Menakar Kadar Partisipasi Pemilih di Kota Medan Menyongsong Pilkada Serentak 2020

Menakar Kadar Partisipasi  Pemilih di Kota Medan Menyongsong Pilkada Serentak 2020

Intro

Tak terasa, tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan sudah di depan mata dan akan berlangsung sebentar lagi. Rakyat di negri ini baru saja usai melaksanakan pesta demokrasi Pemilu serentak Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif tahun 2019. Pesta demolkrasi yang baru saja usai ini berlangsung cukup aman dan lancar dengan tingkat partisipasi yang cukup menggembirakan. Paling tidak untuk Kota Medan tingkat partisipasi tercatat cukup signifikan yakni 74.20 % untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan 73,67 % untuk Pemilihan DPRD Kota Medan. Ada peningkatan angka partisipasi yang cukup tajam dari Pemilihan Preiden dan Wakil Presiden serta Legislatif tahun 2014, meskipun tetap saja belum mencapai target nasional yang dipatok di angka 77.5 %.

Menyongsong Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Medan yang sebentar lagi akan memasuki tahapan, penulis merasa perlu untuk merefleksikan asa dan rasa terkait momentum Pilkada Kota Medan yang akan datang. Akankah tragedi 2105 bakal terulang kembali, yakni anjloknya angka kehadiran warga ke TPS, yang hanya 25.38 % dan tercatat terendah di seluruh Indonesia; atau barangkali ada proses perubahan yang lebih baik mengingat capaian angka partisipasi pemilih yang cukup tajam pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif tahun 2019, yang mencapai angka 74 %. Mesikipun angka ini tidak mencapai target nasional 77.5 % . Namun angka partisipasi yang diraih pada Pemilu 2019 tergolong cukup progresif pada rentang waktu 10 tahun terakhir.

Fluktuasi Angka Partisipasi

Di tengah persiapan menghadapi momentum Pemilihan Kepala Daerah serentak yang sebentar lagi akan segera memasuki tahapan, tentunya menariik untuk menyandingkan sekaligus membandingkannya dengan pemilihan sebelumnya khususnya pada level yang sama , yakni Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 yang lalu. Ada fakta yang menarik bahwa trend kehadiran Pemilh di Kota Medan pada setiap Pemilihan kepala daerah, baik itu Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Walikota dan Wakil Walikota cendrung menurun.

Hal ini sebagaimana terpapar dalam matriks data partisipasi yang dimiliki oleh KPU Kota Medan, dari data yang ada di KPU Kota Medan terlihat jelas bagaimana dinamika dan trend kehadiran pemilih ke TPS pada setiap Pilakda yang berlangsung di Kota Medan pada 15 tahun terakhir. Tampilan data ini secara infografis menunjukkan suatu pola yang sebenarnya bisa dipelajari dan dianaliis sehingga bisa diproyeksi trend kehadiran pemilih pada Pilkada yang akan datang. Tentunya proses untuk memahami pola ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Dari data yang dimiliki oleh KPU Kota Medan, cukup memberikan informasi yang memadai untuk melihat dan menganalisis pola fluktuasi angka partisipasi yang ada. Terlihat bahwa pada setiap Pemilu yang bersifat nasional, trend kehadiran pemilih relatif cukup tinggi.

Trend Partisipasi Pemilih pada Pemilu

Pemilu Legislatif tahun 2004 yang menunjukkan angka partisipasi mencapai 78.21 % capaian angka partisipasi tertinggi yang pernah diraih selama kurun waktu 15 tahun. Namun pada Pemilu Presiden tahun 2004 angka partisipasi menunjukkan angka yang rendah baik pada Putaran I maupun Putaran II, yakni 66.56 % dan 62.59 %. Pada Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2009 angka partisipasi pemilih di Kota Medan semakin menurun yakni 47.44 % untuk Pemilu Legislatif dan 52.35 % untuk Pemilu Presiden. Selanjutnya pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 angka kehadiran pemilih di TPS mengalami kenaikan , yakni 51.83 % untuk Pemilu Legislatif dan 55.59 % untuk Pemilu Presiden.

Angka kehadiran pemilih ke TPS menunjukkan trend yang semakin meningkat pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legsilatif tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak secara nasional. Untuk Kota Medan angka kehadiran Pemilih ke TPS menunjukkan angka 74.20 % pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya angka kehadiran untuk Pemilu Legislatif, yakni masing masing DPR RI sebesar 73.81 %; DPD sebesar 73.95 % , DPRD Propinsi 73.72 % dan DPRD Kota sebesar 73.67 %. Tampilan angka partisipasi pemilih pada setiap Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden ternyata relatif tinggi. Jika pada tahuin 2004 angka partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif cukup tinggi yakni 78.21 % sedangkan pada tahun 2019 angka partisipasi pemililih yang tinggi terlihat pada Pemilu Presiden yakni mencaoai 74.20 %. Artinya selama 15 tahun terakhir (2004 2019) ada pola yang menggambarkan trend angka partisipasi pemilih atau kehadiran pemilih ke TPS pada setiap Pemilu atau Pemilihan di Kota Medan.

Kesimpulan bahwa pada saat berlangsungnya Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif, pemilih di Kota Medan cendrung menunjukkan angka partisipasi yang tinggi walau belum atau tidak sampai mencapai target secara nasional. Sepertinya pola ini akan kembali berulang pada momentum Pemilu yang sama, yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden

Trend Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah

Sebaliknya pada Pemilihan Kepala Daerah, baik Pilgub maupun Pilwako, trend angka partisipasi dan kehadiran pemilih di Kota Medan cendrung mengalami penurunan secara tajam. Dari data yang ada terlihat bahwa trend angka partisipasi pemilih tiak pernah mencapai angka 60 %. Artinya bahwa masyarakat tidak begitu tertarik atau peduli dengan Pemilihan kepala daerah, baik itu Gubernur maupun Walikota. Dari beberapa kali pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Walikota dan Wakil Walikota angka kehadiran pemilih ke TPS cendrung menurun tajam. Pada Pilwako tahun 2005, angka partisipasi menembus angka 54.70 %, sedangkan Pilgub tahun 2008 angka partisipasi sebesar 47.10 %. Selanjutnya Pilwako 2010 yang berlangsung dua putaran, angka partisipasi pemilih semakin menurun. Pada putaran I angka partisipasi pemilih sebesar 35.68 % dan pada putaran II sebesar 38.28 %. Sementara pada Pilgub 2013 angka partisipasi pemilih berada di angka 36.58 %, lebih rendah dari Pilgub 2008. Selanjutnya pada Pilwako tahun 2015 angka partisipasi pemilih menunjukkan penurunan yang semakin tajam, yakni 25.38 %, terendah dalam sejarah Pemilihan di Indonesia. Pada Pilgub tahun 2018, angka partisipasi pemililh mengalami peningkatan, yakni mencapai 55.80 %. Dari tampilan data infografik yang ada pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan (baik Pilgub maupun Pilkwako) menampilkan pola yang tidak biasanya, khususnya pada tampilan grafik tahun 2015, di mana derajat angka partisipasi pemilih mengalami keanjlokan secara signifikan. Pola ini sesuatu yang tidak biasa atau menyimpang, tentunya disebabkan oleh berbagai faktor. Kalau hanya sekedar membaca grafik yang ada., tampilan angka partisipasi yajg rendah pada Pilwako baik tahun 2010 maupun tahun 2015 sebenarnya sudah bisa diprediksi, karena masih tampilnya petahana {incumbent} dalam proses kontestasi. Masyarakat pemilih tentunya masih dibayangi oleh peristiwa pemilihan yang sebelumnya dengan calon yang juga sama ditambah dengan hasil yang dirasakan selama petahana menjabat. Inilah yang pada akhirnya mempengaruhi prilaku pemilih pada Pilkwako 2015.

Kesimpulan

Menakar kadar partisipasi pemilih di Kota Medan tentunya tidak gampang apalagi dengan hanya mengacu pada dinamika trend angka partisipasi selama 14 tahun terakhir. Paling tidak melalui tampilan infogafik trend angka partisipasi yang ada kita mendapatkan suatu pola yang cendrung ajeg, yakni: bahwa pada setiap Pemiliu yang bersifat nasional, trend angka partisipasi di Kota Medan cendrung tinggi sedangkan untuk Pemilihan Kepala Daerah angka partisipasi cendrung rendah. Keputusan warga untuk menjalankan hak pilihnya bukanlah sebuah keputusan yang instan dan dadakan. Mengutip dari Svitaylo (2014:940}, bahwa yang mempengaruhi prilaku pemilih untuk memutuskan memilih atau tidak memilih merupakan kombinasi antara rasionalitas (kognitif) dan emosional (afektif) pada akhirnya melahirkan suatu penilaian (evaluasi) untuk melakukan tindakan (aksi) memilih atau tidak memilih. Tesis ini sangat membantu untuk melihat prilaku pemilih pada Pilwako Medan tahun 2015, dimana angka partisipasi warga hanya mencapai angka 25.38 %. Bahwa rendahnya kehadiran pemilh ke TPS atau keputusan pemilih untuk memilih dan tidak memilih terkait dan dipengaruhi oleh ketiga aspek diatas ,yakni aspek kognif (rasionalitas), aspek afektf (emosional} dan aspek penillaian {evaluatif}.

Menyorot pada Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2019 yang baru lalu, ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama yang berguna untuk melihat proses dan progres serta proyeksi Pilkada Walikota Medan tahun 2020 yang akan datang. Setidaknya ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dilihat, yakni: Pertama masalah data pemilih tetap (DPT); Kedua masalah sosialisasi dan kampanye; Ketiga masalah manajemen logisitik Keempat masalah SDM penyelenggara dalam melaksanakan teknis penyekenggaran serta Kelima masalah figure atau sosok calon. Inilah lima issu krusial yang mungkin akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada Walikota di Kota Medan tahun 2020 yang tentunya akan berdampak pula pada capaian angka partisipasi.

Merefelksi dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan selama ini, pada dasarnya sudah menggunakan segala cara, yakni dengan pendekatan yang bewrsifat TSM (terstruktur, sistematis dan massif) namun tetap saja pada hari H Pencoblosan , sedikit warga yang hadir ke TPS, selebiihnya memilih untuk bepergian liburan atau memilih tetap dirumah. Inilah realitas yang terpapar pada pesta demokrasi Pilwako Kota Medan tahun 2015. Hari Pencoblosan yang selalu ditandai dengan libur nasional sehingga tidak alasan bagi para pemilih untuk tidak hadir pada saat hari pemilihan. Hari pemilihan tidk lagi dianggap sakral sehingga harus dijaga dan dihargai serta dimaknai sebagai suatu yang benar benar penting bagi seluruh rakyat di negeri ini, karena pada hari itu merupakan hari untuk memilih pemimpin yang akan dipercaya memimpin negeri ini untuk periode lima tahun ke depan.

Desakralisasi hari Pemilihan atau Pemilu telah berlangsung secara tanpa disadari. Pemilu atau hari Pemilihan tidak lagi dianggap menjadi sesuatu yang penting apalagi sakral. Padahal pemerintah telah menetapkan sebagai hari libur secara nasional. Hal ini berbeda pada saat masyarakat menyambut hari libur pada saat Iedhul Fithri lebaran atau tahun baru; di mana warga masyarakat begitu antusias dan jauh jauh hari sudah menyiapkan diri untuk mudik dan merayakan lebaran ataupun tahun baru di kampung bersama keluarga. Sehinigga suasana lebaran/tahun baru menjadi sebuah momentum yang benar benar dimaknai sebagai hal yang penting dan sakral oleh masyarakat. Realitas paradoks inilah yang tergambar di Kota Medan pada saat berlangsungnya berapa kali proses pemilihan kepala daerah, baik Gubernur maupun Walikota di daerah ini.

Prihatin? Ya , tentu saja kita sangat prihatin dengan kenyataan sedemikian ini. Karena itu perlu ada upaya untuk menelusuri serta mencari tahu apa yang menjadi penyebab sembari menyiapkan solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Yang pasti KPU sebagai penyelenggara Pemilihan atau Pemilu tentunya tidak dapat bekerja sendiri mengatasi problem rendahnya partisipasi masyarakat melainkan perlu kerjasama dengan semua pihak, baik itu pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi serta partai politik dan pihak terkait lainnya.

Oleh : Edy Suhartono (Komisoner KPU Medan, Kordinator Divisi SDM dan Parmas)

Artikel sudah ditayangkan di Harian Analisa, pada Kamis, 31 Oktober 2019

 

COMMENTS