Menjaga DPT Berkualitas di Pusaran Covid-19

Menjaga DPT Berkualitas di Pusaran Covid-19

BERBEDA dari pelaksanaan pesta demokrasi sebelumnya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020 dilakukan dalam kondisi masih menyebarnya corona virus Disease 2019 (Covid-19). Penyelenggara tidak hanya harus mensukseskan teknis setiap tahapan, tapi juga dituntut menjaga kesehatan diri; keluarga;  pemilih dan pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan nantinya. Pusaran Covid-19, juga membuat  pekerjaan penyelenggara semakin kompleks.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, ada beberapa kriteria wilayah berdasarkan risiko penyebaran corona virus Disease 2019 berdasarkan warna yaitu zona hijau ditandai untuk wilayah yang tidak terdampak virus, zona kuning (Risiko Rendah), zona orange (Risiko Sedang), dan zona Merah (Risiko Tinggi tertular virus). Namun Secara penerapan regulasi, baik di Peraturan KPU, Surat Keputusan atau Surat Edaran yang dikeluarkan KPU RI tidak ada perbedaan zona. 270 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah langsung tetap harus melaksanakan seluruh tahapan secara keseluruhan.

Kota Medan, meski berada dalam zona merah penyebaran Covid-19, setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Penggangti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 tentang  Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang dimana pada Pasal 201A ayat 2 berbunyi pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020 maka seluruh tahapan yang tertunda tetap harus kembali dilanjutkan pada 15 Juni 2020.

Diawali dengan mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta melantik Petugas Pemungutan Suara (PPS) ditingkat Kelurahan, tahapan penting saat ini yang dilakukan KPU Kota Medan adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Tahapan ini merupakan salah satu titik krusial yang sangat menentukan kelanjutan tahapan berikutnya, seperti penentuan jumlah TPS; alokasi logistik; pola sosialisasi kampanye; rekapitulasi hasil suara dan lain sebagainya. Jika hasil pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tidak akurat dan bermasalah, dapat dipastikan tahapan pemilihan selanjutnya juga akan terganggu.

Adapun 14 tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ditingkat KPU Kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5/2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 yaitu: 1. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS; 2. Pencocokan dan penelitian; 3. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS; 4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK; 5. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota; 6. Rekapitulasi daftar pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk di Tetapkan sebagai DPS; 7. Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK; 8. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS; 9. Perbaikan DPS oleh PPS; 10. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK; 11. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota; 12. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT; 13. Penyampaian DPT kepada PPS; dan 14. Pengumuman DPT oleh PPS.

Tahapan Awal jadi Kunci

Ada dua tahapan awal yang sangat menentukan atau menjadi kunci akurasi dan kualitas data pemilih, yaitu Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota atau biasanya disebut dengan pemetaan pemilih kedalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pemutakhiran data memilih dengan melakukan Pencocokan dan penelitian (Coklit).

Dengan pemetaan TPS yang akurat di masa penyebaran corona virus Disease 2019  harapan akan mempermudah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam menjalankan tugasnya. Karena pemilih yang akan dicoklit memang berada dalam lingkungan dan alamat yang saling berdekatan serta pemilih yang satu keluarga berada dalam TPS yang sama. Sehingga PPDP tidak terlalu lama berada dilapangan untuk melakukan proses coklit.

Sesuai dengan Surat Edaran (SE) KPU RI nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020  tertanggal 5 Juli 2020 terkait pemetaan TPS dijelaskan bahwa pemilih dalam satu TPS maksimal 500 orang dengan memerhatikan: a. Tidak mengabungkan pemilih dalam satu kelurahan yang berbeda dalam satu TPS; b. Tidak memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain dalam TPS yang berbeda; c. Tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga yang berbeda; d. Memudahkan pemilih; e. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis serta f. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Strategi KPU Medan dan Peran Masyarakat

Untuk mendapatkan pemetaan yang akurat ini, ada beberapa hal yang dilakukan KPU Kota Medan. Pertama sebelum Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diturunkan KPU RI melalui KPU Provinsi pada 21 – 23 Maret 2020 diserahkan ke PPK dan PPS untuk dipetakan. Operator KPU Kota Medan terlebih dahulu melakukan pencermatan terhadap DP4 yang ada, seperti kemungkinan adanya potensi-potensi ganda dalam DP4 untuk segera dibersihkan.

Kedua, KPU Kota Medan juga melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Kota (Pemko) sejak awal, bahkan sebelum DP4 diturunkan KPU RI terkait alamat atau nama jalan yang ada di Kota Medan berbasis lingkungan. Harapannya, dengan adanya informasi ini maka PPK dan PPS yang masih minim pengetahuan terkait kewilayahan kerjanya tetap dapat melakukan pemetaan TPS secara akurat dan menempatkan pemilih tidak jauh dari TPS nya.

Ketiga, agar pemilih yang ada dalam satu keluarga tidak terpisah. KPU Kota Medan juga melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara berkala kepada PPK dan PPS terutama yang membidangi data terkait pengunaan rumus-rumus dalam format spreadsheet (microsoft excel). Sehingga penyusunan pemilih yang ada dalam satu nomor kartu keluarga (KK) yang sama untuk di tempatkan dalam satu TPS dapat lebih mudah dilakukan. Mengingat data pemilih yang dipetakan jumlahnya cukup besar.

Keempat, KPU Kota Medan selama pemetaan TPS juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan terutama terkait pergerakan data penduduk mutasi keluar dan mutasi masuk yang ada di Kota Medan. Karena data kependudukan yang diserahkan Kementrian Dalam Negeri (kemendagri) ke KPU RI untuk disingkronkan dengan DPT Pemilu terakhir untuk diturunkan ke KPU yang melaksanakan pemilihan serentak dalam bentuk DP4 merupakan data penduduk semester pertama hingga juni 2019, padahal pergerakan penduduk di Kota Medan cukup cepat terjadi. Dengan melakukan beberapa hal ini, harapannya pemetaan TPS dapat lebih akurat dilakukan.

Selanjutnya yang paling penting dilakukan untuk menentukan akurat dan kualitas data pemilih, yaitu proses pemutakhiran data pemilih dengan melakukan Pencocokan dan penelitian (coklit) langsung door to door oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Karena dengan mendatangi pemilih secara langsung ini, maka KPU Kota medan akan mengetahui secara rill berapa jumlah pemilih yang memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Dengan kondisi Kota Medan yang masih masuk dalam kategori zona merah terkait penyebaran corona virus Disease 2019, maka KPU Medan sedapat mungkin menghindari pertemuan yang mengumpulkan banyak orang. Padahal dalam proses Coklit ini ada sekitar 4.296 PPDP yang harus dibimtek terkait tata cara proses coklit yang harus mereka lakukan selama masa kerja 15 Juli – 13 Agustus 2020.

Untuk itu, guna mengatasi minimnya pertemuan dengan PPDP karena hanya dilakukan bimtek satu kali berbasis anggaran. KPU Kota Medan juga menyiapkan beragam video tutorial tata cara tugas PPDP. dengan adanya fasilitas video ini diharapkan muncul PPDP  yang mumpuni dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu, KPU Kota Medan juga mengintruksikan kepada PPS untuk melakukan komunikasi yang intensif lewat teknologi dengan PPDP melalui group chat.  Dengan medium teknologi ini, maka permasalahan yang dihadapi PPDP dalam proses coklit di tengah pendemi dapat segera teratasi meski tanpa komunikasi tatap muka langsung dengan jajaran PPS . Selain itu, laporan proses coklit oleh PPDP dapat dilakukan lebih cepat.

Penutup

Agar pelaksanaan proses coklit ini dapat berjalan maksimal, KPU Kota Medan secara berkala juga akan melakukan proses monitoring langsung terhadap kinerja PPDP. Dimana sesuai dengan PKPU Nomor 2/2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bahwa proses monitoring dilakukan dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% dari jumlah TPS yang ada. Untuk Kota Medan dimana ada 4.296 TPS, maka KPU Kota Medan harus memonitoring paling sedikit 215 TPS  dalam satu waktu.

Harapannya, dengan adanya beberapa tahapan yang dilakukan KPU Kota Medan dalam penyusunan data pemilih di tengah pendemi ini. kualitas dan akurasi data pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2020 dapat tetap terjaga. Jangan lupa cek data pemilih anda di link lindungihakpilihmu.kpu.go.id dan tunggu PPDP KPU Medan di rumah Anda.

Oleh : Nana Miranti – Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, Divisi Program, Data dan Informasi Periode 2018-2023

COMMENTS