Idealisme Badan Ad Hoc Pilkada 2020

Idealisme Badan Ad Hoc Pilkada 2020

Badan ad hoc penyelenggara pemilu/pemilihan (PPK, PPS, KPPS) selanjutnya disingkat dengan “Badan ad hoc” memiliki peran yang sangat strategis untuk menentukan kualitas demokrasi bangsa ini, karena sistim dan penentuan hasil akhir pemilu yang ditetapkan KPU didasarkan pada proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi berjenjang, sehingga posisi badan ad hoc ditempatkan sebagai pilar utama untuk menjaga proses pemilu.

Berdasarkan UU & PKPU tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilu, Badan ad hoc sesuai tingkatannya harus mengerjakan tugas-tugas yang bersifat sangat teknis meliputi kegiatan sosialisasi, pemutakhiran data pemilih, pemetaan TPS, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dan rekapitulasinya, distribusi undangan pemilih, penerimaan dan pendistribusian logistik, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, membuat berita acara dan pengumuman-pengumuman, dan tugas eksekutorial lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Di lapangan, Badan ad hoc harus berhadapan langsung dengan masyarakat/pengguna hak pilih dan peserta pemilu, menyelesaikan keberatan-keberatan para pihak dan segera menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas  pemilu sesuai tingkatannya serta bersedia bekerja penuh waktu.

Dalam konteks etika, Badan ad hoc diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.  “... menjadi penyelenggara pemilu adalah kesukarelaan mulia, ketika sudah memutuskan menjadi penyelenggara pemilu berarti bersedia mengurangi atau menghibahkan sebagian hak dan kebebasan sebagai warga negara, hal ini yang membedakan dengan warga biasa, tidak semua orang mampu menjadi penyelenggara pemilu …“ (DR. Harjono, Ketua DKPP, 2019). Pembatasan kebebasan dimaksud, dapat dimaknai bahwa seluruh unsur penyelenggara pemilu tak terkecuali Badan ad hoc dituntut harus selalu menjaga independensi dan integritasnya yang dicerminkan dalam setiap ucapan, sikap dan tindakannya baik dalam keadaan sedang menjalankan tugas maupun dalam lingkungan pergaulannya sehari-hari, sepanjang yang bersangkutan menjadi penyelenggara pemilu, sepanjang itupula ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu mengikat pada dirinya.

Mengingat porsinya tersebut, tentu dibutuhkan SDM Badan ad hoc yang mumpuni dan multitalenta, tidak hanya memiliki kecapakan dan pengetahuan teknis kepemiluan yang baik, tetapi harus juga memiliki dedikasi dan intregitas yang tinggi serta keikhlasan mengabdikan diri kepada Negara.

Evaluasi

Untuk mendapatkan Badan ad hoc yang ideal sesuai harapan, dalam praktik tidaklah mudah, dibutuhkan suatu animo masyarakat dan sistim rekrutmen yang ketat dari KPU. Dalam rekrutmen Badan ad hoc pada pemilu/pilkada sebelumnya, motivasi calon Badan ad hoc yang mendaftar diri cukup beragam, diantaranya karena sedang mengganggur dan membutuhkan pekerjaan ; mencari pengalaman menjadi penyelenggara pemilu, ; sebagai bahan referensi kelak melamar jadi Komisioner KPU Kabupaten/Kota atau jenjang karir lainnya didunia kepemiluan, ; ada yang  menganggap menjadi Badan ad hoc untuk mengaktualisasikan dirinya kepada masyarakat, ; ada yang merasa sudah mencintai pekerjaan menjadi Badan ad hoc karena sudah memiliki pengalaman sebelumnya, ;  gagal rekrutmen di lembaga penyelenggara lainnya, dan seterusnya.

Dibeberapa daerah Kabupaten/Kota tertentu, justru mengalami kesulitan mencari warga, generasi muda yang memenuhi syarat dan mau menjadi anggota KPPS dengan alasan yang juga beragam diantaranya karena honor kecil, beresiko tinggi, sudah mememiliki pekerjaan lain, tidak mau terlibat urusan politik dan seterusnya.

Dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, integritas penyelanggara pemilu menjadi sorotan publik, beberapa isu hoax telah diklarifikasi oleh KPU. Di tingkat KPU Kabupaten/Kota kedudukan Badan ad hoc dicurigai sangat berpotensi dapat diintervensi / dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu atau peserta pemilu. Di Kota Medan misalnya, terdapat beberapa anggota Badan ad hoc yang telah dijatuhi sanksi oleh KPU Kota Medan karena kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Evaluasi kinerja Badan ad hoc Pemilu 2019 sudah tentu menjadi bahan evaluasi utama bagi satker KPU Kota Medan dalam melakukan rekrutmen Badan ad hoc dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 mendatang.

Secara nasional, berdasarkan Evaluasi beberapa penyelenggaraan Pemilu/Pilkada Serentak yang lalu, terdapat perubahan aturan/kebijakan sistim rekrutmen Badan ad hoc yang menunjukan ke arah yang lebih baik ; (a). sebelumnya syarat usia Badan ad hoc minimal berusia 25 tahun diubah menjadi minimal berusia 17 tahun s.d. (direncanakan terdapat ketentuan batas maksimal usia tertentu), (b). sebelumnya pemilihan anggota PPS melalui rekomendasi dari Kelurahan/Desa/BPD diubah dengan mekanisme sistim terbuka untuk umum (c). adanya pengusulan kenaikan honorarium Badan ad hoc kepada Menkeu RI disesuaikan dengan kemampuan APBD dan, (d) adanya alokasi anggaran santunan untuk Badan ad hoc yang meninggal dunia/kecelakaan/sakit dalam menjalankan tugas dengan klasifikasi yang ditentukan, (e). persyaratan kesehatan calon anggota KPPS (direncanakan diperketat) serta hal-hal lainnya dalam rangka menyikapi aspirasi publik. Bebarapa langkah tersebut merupakan bentuk upaya-upaya dan perhatian KPU dalam rangka meningkatkan kemandirian dan profesionalisme Badan ad hoc.

Jadwal Rekrutmen

Jika tidak terdapat perubahan jadwal dan kebijakan, KPU Kabupaten/Kota di 270 daerah (9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota) yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020, dijadwalkan akan melaksanakan tahapan rekrutmen/pembentukan Badan ad hoc dalam Pilkada Serentak tahun  2020. Pembentukan PPK dan PPS dimulai pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 14 Februari 2020, sedangkan tahapan pembentukan untuk KPPS dimulai pada tanggal 21 Juni 2020 sampai 21 Agustus 2020 yang didahului sebelumnya dengan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Secara resmi KPU Kabupaten/Kota akan mengumumkan tahapan hrekrutmen Badan ad hoc kepada publik setelah PKPU/aturan teknis lebih rinci mengenai mekanisme pembentukan Badan ad hoc Pilkada Serentak tahun 2020 diterbitkan oleh KPU.

Partisipasi Publik

Dalam rekrutmen Badan ad hoc, KPU memiliki jangkauan yang terbatas untuk mengetahui secara faktual track record calon-calon Badan ad hoc yang mendaftarkan diri, mengingat jumlah pelamar dan kebutuhan Badan ad hoc yang cukup banyak sesuai kebutuhan daerah, termasuk mendeteksi apiliasinya dengan peserta pemilu meskipun Badan ad hoc yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi atau persyaratan umum lainnya bahkan telah menandatangani surat pernyataan/fakta integritas

Dengan sistim rekrutmen terbuka yang diterapkan KPU dan adanya pembatasan dua periodesasi bagi anggota PPK, PPS dan KPPS untuk jabatan yang sama, membuka ruang dan kesempatan luas bagi publik untuk berperan atau berpartisipasi aktif dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Bentuk partisipasi aktif tersebut dapat dilakukan dengan cara, antara lain : (1). Memberikan informasi, tanggapan dan masukan terkait pemenuhan syarat calon anggota Badan ad hoc yang diumumkan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan yang ditentukan, (2). Melakukan pengawasan partisipatif terhadap seluruh tahapan rekrutmen/pembentukan Badan ad hoc yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, (3). Mendaftarkan diri dan mengikuti tahapan rekrutmen sebagai calon Badan ad hoc . Suatu nilai tambah, apabila formasi Badan ad hoc diisi oleh tokoh-tokoh muda peduli pemilu yang memiliki integritas yang baik dan kemampuan penguasan Teknologi Informasi mengingat saat ini KPU sedang melakukan kajian penerapan E-Rekap (rekapitulasi elektronik) dalam Pilkada Serentak tahun 2020, -disisi lain terkadang juga faktor non teknis seperti penampilan yang menarik dan kesan “good looking” diperlukan untuk ditempatkan pada bagian front line di TPS, kegiatan pendataan pemilih dan kegiatan pelayanan lainnya yang berinteraksi langsung kepada masyarakat.

Kesimpulan

Begitu banyaknya kreteria ideal yang kita inginkan harus ada pada diri Badan ad hoc, dan sejalan dengan tinggi ekspektasi publik terhadap kesempurnaan kinerja penyelenggara pemilihan, menjadikan hal ini sebagai salah satu sektor penting sekaligus menjadi tantangan besar bagi KPU dan semua pihak khususnya para pemangku kepentingan (penyelenggara, kontestan, pengawas, masyarakat/pemilih dan relawan) untuk mewujudkannya. Cukup sulit memang, namun bukan berarti tidak bisa kita wujudkan. Keterbukaan dan transparansi KPU dalam pelaksanaan rekrutmen Badan ad hoc sesungguhnya dimaksudkan agar publik berpartisipasi aktif dengan potensi SDM/kearifan lokal yang dimiliki ikut memastikan Badan ad hoc Pilkada Serentak tahun 2020 diisi oleh orang-orang yang memiliki idealisme yang baik mampu mengemban tugas, fungsi, kewajiban dan tanggungjawab sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan. Semoga “proses” dan hasil pelaksanaan Pilkada Serentak tanggal 23 September 2020 lebih berintegritas dan partisipatif.

Oleh : Agussyah Ramadani Damanik (Ketua KPU Kota Medan Periode 2018-2023)

Tulisan ini telah terbit di Harian Analisa, Medan, Jumat, 10 Januari 2020

COMMENTS