembaga-lembaga sosial (universitas). Menurut sistem pemilihan organis, partai-partai politik tidak perlu dikembangkan karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri. badan perwakilan berfungsi mewakili kepentingan khusus persekutuan hidup itu.   Sesuai teori demokrasi klasik pemilu adalah sebuah “Transmission of Belt” sehingga kekuasaan yg berasal dari rakyat bisa bergeser menjadi kekuasaan negara yg kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat. Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama.   Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam kondisi yang vacuum, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.   Dalam pandangan prof. Kacung marijan, berdasarkan sistem pemilu bagi negara-negara yang pernah menyelenggarakannya, jumlah sistem pemilu yaitu sistem pluralitas/mayoritas (plurality/majority system), sistem perwakilan proporsional (proportional representation), sistem campuran (mixed system), dan sistem-sistem yang lain (other system).   Sistem distrik merupakan sistem pemilu yang didasarkan atas kesatuan geografis.setiap kesatuan geografis memiliki satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Dinamakan sistem distrik karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang dikehendaki. Jadi, tiap distrik diwakili oleh satu orang yang memperoleh suara mayoritas.   Sistem proporsional ialah sistem dimana persentase kursi di badan perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Dalam sistem ini, para pemilih akan memilih partai politik, bukan calon perseorangan seperti dalam sistem ditrik. Akibatnya hubungan antara pemilih dengan wakil-wakilnya di badan perwakilan rakyat tidak seerat dalam sistem distrik.   Sistem campuran (mixed system) pada dasarnya berusaha menggabungkan apa yang terbaik di dalam sistem distrik dan sistem proporsional. Di indonesia, pelaksaanaan pemilu yang telah berlangsung menggunakan sistem pemilihan mekanis proporsional. Sistem pemilu ini dinilai cocok dengan keadaan Indonesia, melihat kemajemukan masyarakat di Indonesia yang cukup besar.   Berdasarkan daftar calon, sistem proporsional dibagi menjadi 2 (Dua) Sistem Sistem Tertutup yaitu yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu dan kemudian partai yang menentukan nama – nama yang duduk menjadi anggota dewan. Sistem Terbuka yaitu pemilih mencoblos/mencontreng partai politik ataupun calon bersangkutan, pada sistem ini pemilih dapat langsung memilih calon legislative yang dikehendaki untuk dapat duduk menjadi anggota dewan. sistem perwakilan proporsional terbuka yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih, cocok diterapkan pada masyarakat yang majemuk.     Dari 2 (dua) sistem diatas terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing – masing sistem yaitu Sistem proporsional tertutup Kelebihan sistem ini adalah Suara rakyat sepenuhnya diserahkan kepada proses di dalam partai politik untuk memilih orang-orang yang dinilai mempunyai kecakapan untuk duduk di eksekutif dan legislatif. memperkuat kembali nilai elektoral partai politik. Sistem proporsional tertutup juga diyakini dapat menekan praktek-praktek politik uang (money politic) dan mengikis “penumpang gelap” (orang yang memliki dana besar tapi belum diyakini mampu dalam berpolitik) Dapat menekan biaya pemilu yang sangat tinggi. Mempermudah pemilih dalam menentukan pilihannya Lebih hemat dalam penggunaan kertas berarti lebih ramah lingkungan.   Kekurangan sistem ini adalah Partai politik akan menjadi sangat powerfull dalam melakukan tindakan. Berkurangnya kedaulatan rakyat Calon yang dipilih partai politik belum tentu mewakili aspirasi rakyat Sistem proporsional terbuka   Kelebihan sistem ini adalah   Membuka peluang bagi siapa saja, termasuk kelompok minoritas ataupun kelompok gender untuk mengajukan figur yang dianggap bisa mewakili aspirasi pendukungnya didalam parlemen. Figur-figur tersebut memungkinkan untuk maju sebagai calon anggota legislatif(caleg) bila dipandang oleh partai politik bisa sebagai penarik suara (vote getter). Caleg yang bakal bertarung dalam pemilihan tidak lagi didominasi oleh elit partai namun juga anggota masyarakat yang maju sebagai caleg. partisipasi masyarakat juga akan ikut tinggi didalam suatu pemilihan. Hal ini dikarenakan pemilih bisa langsung memberikan hak suaranya kepada caleg tersebut di kertas suara, faktor kedisukaan akan mempengaruhi pemilih untuk langsung memilih caleg dibanding memilih partai politik. Penentuan untuk terpilih menjadi anggota dewan lebih transparan karena belum tentu nomor urut yang paling kecil yang terpilih. Dan juga sistem proporsional terbuka mengizinkan pemilih untuk memilih individu daripada partai. Pilihan yang diberikan oleh pemilih disebut pilihan preferensi. Ketika masyarakat memilih langsung siapa perwakilannya, akan membuat semacam kontrak politik yang lebih personal antara caleg dan masyarakat tersebut. Pasca pemilu, sang caleg terpilih dituntut lebih komunikatif terhadap aspirasi konstituennya. Demikian pula masyarakat memiliki posisi tawar yang lebih baik dengan membuka kemungkinan untuk tidak lagi memilih caleg terpilih apabila tidak merealisasikan janjinya dan menutup keran komunikasi dengan warga.   Kekurangan sistem ini Sistem proporsional terbuka membuka peluang lahirnya wakil rakyat karbitan yang masih hijau, belum teruji, dan bahkan sebagian besar di antaranya bukan kader terbaik partai. Bahkan bisa saja caleg tersebut merupakan kerabat dari wakil rakyat yang dulu terpilih, ataupun peluang dinasti politik di legislatif masih tetap terbuka. Kontestasi politik tidak lagi terjadi antar partai namun mengarah pada persaingan antar caleg. Hal ini akan memperburuk citra partai politik karena tidak mampu mengontrol dan mengawasi anggotanya Cenderung transaksional atau semakin maraknya money politics. Hal ini disebabkan banyaknya caleg yang berusaha untuk merebut suara memberikan uang ataupun bantuan –bantuan lainnya dengan harapan dapat merebut suara pemilih. Rumit dalam melaksanakan rekapitulasi.     Melihat kelebihan dan kekurangan dari masing – masing sistem proporsional terbuka dan tertutup maka perubahan sistem pemilu saat ini belum dianggap sangat mendesak, karena dengan sistem pemilu Proporsional terbuka masih dianggap dapat mewakili dan memenuhi aspirasi masyarakat dalam menentukan pilihannnya.   Miripnya pemilu pada saat hari  pelaksanaan Pemilu 2019 bukanlah pada sistem pemilu 2019 yang berdasarkan list terbuka akan tetapi pada pelaksanaan teknis pengerjaan di lapangan seperti kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang sistem pemilu, menambah pendidikan politik bagi masyarakat, sistem kampanye yang perlu diperbaiki.   Pemilu serentak 2019 perlulah jadi bahan pembelajaran bagi setiap stake holder dalam proses pelaksanaannya. Seperti pemilu Presiden dan Wakil presiden lebih banyak menarik perhatian bagi masyarakat dibanding pemilu legislative, bahkan pemilihan calon anggota DPD sangat kurang sosialisasinya dari calon anggota DPD itu sendiri. Perubahan sistem pemilu bukanlah satu – satunya solusi dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Kedaulatan rakyat adalah salah satu pertimbangan pelaksanaan pemilu. Menurut Kepala pusat penelitian Badan keahlian DPR-RI  DR. Indra Pahlevi, M.Si “Tidak ada satu sistem pemilu yang terbaik di dunia yang ada adalah sistem pemilu yang cocok di setiap Negara” . Sebenarnya Indonesia tidak perlu gonta ganti sistem pemilu, laksanakan satu sistem pemilu selama 5 kali pemilu lalu dilihat untung dan ruginya sehingga bisa di evaluasi untuk pemilu selanjutnya.                       Read More »

Pemilu Serentak : e-voting sebagai solusi? Oleh : Sri Rahayu   Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada 17 April 2019 yang lalu dapat dikatakan berjalan dengan baik dan lancar. Fakta bahwa ditemukannya beberapa permasalahan dapat di katakan tidak berdampak siginifikan dari proses berjalannya pemilu itu sendiri. KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya cukup baik dalam menyelengarakan Pemilu, demikian juga dukungan dari pihak pemerintah maupun partai politik yang menjadi peserta Pemilu.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. UU ini merupakan gabungan dari UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.   Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.   Gelaran Pemilu serentak sesuai amar putusan MK, tentunya menjadi sebuah hal yang baru dalam  proses demokrasi di Indonesia. Berkenaan  dengan  UU  Pemilu   yang   memberikan  waktu  serba  terbatas terhadap  penyelesaian  sengketa  Pemilu,   maka  penting  untuk  dilakukan pengkajian kembali  apakah  rumusannya  telah  ideal  untuk  dijadikan  alat dalam menyelesaikan persoalan Pemilu yang dalam pembuktiannya sulit dan membutuhkan waktu yang lama.   Oleh karena itu, seharusnya legislatif harus kembali melakukan  kajian  ataupun  perbandingan  dengan  negara  lain  guna  mencari format  waktu  yang  ideal  dalam  menyelesaikan  sengketa  Pemilu.  Selain  itu, akademisi  juga  tidak  boleh  berpangku  tangan  dalam  melihat  kondisi  yang demikian.  Misalnya  akademisi  dapat  memberikan  usulan  desain  waktunya.   Selain itu, permasalahan lain yang timbul pada pemilu 2019 adalah tahapan dan kegiatan  pemilu yang dinilai sangat padat, bahkan pemilu 2019 ini meninggalkan duka mendalam kepada sebagian keluarga penyelenggara pemilu. Banyak laporan bahwa di beberapa daerah, para petugas dan penyelenggara pemilu sampai menderita sakit bahkan meninggal dalam menjalankan tugas. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab sakit dan meninggalnya para petugas dan penyelenggara pemilu tersebut.   Dikutip dari nasional.kompas.com, Komisioner KPU Viryan Aziz memberi pernyataan bahwa gelaran pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden cukup dilakukan hanya sekali ini kerena melebihi kapasitas untuk mewujudkan pemilihan yang efektif dan berintegritas serta damai. Pihaknya juga menambahkan bahwa Pemilu Serentak dibagi atas 2 (dua) yaitu Pemilu Serentak nasional dan Pemilu Serentak Daerah.   Pemilu Serentak Nasional untuk memilih pejabat tingkat   nasional melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR dan DPD. Sedangkan Pemilu Serentak Daerah untuk pemilih pejabat tingkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota serta Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.   Tercatat jumlah petugas KPPS yang meninggal per tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan pukul 08.00 WIB sebanyak 469 petugas KPPS, 92 orang petugas pengawas dan 22 petugas pengaman, total berjumlah 583 orang. Selain itu, Evi Novida Ginting, Komisoner KPU menambahkan 4.602 orang petugas KPPS jatuh sakit.   Jika dirunut permasalahan terkait banyaknya angka korban jiwa yang dinilai fantastis ini, khususnya KPPS dapat dilihat dari sistem kerja badan adhoc ini diatur pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.   KPPS mulai bekerja dari 5 (lima) hari dan tanggal sebelum pemungutan suara. Mulai dari mengumumkan hari, tanggal, waktu dan lokasi TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya. Dilanjut dengan menyampaikan formulir model C6-KPU serta menyiapkan Lokasi dan pembuatan TPS. KPPS memastikan dan bertanggung jawab agar semua calon pemilih terfasilitasi untuk mendapatkan haknya.   Ditambah lagi saat hari-H pemungutan suara dilanjut dengan penghitungan suara. Penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada 1 (satu ) hari sejak hari pemungutan suara dan dilakukan tanpa jeda sesuai pasal 51 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019.   Pengisian formulir yang banyak dan rumit juga menambah beban kerja KPPS apalagi  tanpa adanya pembekalan yang cukup dari PPS sebagai pihak yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan bimbingan teknis kepada seluruh anggota KPPS. Adanya aturan tentang Petugas KPPS yang tidak boeh dua periode pun menjadi salah satu faktor penyumbang bertambahnya waktu dalam setiap tahapan baik pemungutan maupun penghitungan di TPS. Sehingga petugas KPPS yang dilantik merupakan ‘orang baru’ di dunia ke-pemilu-an ini.   Pemilu serentak membagi 5 (lima) surat suara kepada setiap pemilih. Satu surat suara untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, sedangkan empat surat suara untuk memilih anggota legislatif. Misalnya dalam pengisian formulir saat rekapitulasi. Formulir C1-DPR sebanyak sekitar lima lembar halaman yang harus ditanda tangani semua anggota KPPS dan saksi. Banyaknya halaman tergantung dari banyaknya jumlah caleg yang terdaftar dalam surat suara. Formulir ini dibuatkan salinannya minimal sebanyak empat yaitu: 2 untuk PPS (kelurahan), 1 untuk panwas, dan 1 untuk arsip. Sisanya tergantung jumlah saksi partai politik yang hadir. Bayangkan betapa banyaknya yang harus ditanda tangani oleh anggota KPPS.   Jatuhnya korban KPPS merupakan salah satu dampak dari sistem pemilu yang konvensional saat ini. Belum lagi kesalahan input data formulir C1 yang berisi perolehan suara di tingkat TPS ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Namun, KPU merilis bahwa kesalahan entry data tersebut sebenarnya sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan total jumlah TPS sebanyak 813.350 TPS. Terlepas dari hal tersebut, hal ini sangat menyita perhatian publik sehingga timbul rasa ketidakpercayaan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu.   Banyak gagasan untuk mencoba melaksanakan pesta demokrasi ini dengan sentuhan teknologi (e-voting). Perlunya melakukan transformasi pemilu secara digital tanpa mengurangi asas-asas demokrasi. Pemanfaatan teknologi yang dinilai lebih efisien dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, cepat dan akurat.   Elektronik Voting atau disingkat e-voting, merupakan sistem pemilihan/ pemungutan yang dilakukan secara elektronik. Menurut Sanjay & Ekta, E-voting mengacu pada sistem dimana pemilih memberikan suaranya menggunakan sistem elektronik, bukan kertas suara (atau mesin mekanik untuk mencoblos kertas suara). Setelah direkam, suara elektronik disimpan secara digital dan ditransfer dari setiap mesin pemungutan suara elektronik ke sistem penghitungan.   E-Voting adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital [VoteHere Inc, April 2002]. Centinkaya dan Centinkaya menambahkan bahwa e-voting refers to the use of computers or computerised voting equipment to cast ballots in an election. Jadi e-voting pada hakekatnya adalah pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara.   E-voting bukanlah hal baru saat ini, karena Lembaga Internasional Pemilu dan Demokrasi (The International Institute For Democracy and Electoral Assistance atau IDEA) yang berkantor pusat di Stockholm, Swedia, menyebutkan bahwa sekitar 32 negara telah menggunakan sistem ini dalam proses pemilihannya.   Menurut IDEA dalam jurnal introducing electronic voting, secara teknis jenis-jenis sistem e-voting terbagi atas empat. Sistem pertama, direct recording electronic (DRE) voting machines, sistem ini menggunakan alat yang awalnya  muncul sebagai rupa digitalisasi dari mesin voting tuas yang digantikan dengan tombol. Seiring waktu, DRE semakin canggih hingga penghitungan mekanikal digantikan dengan data digital dan tombol digantikan dengan layar sentuh. Mesin ini dilengkapi dengan voter-verifiable paper audit (VVPAT) yang menjadi catatan penunjang bukti pengambilan suara.   Sistem kedua, OMR systems adalah sistem yang dapat mengetahui pilihan dari pemilih melalui kertas khusus tertentu (ballot). Kemudian yang ketiga electronis ballot printers (EBP), sistem ini menggunakan kertas khusus yang diberikan tanda oleh pemilihnya, kertas tersebut dihitung secara digital dengan cara dimasukkan kedalam suatu mesin scan. Terakhir internet voting systems, dimana suara dikirim ke pusat mesin penghitung melalui internet.   Berbicara tentang e-voting, kita bisa berkaca pada India. India adalah negara terbesar penduduknya kedua di dunia, dengan beragam etnis, agama dan tradisi yang sangat kompleks, perekonomian India mampu berkembang diiringi dengan meningkatnya industri yang semakin canggih. India mampu melakukan Pemilu di Tahun 2019 ini dengan jumlah 900 juta pemilih yang memenuhi syarat, satu juta TPS, lebih dari 11 juta petugas pemilu dan 2,3 juta mesin pemilu elektronik. Selain itu, sekitar 2.000 partai politik ikut dalam pemilu tahun ini.   KPU India membagi tujuh fase pemilihan selama enam minggu. Pemungutan suara di India dimulai pada 11 April dan berakhir pada 19 Mei 2019, dengan hasil resminya diumumkan pada 23 Mei 2019 beda sehari dengan pengumuman di Indonesia. Namun, pemilu di India tidak selalu sepanjang ini. Alasan utama mengapa durasi pemilu India lama adalah kebutuhan untuk menyediakan keamanan dan logistik untuk memindahkan pasukan dari satu bagian negara ke bagian lainnya selama tujuh tahap proses pemilu.   Di India, metode e-voting diimplementasikan dengan menggunakan mesin yang bernama Electonic Voting Machine (EVM). EVM itu sendiri adalah sebuah mesin yang kecil, unit komputer yang sederhana, yang merekam pilihan pemilih tanpa menggunakan kertas. EVM ditempatkan di setiap TPS di mana pemilu diselenggarakan. Pemilu 2019 ini berhasil mencapai lebih dari 67 persen angka partisipasi, terbesar sepanjang sejarah pemilu India.   Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menerapkan e-voting pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada tahun 2018 yang ditinjau langsung oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir. Prosedur dari sistem pemilihan terbagi atas empat yaitu, e-Verifikasi, e-Voting, e-Counting dan e-Rekapitulasi.   Menristekdikti menjelaskan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dapat diperiksa melalui proses e-Verifikasi dengan menggunakan e-KTP, melalui proses e-Counting hasil suara dapat langsung muncul serta melalui proses e-Rekapitulasi yaitu dengan pembubuhan tandatangan digital, keabsahan dokumen terjamin secara resmi. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang dengan tingkat keakuratan 100% dapat dikatakan sukses.   Keberhasilan pemilihan kepala desa di Pemalang dapat menjadi contoh bahwa e-voting dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari sistem pemilu konvensional. Perlunya kesiapan yang matang baik dari masyarakat, penyelenggara dan pemerintah dalam mengaplikasikan e-voting sebagai sistem pemilihan tingkat nasional.   Pelaksanaan demokrasi memang tidak sederhana, karena banyaknya tahapan dan partisipasi jutaan warga. Harapannya adalah Indonesia dapat melaksanakan pesta demokrasi tanpa adanya jatuh korban dengan hasil yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa mencurangi asas dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Semoga.     Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Universitas Sumatera Utara (USU), Penerima Beasiswa KPU. Read More »

DINAMIKA VALIDASI DATA PEMILIH DAN PARTISIPASI PEMILIH DI KOTA MEDAN Penulis : Agussyah Ramadani Damanik *) Komisioner KPU KOTA MEDAN   “Semakin tidak valid DPT maka persentase pemilih akan cenderung rendah, semakin valid DPT maka persentase pemilih akan mendekati keadaan yang sebenarnya”   Alur kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang dumulai dari tahapan (1). penyerahan DP4 oleh Kemendagri kepada KPU, (2). Penerimaan DP4 (3). Analisis dan Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir, (4). Pengumuman DP4 dan Hasil Analisis DP4 serta penyampaiannya oleh KPU kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, (5). Pemetaan TPS oleh PPK/PPS serta penyerahan hasilnya kepada PPDP, (6). Pencocokan dan Penelitan (Coklit) oleh PPDP, (7). Penyusunan dan Penetapan DPS, (8). Pengumunan DPS dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan DPS/DPSHP, sampai pada (9) Penyusunan dan Penetapan DPT adalah sistim pemutakhiran data pemilih yang cukup panjang dan penggunaan aplikasi IT Sistim Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang diluncurkan/digunakan KPU sejak penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 s.d. sekarang ini sebenarnya cukup memberikan akses publik untuk melakukan koreksi terhadap proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Namun sayangnya data pemilih ini sering sekali dipersoalkan oleh banyak pihak ketika tahapan pemutakhiran data sudah berakhir dan tahapan sudah memasuki/pasca hari pemungutan suara. Dalam ranah sengketa hasil pemilu, issue persoalan DPT ini sering dikaitkan dengan tidak dapat dipenuhinya hak pilih dan menjadi salah satu dalil pokok perkara oleh Penggugat/Pemohon di Mahkamah Konstitusi.   Persoalan data pemilih ini memang merupakan persoalan klasik dan kompleks yang sebenarnya terjadi di seluruh daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada yang masing sangat sulit dituntaskan. Dalam penyelenggaraan tahapan persiapan pemilu, tahapan pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan yang krusial karena dampaknya tidak hanya berimplikasi pada hak konstitusional warga negara tetapi sebagai dasar menentukan jumlah TPS dan ketersediaan surat suara dan penyusunan RAB (Rancangan Anggaran Biaya).   Dari sisi partisipasi pemilih, menentukan tingkat partisipasi pemilih adalah ditentukan dari validasi data pemilih, karena rumus menghitung/menentukan persentase pemilih didasarkan pada jumlah DPT sebagai bilangan pembaginya. Semakin DPT tidak valid maka partisipasi akan cendurung semakin rendah, dan sebaliknya semakin valid DPT maka partisipasi akan mendekati keadaan yang sebenarnya. Tentunya hal ini masih dilihat dari satu faktor penyebab.   Dilihat dari sisi trend partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Medan, dari waktu kewaktu menunjukkan penuruan angka partisipasi. Sangat rendahnya tingkat partisipasi pemilih terjadi pada penyelenggaraan Pilkada Medan tahun 2015 yang hanya mencapai  25,38 %.   Sumber data : Divisi Hupmas KPU Kota Medan Catatan : data pengguna hak pilih dalam DPT dalam beberapa ivent penyelenggaraan pemilu rata-rata dibawah 1 juta pemilih, kuat dugaan terdapat pemiliih tradisional/loyal di Kota Medan sejumlah itu dan/atau data pemilih memang belum mutakhir dengan asumsi angka DPT yang ideal tidak jauh melebihi angka 1 juta pemilih   Pasca Pilkada tahun 2015, KPU Medan melakukan berbagai upaya evaluasi baik dalam bentuk kegiatan diskusi dan kajian, penelitian, untuk  mengetahui faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kota Medan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat diketahui bahwa penyebab rendahnya partisipasi pemilih ternyata dipengaruhi banyak faktor/variabel, baik secara internal maupun eksternal. Dari faktor internal teknis penyelenggaraan pemilu, antara lain : DPT belum mutakhir, yang berimplikasi pada pemetaan TPS, Distribusi C6, Kinerja PPDP dll ; sedangkan faktor Ekstenal meliputi antara lain figure pasangan calon yang belum menarik perhatian masyarakat, peran Parpol peserta pemilu/tim kampanye yang belum maksimal memberikan edukasi politik kepada masyarakat, kejenuhan masyakarat terhadap pemilu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, dll masih dalam pringkat lebih dominan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Faktor eksternal ini tentu diluar domain langsung penyelenggara pemilu, sehingga dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholder khususnya peran strategis peserta pemilu untuk meyakinkan masyarakat. Bahasan tulisan ini, dipokuskan pada aspek faktor penyebab internal   Validasi Data Pemilih Sistim pemutakhiran data pemilih yang sumber datanya barasal dari Disdukcapil tetap menjadi kendala khusus karena sistim data kependudukan kita juga masih belum valid. Sistim pencatatan kependudukan yang pasif mengakibatkan masih terdapatnya data kependudukan yang faktanya sudah meninggal dunia, pindah domisili dll masih tercatat dalam DP4 sepanjang masyarakat/keluarga yang bersangkutan tidak melaporkan status administrasi kependudukan dirinya atau keluarganya kepada pemerintah setempat atau Disdukcapil. Tingginya heterogenisasi masyarakat, populasi, mobilisasi dan mutasi kependudukan di Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera utara namun tidak sejalan dengan ketertiban masyarakat mengurus administrasi kependudukannya mejadikan data kependudukan dan data pemilih dalam pemilu semakin kompleks. Keadaan ini mengharuskan KPU Medan dan jajarannya melakukan kerja ekstra keras dengan mengandalkan kegiatan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) Data Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).   Coklit data pemilih secara umum meliputi 3 hal : mencatat pemilih yang Memenuhi Syarat (MS), Memperbaiki data pemilih, dan Mencoret data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pada tahun 2015, ketidakberanian PPDP mencoret data pemilih yang TMS, dan pengerjaan coklit oleh PPDP diakhir waktu, masih menjadi kendala KPU Kota Medan dalam mengakurasi data pemilih. Dalam peraturan KPU, dari 11 langkah coklit terdapat 8 langkah pencoretan data pemilih yang  dikwalifikasikan TMS sebagai berikut : (1). Mencoret pemilih yang telah meninggal; (2). Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain ; (3). Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (4). Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun atau sudah kawin/menikah pada hari pemungutan suara ; (5). Mencoret pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya ; (6). Mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter; (7). Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; dan (8). Mencoret pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan.   Berdasarkan hasil evaluasi, kesulitan penyusunan data pemilih pada penyelenggaraan Pilkada Medan tahun 2015, meliputi beberapa aspek antara lain : Pada saat tahapan pemetaan TPS, PPDP belum terbentuk, sehingga penyusunannya dikerjakan oleh PPK dibantu PPS yang kurang memahami dan mengenal warga masyarakat berbasis lingkungan ; PPDP tidak memaksimalkan kinerja sesuai dengan tahapan coklit. Coklit dilakukan pada akhri jadwal sehingga perbaikan data coklit tidak dapat dilakukan ; Sebagian besar PPDP enggan melakukan pencoretan data pemilih yang TMS, disebabkan adanya pemahaman keliru seolah-oleh pencoretan data pemilih yang TMS termasuk tindak pidana menghapus hak pilih, sehingga akibatnya data pemilh yang TMS masih tetap  tercantum dalam DPT. PPDP juga keliru dalam memahami perbedaan perlakuan antara data pemilih dengan data kependudukan ; Kesulitan melakukan pengendalian PPDP yang berjumlah 6.048 petugas PPDP, khusus petugas PPDP yang merangkap kepala lingkungan ; Masyarakat tidak aktif melihat pengumuman DPS yang dilakukan KPU dan tidak memberikan tanggapan dan cenderung melakukan protes setelah DPT ditetapkan KPU.   Pada penyelenggaraan Pilgubsu tahun 2018, KPU melakukan berbagai upaya pembenahan manajemen kerja terkait dengan pemutakhiran data pemilih dan bekerjasama intensif dengan Panwaslih Kota Medan, Pemerintah Kota Medan dan stakeholder lainnya serta mendorong peserta pemilu untuk terlibat langsung memperbaiki data pemilih.     KPU secara setentak juga melakukan dan meluncurkan “Gerakan Coklit Nasional” pada tanggal 20 Januari 2018 serta menyusun alat kendali bagi PPK/PPS/PPDP dan melakukan bimtek langsung kepada PPDP untuk memastikan coklit dilakukan sesuai jadwal kerja dan aturan. Meskipun validasi data belum dapaet dikatakan berhasil 100 %, tetapi jika tidak berlebihan berdasarkan fakta, KPU Medan telah menunjukkan perbaikan kinerja dengan mampu melakukan pembersihan data pemilih invalid hingga mencapai angka +- 441.170 yang sebelumnya masih tercantum dalam DPT 2015.     Menurut ahli data, apabila jumlah penduduk tidak bertambah secara signifikan, maka dalam mengukur validasi data pemilih pada pemilu berikutnya, kerangka idealnya jumlah DPT seharusnya lebih rendah dari DP4, jumlah +- DPT = +-70% dari DP4   Tabel perbandingan data penurunan DPT Pilkada 2015 – 2018   Pilkwako tahun 2015 DAK2 DP4 DPT 2.467.163 1.867.116 1.961.471 Pilgubsu tahun 2018 DAK2 2017 DP4 Sem II 2017 DPT 2.478.145 1.844.717 1.520.301   Sumber data : Divisi Perencanaan dan Data KPU Medan   Catatan : pada pilkada tahun 2015 angka DPT Pilkada 2015 lebih tinggi dari DP4, pada pilkada tahun 2018 angka DPT sudah lebih rendah dari DPT. Terjadinya penurunan angka DPT dalam Pilkada 2018 adalah konskuensi terhadap pencoretan data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)     Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pilgubsu 2018 Pemutakhiran data pemilih yang di Kota Medan berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi pemilih pada penyelenggaran Pilgubsu 2018 di Kota Medan yakni sebesar 55, 80 % naik 2x lipat dari partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pilkada Medan tahun 2015 yang sebelumnya hanya sebesar 25,38%.   Dari sisi pemilih DPtb (Pengguna KTP Elektronik/Suket = 116.703) dan pemilih Dpph (pemilih pindahan = 3.050) justru drastis meningkat bahkan di sebagian besar TPS jumlah pemilih Dptb membludak sehinga petugas KPPS sampai kesulitan untuk memfasilitasi hak pilih mereka dan terjadi kekurangan surat suara di beberapaTPS sehingga harus menggunakan surat suara di TPS terdekatnya atau pemilih dipindahkan ke TPS terdekatnya. Fenomena menarik ini belum pernah terjadi sepanjang penyelenggaraan pemilu di Kota Medan.   Dari sisi pendistribusian C6 yang kembali secara signifikan mengalami penurunan, pada penyelenggaraan Pilkada Medan C6 yang kembali mencapai angka dibawah +- 30 % sementara pada penyelenggaraan Pilgubsu 2018 di Kota Medan C6 yang kembali dibawah angka +- 19% . Berdasarkan laporan PPK/PPS faktor penyebab jumlah C6 yang tidak terdistribusi antara lain karena : a. pemilih meninggal dunia (12.088) b. pemilih sudah pindah domisi (89.000), c. pemilih tidak dikenal (48.671), d. pemilih tidak ditemui (122.359), e. lain-lain  (17.759). Masih tingginya pengguna DPTb dan masih terdapatnya C6 yang tidak sampai kepada pemiliih memerlukan perhatian khusus bagi kita bersama untuk melakukan pencermatan kembali dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih untuk kepentingan pemilu tahun 2019. Masukan dan tanggapan masyarakat menjadi sangat penting untuk membantu penyelenggara pemilu dalam memecahkan kerumitan pemasalahan data pemilih kita.   Validasi Data Pemilih Pemilu tahun 2019   Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemiih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, DPT Pemilu terakhir menjadi basis DPS Pemilu tahun 2019, dan berdasarkan Peraturan KPU No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa penetapan dan rekapitulasi DPT di tingkat Kabupaten/Kota adalah tanggal 15 Agustus s.d. tanggal 21 Agustus 2018 dan Pengumuman DPT pada tanggal 28 Agustus 2018 s.d. tanggal 17 April 2019 .   Persoalan validasi data pemilih pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2015, Pilkada tahun 2018 menjadi pembelajaran penting dalam rangka meningkatkan kualitas data dan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Disamping peran wajib KPU Kota Medan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu tahun 2019, keaktifan masyarakat / pemilih pengguna KTP.e/Suket pada Pilgubsu tahun 2018 untuk lebih peduli atau secara sukarela mendaftarkan dirinya agar masuk dalam DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) dan untuk selanjutnya ditetapkan dalam DPT Pemilu tahun 2019. Partai Politik peserta pemilu/Calon DPRD, DPD, DPRI sebagai user yang berkepentingan langsung dengan data pemilih diharapkan dapat mendorong masyarakat minimal konstituennya untuk terdaftar dalam DPT Pemilu tahun 2019 sesuai dengan persyaratan teknis administrasi pemilu yang ditetapkan oleh aturan KPU.     Penutup Partisipasi pemilih dalam pemilu dipengaruhi oleh penyebab yang multi variabel diantaranya adalah akurasi DPT, sehingga untuk menyelesaikannya dibutuhkan perhatian dan komiten bersama seluruh pihak untuk melihat bahwa agenda pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang harus dijaga kualitasnya secara bersama-sama. Penggunaan hak konstitusional warga tidak terlepas dari pentingnya pemenuhan teknis administrasi pemilihan sebagai pemenuhan syarat penggunaan hak pilih, sehingga diharapkan Pemilu tahun 2019 tidak hanya sekedar meningkatnya partisipasi pemilih tetapi masyarakat teredukasi dan cerdas mengambil peran dalam seluruh tahapan proses pemilu.     *) Penulis  adalah Komusioner KPU Kota Medan Read More »

Oleh: Ramlan Surbakti Partisipasi berbagai unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu merupakan parameter keempat untuk Pemilu yang Adil dan Berintegritas.   Peran serta warga negara yang telah dewasa secara politik (baca: memiliki hak pilih) dalam proses penyelenggaraan pemilu tak hanya memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara, tetapi juga mengawal agar proses penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan suara yang diberikan ikut menentukan hasil pemilu.   Sembilan bentuk partisipasi Setidaknya terdapat sembilan bentuk partisipasi warga negara dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Pertama, keterlibatan anggota parpol dalam proses seleksi calon anggota DPR dan DPRD, serta dalam memberikan masukan untuk perumusan visi, misi, dan program parpol dalam pemilu. Untuk pemilu anggota DPR dan DPRD 2014 dapat disimpulkan tak ada parpol peserta pemilu yang melibatkan anggota di akar rumput dalam proses seleksi calon dan penyusunan visi, misi, dan program partai. Yang dilibatkan hanya sekelompok kecil anggota yang jadi elite partai pada kepengurusan partai tingkat nasional dan daerah.   Kedua, keterlibatan para aktivis LSM dalam menyelenggarakan program pendidikan pemilih (voter’s education). Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatkan kecerdasan pemilih dalam menentukan perilaku memilih. Untuk menyongsong Pemilu 2014 boleh dikatakan tak ada LSM yang melaksanakan program pendidikan pemilih secara sistematik. Dua faktor penyebab utama mengapa ormas sipil absen dalam melakukan pendidikan pemilih: tidak tersedia dana karena sejumlah negara donor sudah menghentikan dana hibah untuk pendidikan pemilih, serta para aktivis LSM yang berminat dan berpengalaman dalam bidang ini sudah beralih ke bidang kegiatan lain, sementara pendatang baru kurang berminat.   Ketiga, mendukung secara aktif parpol peserta pemilu atau calon tertentu, baik dengan menjadi peserta kampanye pemilu maupun ikut menyumbang dana kampanye dalam bentuk uang dan/atau barang dan jasa. Jumlah peserta kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD, khususnya kampanye dalam bentuk rapat umum, kian berkurang termasuk pada kampanye parpol papan atas. Bahkan, partisipasi perseorangan dalam memberikan dukungan dana kampanye untuk pemilu anggota DPR dan DPRD lebih rendah lagi.   Kepercayaan warga masyarakat kepada parpol memang kian rendah, selain rapat umum masih banyak bentuk kampanye pemilu lain (pemasangan alat peraga, iklan melalui media, pertemuan tatap muka, dan kampanye dari rumah ke rumah), dan sebagian pemilih lebih suka meminta uang daripada memberikan sumbangan dan kampanye kepada partai/calon. Bahkan, sebagian calon lebih memilih kampanye dari rumah ke rumah. Transaksi jual-beli suara justru terjadi pada bentuk kampanye seperti ini. Partisipasi sebagai peserta kampanye rapat umum dan pemberian sumbangan dana kampanye (dana gotong royong) jauh lebih besar pada Pemilu Presiden (Pilpers) 2014 daripada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.   Keempat, mengajak orang lain mendukung parpol/calon tertentu dan/atau untuk tidak mendukung parpol/calon lain dalam pemilu. Karena hampir semua parpol memiliki ideologi yang sama, yaitu pragmatisme, pemilu lebih banyak merupakan persaingan antarcalon dari segi popularitas daripada persaingan ideologik (baca: persaingan alternatif kebijakan publik yang disusun berdasarkan ideologi/ platform tertentu). Kampanye pihak ketiga, sebagai tim pendukung tak resmi atau bersifat independen, praktis lebih banyak muncul pada pilpres daripada pileg. Partisipasi relawan seperti ini jauh lebih besar pada Pilpres 2014 daripada Pileg 2014.   Kelima, keterlibatan dalam lembaga pemantau pemilu yang mendapat akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan terhadap satu atau lebih tahapan pemilu di sejumlah daerah pemilihan. Hanya sebagian dari 17 lembaga pemantau yang dapat akreditasi dari KPU yang melaksanakan program pemantauan Pileg 2014. Yakni, LP3ES untuk pemutakhiran daftar pemilih; Perludem untuk proses pemungutan dan penghitungan suara; JPPR untuk proses pemungutan dan penghitungan suara serta partisipasi pemilih difabel; Migrant Care untuk pemilih di luar negeri; Kemitraan untuk kampanye dan dana kampanye, serta proses pemungutan dan penghitungan suara; KIPP untuk proses pemungutan dan penghitungan suara. Karena keterbatasan sumber daya, pemantauan pemilu tak dilakukan secara menyeluruh, baik dari segi tahapan maupun provinsi. Kemitraan, misalnya, hanya melakukan pemantauan di lima provinsi (Jateng, Sumut, NTB, Papua, dan Maluku). Kontribusi utama lembaga ini menjaga agar pemilu diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.   Keenam, keterlibatan pemilih dalam melakukan pengawasan atas proses penyelenggaraan tahapan pemilu: mengawasi apakah pemilu diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan. UU Pemilu menentukan tiga pihak yang dapat mengajukan pengaduan tentang dugaan pelanggaran atas Ketentuan Administrasi Pemilu, Ketentuan Pidana Pemilu, atau Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Ketiga pihak tersebut adalah pemilih terdaftar, pemantau pemilu, dan peserta pemilu.   Pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu ini disampaikan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwas)/Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena Panwas/Bawaslu hanya akan bertindak jika ada pengaduan dari satu atau lebih dari tiga pihak itu dan jumlah kasus yang ditangani Bawaslu seluruh Indonesia mencapai ribuan, dapat diduga cukup banyak yang menyampaikan pengaduan. Belum diketahui seberapa banyak pemilih yang menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu ke Panwas/Bawaslu.   Ketujuh, ikut memilih atau memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara (voting turnout). Jumlah warga negara yang berhak memilih yang terdaftar sebagai pemilih untuk Pemilu 2014 mengalami peningkatan dari sekitar 85 persen pada Pileg 2009 menjadi 95-97 persen untuk Pileg 2014. Peningkatan ini terjadi karena daftar pemilih tak lagi disamakan dengan daftar penduduk ber-NIK. Partisipasi pemilih terdaftar dalam memberikan suara untuk Pileg 2014 mengalami peningkatan dari 70,29 persen pada Pemilu 2009 menjadi 76,11 persen untuk Pemilu 2014. Peningkatan ini terjadi karena pengaruh para capres yang sudah melakukan kampanye lebih awal.   Jumlah suara sah mengalami peningkatan dari 85,59 persen (jumlah suara tak sah 14,41 persen) pada Pileg 2009 menjadi 90 persen (jumlah suara tak sah 10 persen) untuk Pileg 2014. Meski cara nyoblos sudah menggantikan cara nyontreng, ternyata jumlah suara tak sah masih tinggi.   Peran lembaga survei dan media Selanjutnya, kedelapan, keterlibatan aktif lembaga survei untuk melakukan exit poll (mengajukan pertanyaan kepada pemilih secara acak segera setelah memberikan suara di TPS) atau penghitungan cepat (quick count) atas hasil pemungutan suara di TPS yang jadi sampel. Pada 9 April 2014 terdapat 11 lembaga yang melakukan penghitungan cepat atas hasil penghitungan suara rata-rata 2.200 TPS dari 546.278 TPS pileg seluruh Indonesia. Antara lain, CSIS-Cyrus, SMRC, Poltracking, Indikator Indonesia, Litbang Kompas, Populi Center, Barometer Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, dan RRI.   Kalau setiap lembaga survei menetapkan 2.200 TPS sebagai sampel dan setiap TPS ada seorang peneliti, ke-11 lembaga survei mengerahkan tak kurang dari 24.200 peneliti lapangan. Ditambah tenaga koordinator di daerah, tenaga operator penerima, pengolah data, dan analisis data pada tingkat nasional, jumlah warga yang berpartisipasi melalui lembaga survei ini mencapai 30.000 orang. Lembaga survei seperti ini mempunyai dua kontribusi: menawarkan prediksi hasil pemilu dan menjadi pembanding bagi hasil pemilu yang ditetapkan KPU.   Kesembilan, keterlibatan pekerja media cetak dan elektronika secara aktif dalam proses peliputan kegiatan pemilu dan/atau penulisan dan penyiaran berita tentang kegiatan pemilu. Mengingat jumlah media cetak (surat kabar, tabloid, majalah) dan elektronik (radio, TV, dan media sosial) yang meliput kegiatan pemilu sekarang ini begitu banyak, baik pada aras nasional maupun lokal, diperkirakan semua jenis media ini mengerahkan jutaan warga negara, baik yang bertugas di lapangan maupun di kantor redaksi dan studio. Kontribusi utama media dalam menyebarluaskan informasi tentang pemilu lebih besar daripada apa yang dilakukan KPU dengan seluruh aparatnya dalam menyebarluaskan informasi tentang pemilu.   Ramlan Surbakti Guru Besar Perbandingan Politik pada FISIP Universitas Airlangga, Surabaya Read More »

Friday (07/21) in the early morning, the Chairman of the Parliament, Setya Novanto, knocked the hammer on his table as a sign of consensus among the Parliament members to pass the Elections Law Bill into an applicable law. One of the consequence from the passing of the law is that for now on, election management body in Indonesia shall use Saint-Lague method to converse votes into parliamentary seat allocation. “(With Saint-Lague) we divide the total votes acquired by political party with divisor index of 1, and then divide it sequentially with divisor index of 3, 5, 7, and so on,” as quoted from the Article 420 of the Elections Law Bill. In a proportional election system (where there are more than one available seats in every electoral area), there are two ways of conversing votes into seats: quota method and divisor method. Quota Method Quota is the minimum “price” that needs to be paid by political party in order to get one parliamentary seat. In Indonesia, the quota is called BPP (bilangan pembagi pemilih or voters divisor index). There are several method to determine a quota, but the most common are the Hare Quota and Droop Quota method. The Hare Quota index is determined by dividing the number of total votes with the total parliamentary seats available (Hare Quota = Total votes / Total parliamentary seats). Meanwhile, the Droop Quota index is determined by dividing the total number of votes with the number of total parliamentary seats available plus one (Droop Quota = total votes / total parliamentary seats + 1). Then, the total parliamentary seats acquired by each political party is determined by dividing the total votes acquired by the party with the quota index. This division will result in a non-integer number with few decimal places. The seats will then be allocated by the integer numbers, and then the last remaining seats are allocated based on the highest decimal remainder. This Hare Quota method has been implemented in Indonesia since 1948, based on Law No.27/1948, until 2012. The upcoming 2019 National Elections, based on the new Elections Law, will be the first election in Indonesia that uses the Saint-Lague method. Saint-Lague The Saint-Lague method is a part of a big branch of method called divisor method. With the divisor method, the total votes acquired by a political party will be divided by a fixed divisor index. The divisor index in the divisor method are 1, 3, 5, and so on. These indexes were determined by France mathematician, Andre Saint-Lague, in 1910. Meanwhile, another branch of the divisor method called D’Hondt method uses integer number as its divisor (1, 2, 3, 4, and so on). “There are four steps that need to be considered in implementing the Saint-Lague method,” says Heroik Pratama, a researcher from the Association for Elections and Democracy (Perludem). Firstly, we need to sum up the total votes acquired by every candidate from a party so we can know the total votes acquired by the party. Secondly, we then need to divide the total votes of the party with divisor index of 1, 3, 5, 7, and so on. Thirdly, we need to sort the result of the division from the highest to the lowest. Fourthly, the sorted result is then used as the basis for seats allocation. As an illustration, assume that there are 10 seats available that need to be allocated to four political parties that acquired votes as follows, respectively: 25,000, 19,000, 12,000, and 8,000. The allocation method is represented in the table below. 1 3 5 7 Party A 25,000 [1] 8,333 [4] 5,000 [7] 3,571 [10] Party B 19,000 [2] 6,333 [6] 3,800 [9] 2,714 Party C 12.000 [3] 4,000 [8] 2,400 1,714 Party D 8,000 [5] 2,667 1,600 1,143 * The number inside this [] bracket represents the ranking of the result from the division of total votes and the divisor index From the table we can conclude that Party A gets four seats, Party B gets three seats, Party C gets two seats, and Party D only gets one seat. The result from using Saint-Lague method is quite similar with the result from Hare Quota, compared to other methods such as D’Hondt or Modified Saint-Lague. If we implemented the Saint-Lague method for the result of 2014 Elections, we will get a not-so-much different result than the actual. No. Party Name Hare Quota (seats) Saint-Lague (seats) Difference 1 Nasdem 36 33 -3 2 PKB 47 48 1 3 PKS 40 39 -1 4 PDI-P 109 110 1 5 Golkar 91 94 3 6 Gerindra 73 73 0 7 Demokrat 61 61 0 8 PAN 48 47 -1 9 PPP 39 39 0 10 Hanura 16 16 0 Total 560 560 August Mellaz, the Executive Director of Syndication for Elections and Democracy (SPD), says, Saint-Lague method provide a better guarantee in treating every political party more neutral and fairer in seats allocation process. With Saint-Lague method, party with more votes will get more seats, while party with less votes will get less seats. In other words, Saint-Lague method is more proportionate. Read More »

In this article, I will present to you three key concepts: populism, democracy, and the democrats. Before I elaborate my main argument, first let me put the definition of each of those three concepts. What is populism? According to online Cambridge Dictionary, populism is political ideas and activities that are intended to get the support of ordinary people by giving them what they want. According to Cas Mudde, a political scientist from the University of Georgia, populism is a fluid and thin ideology. It means populism can be attached to other ideology, such as socialism, nationalism, or racism, in order to justify a certain agenda. In populism, the interests of the majority people is always right. This is bad for democracy for two reasons: it ignores the minority and the rule of law. Soren Kierkegaard, a Danish philosopher who live in the 19th century, said that whenever we talk about the opinion of the people, we need to consider what determines that opinion, and what do we mean by “the people”. Is it the media? Who own the media? Another political scientist from Princeton University, Jan Werner Müller, says that a populist usually regards themselves as the only true representative of the people. Jan also distinguishes inclusive populisme from exclusive populism. Exclusive populism is usually against stigmatized groups. For example: the attitute of many European citizens towards immigrants from the Arab countries. Meanwhile, inclusive populism is more open and try to reach out to stigmatized groups (the poor or other minority groups). Furthermore, according to the editor of the Britannica Encyclopedia, Andre Munro, populism is a political program or movement with the intent to win common people’s support, usually in a campaign against the elites. Munto also says that, in a more contemporary context, populism is usually associated with a brand of authoritarian politics. A populist politician will benefit from the fact that the majority of the people want to be led by strong and charismatic leader who will strive for the fulfillment of the general will. A populist leader usually promote an economic policy that appeals to the interests of the common people and the state, or an economic platform that strive to distribute wealth in order to gain popularity without considering further economical consequences, like inflation. Munro notes that many Latin American politicians were populist, like Juan Peron, Getulio Vargas, and Hugo Chavez. It is then safe to conclude that populisme may be manifested in two forms. Firstly, it manifested in the form of political pragmatism. A politician tends to be populist to gain votes in an election by becoming a persona that is liked by the majority, or by proposing a set of policies favored by the masses. Secondly, populism may be manifested as a ‘people power’ movement or any other inclusive political movement. In this sense, populism is a political movement based on the interests and hopes of the people, and to challenge the domination of the elites. Populism is then needed to challenge the interests of the elites which seek to steer democracy in an exclusive manner. Populism is complex, and I refuse to take a binary position towards this issue. There is an ugly side to populism, while at the same time there is also the good side. And we need to have a proper discussion about populism to put it into the context of Indonesian society. What is the definition of democracy and the demomcrats? Democracy is a political system which is rooted back to the Athenian tradition in the 5th Century BC. Etymologically, the origin of the word democracy refers back to the Greek word demokratia, which is formed by two words: demos, means the people; and kratos, means strength. Generally, democracy is defined as government by the people. The word demos in democracy should not be understood simply as all members of the people, but only members of the people who understand and embrace democracy, or at least he/she should understand why he/she choose democracy and how the mechanism works. This is because any common people who does not understand democracy will only become an object for negative populism, which can be used as a tool to gain political legitimacy by politicians. Democracy without the people who understand democracy, or what is referred to as the democrats, will become a government that is ruled by a mindless mob. This kind of democracy has been criticized not only by Socrates, Plato, and Aristotle, but also by Nietzsche, whose idea had inspired Hitler, a fascist leader who got elected fair and square in a democratic setting. Democracy without a majority who understand democracy will not end in a deliberative democracy as desired by Jurgen Habermas, and will not produce any prosperity and wealth. Such democracy must be resisted. Are you a democrat? I like Socrates’s dialogue method. Socrates developed his philosophy with the help of his dialogue partners. Dialogue is an effective method to assess our own understanding of a certain problem or concept. To all readers, I kindly ask you to answer these fifteen simple questions: (1) do you agree with democracy?; (2) Is there any other political system that is superior to democracy?; (3) what are the elements necessary in a democratic system?; (4) why are you willing to vote on the election day?; (5) what type of criteria or political program that can make you vote for a certain candidate?; (6) do you think it is necessary to oversee and criticize the elected government?; (7) do you think the government has provide enough space for you to oversee and criticize the elected government?; (8) is there any mechanism to sue the elected government for breaking their promise during the election campaign?; (9) what causes corruption within the government?; (10) what is your opinion about political party in general?; (11) what do you think is the best political party and are you willing to be a member of that party?; (12) in your opinion, is the election in Indonesia has already been free and fair?; (13) from the three government branches (the executive, legislative, and judiciary), which one is the most trustworthy and which one is the most untrustworthy?; (14) what policy from the Joko Widodo’s administration do you think that violate the democratic principle and what policy that strengthen it?; (15) what kind of policies do you expect in the Elections Law and Political Party Law? If you find it easy to answer at least ten out of those fifteen questions, the congratulation is in order: you understand democracy and hence you are a democrat. Any person who does not understand the reason why they choose democracy over any other political system will have no interest whatsoever in democratic and political issues. If the majority of people are like this, democracy will never be an organic necessity for them. Education, the Democracts, and Populism Plato in the book Republic stated that he will reject democracy if it produce a government ruled by commoners. Common people who do not understand democracy and not very versatile in public policy making process may destroy the society and harm the public in general. Plato then said, democracy should begin with equal opportunity for everyone to access education. Democracy without proper and accessible education for every citizen will never bring prosperity. This is because, with election, democracy has made it possible for incompetent man to be elected as state leader. Democracy should not only based its principle on “winning the vote of the majority”, but also “educate the majority”. Aristotle, a disciple of Plato, also says that if an equal access to education is not guaranteed for every citizen, then democracy will not run properly. Democracy requires some prerequisites, and one of the most important prerequisites is education. Based on such argument about the importance of education for democracy, I make two conclusions. First, as long as the population of democrats in a country is less than 60 percent, then populism will always be a problem. People will always be the object for politicians to gain popular votes, and they will not aware of the importance to oversee the elected government. Secondly, if members of the society have received proper education, the general public opinion produced by that society will also improved. As the consequence, democracy will resulted in public demands based on active awareness of the democrats. By then, we will not have to worry about the negative consequences of populism anymore. Only when democracy has turned into a necessary for the people it will produce prosperity and wealth. Lesson for Indonesia The implementation of democracy in Indonesia is an implementation of a political system that fails to fulfilled its prerequisites first. In other words, democracy in Indonesia lacks the democrats as its prerequisite. We need to solve immediately the paradox of democracy vis a vis prosperity. Is it impossible to form a democratic society if we are not yet prosper? Is it only when we’re prosper we can only form a strong democratic society? Democracy and prosperity should not be in opposition with one another. Democracy is a political system which we are agreed upon to hold a peaceful succession of power, to put the proper appreciation for human rights and liberty, and to realize the ideal social justice. If democracy does not resulted in all of that, then why should we choose democracy over other political systems? We should regard democracy as an infrastructure for social development. Read More »

TERMENUNG DI BALI Oleh: Sigit Pamungkas Anggota KPU RI Periode 2012-2017 Pertemuan Internasional Asian Electoral Stakeholder Forum (AESF) III membuat saya tertegun sejenak mengingat kolega dan karib saya Husni Kamil Manik. Tertegun menyangkut kepemimpinan Husni dan komisioner lainnya untuk bersama-sama memajukan KPU dalam politik internasional kepemiluan. Perhelatan AESF digelar antara tanggal 22-26 Agustus 2016 di Bali kerjasama KPU dan ANFREL. Pada sesi awal pembukaan, diputar video perjalanan ringkas Husni sejak seleksi di DPR, dilantik presiden, terpilih sebagai ketua KPU, aktivitas menjalankan pemilu, apresiasi kepemimpinan sampai dengan kepergiannya. Diputar dalam durasi 3 (tiga) menit, ringkas tapi menyentuh perasaan. Video diputar untuk mengenang sekaligus memberi penghormatan kepada Husni tentang perannya dalam perhelatan yang sedang digelar. Husni adalah salah satu yang menginisiasi terbentuknya forum AESF yang sedang berjalan. Forum AESF pertama kali diselenggarakan di Bangkok (2012) dan kemudian dilanjutkan di Timor Leste (2014) dan sampai akhirnya Indonesia (2016). ” Videonya mengena sekali, sedih, haru,” kataku kepada Arif Budiman yang saat itu duduk disebelah kiriku. Peserta pun sesaat terdiam dalam sepi padahal ruangan terisi penuh dengan peserta. Pada forum tersebut, beberapa delegasi – seperti Srilanka, Timor Leste dan India- yang mengenal secara pribadi dengan Husni menyampaikan rasa dukanya atas kepergian yang mengejutkan. KPU Srilanka bahkan sebelumnya secara khusus berkirim surat elektronik kepada KPU menyatakan perasaan turut kehilangan atas meninggalnya Husni. Pada Asian Stakeholder Forum I di Bangkok, Husni hadir bersama dengan Hadar Nafis Gumay. Pada forum ini lahir dokumen kepemiluan yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Sementara itu AESF II Husni hadir bersama dengan Ferry Kurnia Rizkiansyah. Pertemuan di Dili melahirkan “Indikator Dili”. AESF ini suatu forum yang berbeda dengan forum kepemiluan pada umumnya. Forum kepemiluan biasanya terbatas melibatkan para penyelenggara pemilu, an sich. Beberapa forum kepemiluan seperti itu diantaranya adalah A-WEB, Fambossa, dan AEAA. Sementara itu AESF adalah forum yang penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil berada dalam satu entitas berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Mereka bersama-sama berdiskusi tentang berbagai hal untuk peningkatan kualitas pemilu tanpa perasaan superioritas. AESF membongkar eklusifitas dan sekat antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat sipil yang sepertinya selama ini permanen dibangun entah oleh siapa. Jika Husni masih hidup, mungkin ia akan senang dengan hasil AESF di Bali ini, bahagia dan bangga seperti perasaan komisioner yang tersisa atas perhelatan yang sukses digelar. Hasil dua kali pertemuan AESF sebelumnya masih bersifat abstrak dan itu wajar karena meletakkan pondasi dan arah forum. Pada AESF di Bali hasilnya relatif lebih operasional. Pertemuan di Bali mengukuhkan pentingnya transparansi dalam keseluruhan siklus pemilihan yang diberi label “Electoral Transparency: Eight Keys to Integrity”. Delapan kunci penting transparansi sebagai pondasi pemilu berintegritas meliputi transparansi dalam rekruitmen penyelenggara pemilihan, sumbangan kampanye, pengeluaran kampanye, serta akses publik atas biaya kampanye. Selanjutnya adalah transparansi atas pendaftaran pemilih, pengawasa/pemantauan pemilu, hasil pemilihan, dan proses komplain pemilu. Secara substansi KPU tidak kesulitan menjalankan delapan kunci transparansi yang dihasilkan dari AESF III tersebut. KPU dibawah kepemimpinan Husni telah menpraktikkan sebagian besar rekomendasi transparansi yang dihasilkan dari pertemuan Bali. Hanya tinggal dua kunci yang perlu diusahakan pelaksanaannya, yaitu transparansi pemantauan dan proses komplain pemilihan. AESF kali ini menjadi forum internasional pertama yang KPU berpartisipasi tanpa kehadiran Husni, sekaligus menjadi forum pertama ketua KPU yang baru – Juri Ardiantoro – tampil diforum internasional yang diikuti KPU. Sejumlah pembicara hadir untuk memberikan inspirasi dan bahan diskusi. Dari Indonesia ada Jimly Asshidiqi (DKPP), Nasrullah (Bawaslu), serta Hadar Nafis Gumay dan Ferry Kurnia Rizkiansyah (KPU). Saya sendiri bertugas mensimpulkan keseluruhan diskusi dihari pertama. Pembicara dari luar negeri adalah Michael McNulty (NDI), Koul Panha (ANFREL), David Ennis (IFES), U Hia Thein (Myanmar), Atty. Luie Tito F. Guia (Philipina), Juwhan Lee (A-WEB).   Selanjutnya adalah Somchai Srisuthiyakom (Thailand), MD. Abdul Muin (Bangladesh), dan Sareer Ahmad Barmak (Afghanistan). Acara diakhiri dengan sambutan penutupan yang memukau oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi diantaranya mengatakan “demokrasi bukan pilihan tetapi keharusan” mendapat tepukan meriah dari peserta. AESF III pada awalnya akan digelar di Bandung. Namun atas pertimbangan daya tarik dan aksesibilitas peserta di pindah ke Bali. Husni menyampikan rencana dan permohonan dukungan AESF III digelar di Bali kepada I Made Mangku Pastika, Gubernur Bali. Hal itu disampaikan ketika KPU sedang menggelar acara rakornas Pilot Project Rumah Pintar pemilu di Bali, 19-21 Mei 2016. Saat itu peserta rakornas dijamu oleh Gubernur Bali di rumah dinasnya yang bernama Jaya Sabha. Tempat Husni meminta dukungan penyelenggaraan AESF III kepada Gubernur Bali, ditempat yang sama pula peserta AESF III dijamu oleh Gubernur Bali dan itu juga kala malam hari. Keterlibatan dan perhatian KPU dalam peran internasioanl sangat didukung Husni. Selain menjadi inisiator AESF, KPU juga menggabungkan diri dalam A-WEB, yaitu suatu asosiasi penyelenggara pemilu se-dunia yang bermarkas di Korea Selatan. A-WEB berdiri tahun 2013.   KPU secara resmi bergabung dengan A-WEB pada tahun 2015 yang ditandai dengan penandatanganan MoU di Korea Selatan. Saat itu disana sedang diselenggarakan pemilu legislatif dan KPU diundang sebagai pemantau internasional bersama negara anggota A-WEB lainnya. Hadir saat itu Husni, saya, Hadar, Arif dan 2 (dua) orang tim sekretariat dan kedutaan Indonesia. Saat ini A-WEB beranggotakan 97 organisasi dari 94 negara. Sebelum menginisiasi AESF dan bergabung dengan A-WEB, KPU pada periode awal juga telah menyadari pentingnya keterlibatan KPU dalam kepemiluan dikancah internasional. Pada tahun 2002 di Philipina, KPU bergabung dengan Association of Asian Election Authorities (AEAA). Lembaga tersebut berdiri tahun 1998 dengan sekretariat di India. Setidaknya ada 20 (Dua Puluh) negara asia bergabung dalam asosiasi ini. Dalam kepemimpinan Husni, Tergabungnya KPU dalam AESF, A-WEB, dan AEAA, tidak ingin sebatas dan berhenti menjadi “peserta didik” dalam berbagai pergaulan internasional yang ada. KPU ingin melampauai itu dan berkontribusi lebih pada peningkatan mutu demokrasi elektoral di dunia. Massa untuk itu sudah tiba saatnya.   Transparansi proses dan hasil pemilu yang terpercaya pada pemilu 2014 menjadi modal penting untuk Indonesia berbicara ditingkat dunia tentang tata kelola demokrasi pemilihan. Indonesia punya modal untuk itu. Indonesia juga punya sejarah panjang pemilu, kaya pengalaman dan tantangan yang komplek yang dapat dirujuk dunia. Bahkan Indonesia saat ini dapat mengklaim sebagai negara demokrasi terbesar didunia dalam penyelenggaraan pemilihan yang digelar dalam satu hari. Dibandingkan Amerika, jumlah pemilih yang difasilitasi untuk memilih pada hari-H pemilihan Indonesia jauh lebih besar. Sedangkan India hari-H pemilihannya tidak dilakukan dalam satu hari, namun beberapa hari. Pada kerangka itu, KPU sesungguhnya dapat berperan dalam skala global kepemiluan . KPU setidaknya dapat menjadi model bagi negara-negara asean, melanesia dan negara-negara dengan mayoritas penduduknya muslim yang selama ini kesulitan mengelola relasi agama dan demokrasi.   Bahkan KPU juga dapat berperan dalam kepentingan bangsa yang lebih luas dengan menempatkan pemilu bagian dari soft-diplomacy negara. Indonesia dapat menjadi imperium dunia dalam praktik demokrasi elektoral.   Peluang memainkan peran global ke arah tersebut sudah terbuka. Selain melalui berbagai asosiasi yang KPU Indonesia tergabung didalamnya, KPU Indonesia dalam berbagai kesempatan kerab diundang oleh berbagai negara untuk menceritakan pengalaman kepemiluan yang dimiliki. Negara pengundang itu diantaranya adalah Mesir, Tunisia, Philipina, Malaysia, Myanmar, Fiji, Equador dan sebagainya. Beberapa diantaranya Husni hadir memenuhi undangan itu dan selebihnya oleh anggota KPU yang lain. AESF III selesai namun saya dengan Hadar dan Ferry masih belum dapat langsung kembali ke Jakarta. Terdapat agenda internasional lainnya yang KPU terlibat didalamnya, yaitu Leadership in Electoral Administration Program (LEAP) yang diselengarakan IFES di Bali. Kegiatan berlangsung tanggal 26-27 Agustus 2016. Kami bertiga diminta menjadi resource person untuk kegiatan itu. Peserta LEAP adalah KPU dari Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Papua Nugini yang baru saja memegang jabatan/baru dilantik. Selain pembicara dari Indonesia, resource person lainnya adalah dari Nepal, Srilanka, India, Philipina. Peter Erben, Senior Global Edvisor IFES dalam pengantar program LEAP menyatakan suatu hal yang mengejutkan dan membuat saya teringat kembali dengan karib saya Husni. “Sayang pak Husni tidak lagi bersama kita. Namun Pak Husni pasti senang dan mungkin dia sedang melihat apa yang kita lakukan saat ini. Dia ketua yang baik”, kata Peter Erben, yang sebelumnya menjadi Country Director IFES di Indonesia. Mendengar itu saya termenung sejenak, menyetujui yang disampaikan Peter. Bagi saya, apa yang disampaikan Peter adalah pengakuan tidak langsung tentang pentingnya Indonesia dalam politik internasional kepemiluan dan Husni berkomitmen untuk itu. Wallahu a’lam bish-shawabi. ***   Read More »