Gotong Royong Tingkatkan Akurasi Daftar Pemilih

Gotong Royong Tingkatkan Akurasi Daftar Pemilih

Mencapai data pemilih yang akurat merupakan salah satu Pekerjaan Rumah (PR) besar yang harus dihadapi dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) sejak Pemilu pertama di Indonesia pada 1955 hingga Pemilu serentak 2019 lalu. Persoalan ini juga yang menjadi tantangan besar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan 23 September 2020 mendatang.

Kondisi penduduk Kota Medan yang padat dan cepatnya mobilitas/perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Kota Medan tanpa disertai dengan perpindahan data kependudukan secara administrasi, merupakan salah satu permasalahan KPU Kota Medan dalam mencapai akurasi penyusunan dan pemutakhiran data pemilih.

Wilayah Kota Medan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten lain juga menjadi persoalan tersendiri. Sekitar 15 kecamatan dari 21 kecamatan di Kota Medan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang, sehingga masih ada penduduk yang secara administrasi tercatat di Kota Medan namun berdomisili di Deli Serdang atau sebaliknya.  Belum lagi terkait persoalan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik tenaga ad-hoc yang membantu KPU Kota Medan dalam mempersiapkan semua tahapan Pemilihan serta masyarakat yang didata sebagai pemilih.

Pengalaman Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 lalu, masih ada petugas ad hock dalam hal ini Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang belum sepenuhnya memahami tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan regulasi yang ada, ditambah lagi masih adanya masyarakat yang mau didata sebagai pemilih saat pemutakhiran data pemilih juga belum mau diajak bekerjasama dan menerima dengan baik kehadiran PPDP yang melakukan Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit).

Lama dan panjangnya penyusunan data pemilih pada Pemilu serentak 2019 lalu yang melewati jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisis Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Menurut penulis juga disebabkan karena tidak semua tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih mendapatkan perhatian yang maksimal dari pihak-pihak terkait sejak awal tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih dimulai, tapi baru diujung waktu bahkan ada sebagian pihak yang baru peduli terhadap data pemilih ini jelang hari pemilihan.

Belum lagi persoalan data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang berasal dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Disdukcapil yang pendataannya masih bersifat pasif, karena berdasarkan laporan masyarakat saja.

Dengan beberapa kondisi tersebut, maka persoalan-persoalan yang akan di hadapi dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Serentak 2020 dapat dipastikan KPU Kota Medan tidak akan dapat bekerja sendiri untuk mencapai akurasi data pemilih ini. Tapi diperlukan kerjasama dan gotong royong semua pihak terkait di Kota Medan, mulai dari hulu hingga hilir saat proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Karena tanggungjawab akurasi data pemilih ini tidak hanya bisa dibebankan hanya pada satu pihak saja, tapi harus menjadi tanggungjawab bersama. Dimana secara umum ada lima pihak yang memiliki tanggungjawab secara proporsional dalam penyusunan daftar pemilih yang akurat yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, KPU dan jajaran penyelengnya, partai politik, masyarakat serta  pengawas pemilu.

Berdasarkan regulasi peran pemerintah dalam hal ini Kemendagri adalah memberikan DP4 kepada KPU RI untuk proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih yang berasal dari data kependudukan kabupaten/kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Kemendagri dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan, serta diintegrasikan dengan hasil perekaman sidik jari dan iris mata. Namun DP4 dari Kemendagri ini bersifat berkala/perperiodik di ambil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota, untuk itu koordinasi yang intes antara KPU dan Disdukcapil Kota Medan sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan penduduk perhari di Kota Medan berupa data mutasi, penduduk yang meningggal, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang masih belum jelas serta hal lainnya hingga jelang penetapan DPT.

Pendataan penduduk oleh Kemendagri melalui Disdukcapil masih bersifat pasif, yaitu sepanjang warga melaporkan kelahiran, kematian, dan mutasi domisili penduduk. Maka dapat dipastikan data ini belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi vaktual dilapangan. Disinilah peran penting KPU dan Jajarannya Sebagai Penyelenggara untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan DP4 secara vaktual dengan mendatangi langsung pemilih dari rumah ke rumah. Sehingga KPU Kota Medan harus betul-betul selektif  dan membuat formulasi khusus dalam melakukan rekrutmen tenaga adhock mulai tingkat kecamatan (PPK), Kelurahan (PPS) dan PPDP agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada dan adanya potensi oknum petugas ad-hoc yang “nakal” dapat diantisipasi KPU Kota Medan sejak dini.

KPU Kota Medan juga sangat perlu menyusun secara detail Standart Operasional Prosedur (SOP) guna mempermudah proses pengawasan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih baik secara manual dengan pengawasan langsung kelapangan/monitoring maupun menggunakan teknologi dengan membuat aplikasi khusus untuk memonitoring kinerja PPDP.

Selain itu, aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang digunakan dalam proses pengolahan data pemilih selama ini juga dirasa perlu adanya pengembangan yang lebih baik lagi seperti penambahan server dan beberapa fitur penunjang untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data pemilih yang disusun.  Berdasarkan pengalaman pemilu terakhir dimana terjadi beberapa masalah pada aplikasi sidalih saat proses penyusunan data pemilih, maka menurut penulis KPU Medan juga perlu membuat aplikasi penunjang yang bersifat local yang menjadi beckup dalam proses penyusunan data pemilih yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi pemilih ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat, cek data pemilih dan pendaftaran online bagi pemilih yang belum terdaftar pada saat proses coklit.

KPU yang dibantuk oleh Pemerintah Kota Medan juga harus semaksimal mungkin melakukan sosialisasi guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mau terlibat dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih di Pemilihan serentak 2020 mendatang. Karena DP4 dari pemerintah dan koordinasi yang baik dengan disdukcapil serta penyusunan dan pemutakhiran data pemilih yang maksimal oleh KPU Kota Medan dan jajaran belum mampu menjamin akurasi dan validitas daftar pemilih seratus persen tanpa adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu serta pengawasan yang melekat dari pengawas pemilu dalam setiap tahapan penyusunan data pemilih

Padahal akurasi data pemilih ini sangat penting untuk mencapai pemilu yang demokratis, berkualitas dan berintegritas karena secara teknis bentuk jaminan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat, karena persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Meskipun  berdasarkan regulasi tetap memberikan solusi bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya, yaitu dengan menggunaka KTP elektronik, namun pemilih ini baru dapat menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditutup, sehingga banyak masyarakat yang mengaggap pemilih ini sebagai pemilih kelas dua.

Akurasi penyusunan dan pemutakhiran data pemilih juga menjadi dasar KPU Kota Medan dalam menentukan jumlah dan pemetaan TPS di Kota Medan serta besarnya jumlah logistik yang harus disediakan dalam pelaksaan Pemilihan yang berimbas pada alokasi anggaran yang akan digunakan. Yang tak kalah pentingnya akurasi penyusunan dan pemutakhiran data pemilih juga sangat berhubungan dengan tingkat partisipasi pemilih, semakin akurat data pemilih maka dapat dipastikan partisipasi pemilih yang masih menjadi tolak ukur kesuksesan pemilu di Indonesia juga akan meningkat.

Karena itu, pada pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Walikota – Wakil Walikota Medan 2020 yang dimulai dengan penyusunan daftar pemilih oleh KPU Medan 23 Maret 2020, lalu coklit serentak 18 April 2020 dan berakhir pada penetapan DPT di 13 Juli 2020 – 20 Juli 2020, semua pihak dapat berperan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Sehingga kualitas DPT yang akurat dapat tercapai.

Oleh : Nana Miranti (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, Divisi Program, Data dan Informasi Periode 2018-2023)

Tulisan telah terbit di Harian Analisa, Jumat, 10 Januari 2020

COMMENTS