Breaking News

Pemilu Serentak : e-voting sebagai solusi?

Oleh : Sri Rahayu

 

Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada 17 April 2019 yang lalu dapat dikatakan berjalan dengan baik dan lancar. Fakta bahwa ditemukannya beberapa permasalahan dapat di katakan tidak berdampak siginifikan dari proses berjalannya pemilu itu sendiri. KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya cukup baik dalam menyelengarakan Pemilu, demikian juga dukungan dari pihak pemerintah maupun partai politik yang menjadi peserta Pemilu.

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. UU ini merupakan gabungan dari UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.

 

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

 

Gelaran Pemilu serentak sesuai amar putusan MK, tentunya menjadi sebuah hal yang baru dalam  proses demokrasi di Indonesia. Berkenaan  dengan  UU  Pemilu   yang   memberikan  waktu  serba  terbatas terhadap  penyelesaian  sengketa  Pemilu,   maka  penting  untuk  dilakukan pengkajian kembali  apakah  rumusannya  telah  ideal  untuk  dijadikan  alat dalam menyelesaikan persoalan Pemilu yang dalam pembuktiannya sulit dan membutuhkan waktu yang lama.

 

Oleh karena itu, seharusnya legislatif harus kembali melakukan  kajian  ataupun  perbandingan  dengan  negara  lain  guna  mencari format  waktu  yang  ideal  dalam  menyelesaikan  sengketa  Pemilu.  Selain  itu, akademisi  juga  tidak  boleh  berpangku  tangan  dalam  melihat  kondisi  yang demikian.  Misalnya  akademisi  dapat  memberikan  usulan  desain  waktunya.

 

Selain itu, permasalahan lain yang timbul pada pemilu 2019 adalah tahapan dan kegiatan  pemilu yang dinilai sangat padat, bahkan pemilu 2019 ini meninggalkan duka mendalam kepada sebagian keluarga penyelenggara pemilu. Banyak laporan bahwa di beberapa daerah, para petugas dan penyelenggara pemilu sampai menderita sakit bahkan meninggal dalam menjalankan tugas. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab sakit dan meninggalnya para petugas dan penyelenggara pemilu tersebut.

 

Dikutip dari nasional.kompas.com, Komisioner KPU Viryan Aziz memberi pernyataan bahwa gelaran pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden cukup dilakukan hanya sekali ini kerena melebihi kapasitas untuk mewujudkan pemilihan yang efektif dan berintegritas serta damai. Pihaknya juga menambahkan bahwa Pemilu Serentak dibagi atas 2 (dua) yaitu Pemilu Serentak nasional dan Pemilu Serentak Daerah.

 

Pemilu Serentak Nasional untuk memilih pejabat tingkat   nasional melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR dan DPD. Sedangkan Pemilu Serentak Daerah untuk pemilih pejabat tingkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota serta Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

Tercatat jumlah petugas KPPS yang meninggal per tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan pukul 08.00 WIB sebanyak 469 petugas KPPS, 92 orang petugas pengawas dan 22 petugas pengaman, total berjumlah 583 orang. Selain itu, Evi Novida Ginting, Komisoner KPU menambahkan 4.602 orang petugas KPPS jatuh sakit.

 

Jika dirunut permasalahan terkait banyaknya angka korban jiwa yang dinilai fantastis ini, khususnya KPPS dapat dilihat dari sistem kerja badan adhoc ini diatur pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

 

KPPS mulai bekerja dari 5 (lima) hari dan tanggal sebelum pemungutan suara. Mulai dari mengumumkan hari, tanggal, waktu dan lokasi TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya. Dilanjut dengan menyampaikan formulir model C6-KPU serta menyiapkan Lokasi dan pembuatan TPS. KPPS memastikan dan bertanggung jawab agar semua calon pemilih terfasilitasi untuk mendapatkan haknya.

 

Ditambah lagi saat hari-H pemungutan suara dilanjut dengan penghitungan suara. Penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada 1 (satu ) hari sejak hari pemungutan suara dan dilakukan tanpa jeda sesuai pasal 51 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019.

 

Pengisian formulir yang banyak dan rumit juga menambah beban kerja KPPS apalagi  tanpa adanya pembekalan yang cukup dari PPS sebagai pihak yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan bimbingan teknis kepada seluruh anggota KPPS. Adanya aturan tentang Petugas KPPS yang tidak boeh dua periode pun menjadi salah satu faktor penyumbang bertambahnya waktu dalam setiap tahapan baik pemungutan maupun penghitungan di TPS. Sehingga petugas KPPS yang dilantik merupakan ‘orang baru’ di dunia ke-pemilu-an ini.

 

Pemilu serentak membagi 5 (lima) surat suara kepada setiap pemilih. Satu surat suara untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, sedangkan empat surat suara untuk memilih anggota legislatif. Misalnya dalam pengisian formulir saat rekapitulasi. Formulir C1-DPR sebanyak sekitar lima lembar halaman yang harus ditanda tangani semua anggota KPPS dan saksi. Banyaknya halaman tergantung dari banyaknya jumlah caleg yang terdaftar dalam surat suara. Formulir ini dibuatkan salinannya minimal sebanyak empat yaitu: 2 untuk PPS (kelurahan), 1 untuk panwas, dan 1 untuk arsip. Sisanya tergantung jumlah saksi partai politik yang hadir. Bayangkan betapa banyaknya yang harus ditanda tangani oleh anggota KPPS.

 

Jatuhnya korban KPPS merupakan salah satu dampak dari sistem pemilu yang konvensional saat ini. Belum lagi kesalahan input data formulir C1 yang berisi perolehan suara di tingkat TPS ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Namun, KPU merilis bahwa kesalahan entry data tersebut sebenarnya sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan total jumlah TPS sebanyak 813.350 TPS. Terlepas dari hal tersebut, hal ini sangat menyita perhatian publik sehingga timbul rasa ketidakpercayaan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

 

Banyak gagasan untuk mencoba melaksanakan pesta demokrasi ini dengan sentuhan teknologi (e-voting). Perlunya melakukan transformasi pemilu secara digital tanpa mengurangi asas-asas demokrasi. Pemanfaatan teknologi yang dinilai lebih efisien dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, cepat dan akurat.

 

Elektronik Voting atau disingkat e-voting, merupakan sistem pemilihan/ pemungutan yang dilakukan secara elektronik. Menurut Sanjay & Ekta, E-voting mengacu pada sistem dimana pemilih memberikan suaranya menggunakan sistem elektronik, bukan kertas suara (atau mesin mekanik untuk mencoblos kertas suara). Setelah direkam, suara elektronik disimpan secara digital dan ditransfer dari setiap mesin pemungutan suara elektronik ke sistem penghitungan.

 

E-Voting adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital [VoteHere Inc, April 2002]. Centinkaya dan Centinkaya menambahkan bahwa e-voting refers to the use of computers or computerised voting equipment to cast ballots in an election. Jadi e-voting pada hakekatnya adalah pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan secara elektronik (digital) mulai dari proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suara.

 

E-voting bukanlah hal baru saat ini, karena Lembaga Internasional Pemilu dan Demokrasi (The International Institute For Democracy and Electoral Assistance atau IDEA) yang berkantor pusat di Stockholm, Swedia, menyebutkan bahwa sekitar 32 negara telah menggunakan sistem ini dalam proses pemilihannya.

 

Menurut IDEA dalam jurnal introducing electronic voting, secara teknis jenis-jenis sistem e-voting terbagi atas empat. Sistem pertama, direct recording electronic (DRE) voting machines, sistem ini menggunakan alat yang awalnya  muncul sebagai rupa digitalisasi dari mesin voting tuas yang digantikan dengan tombol. Seiring waktu, DRE semakin canggih hingga penghitungan mekanikal digantikan dengan data digital dan tombol digantikan dengan layar sentuh. Mesin ini dilengkapi dengan voter-verifiable paper audit (VVPAT) yang menjadi catatan penunjang bukti pengambilan suara.

 

Sistem kedua, OMR systems adalah sistem yang dapat mengetahui pilihan dari pemilih melalui kertas khusus tertentu (ballot). Kemudian yang ketiga electronis ballot printers (EBP), sistem ini menggunakan kertas khusus yang diberikan tanda oleh pemilihnya, kertas tersebut dihitung secara digital dengan cara dimasukkan kedalam suatu mesin scan. Terakhir internet voting systems, dimana suara dikirim ke pusat mesin penghitung melalui internet.

 

Berbicara tentang e-voting, kita bisa berkaca pada India. India adalah negara terbesar penduduknya kedua di dunia, dengan beragam etnis, agama dan tradisi yang sangat kompleks, perekonomian India mampu berkembang diiringi dengan meningkatnya industri yang semakin canggih. India mampu melakukan Pemilu di Tahun 2019 ini dengan jumlah 900 juta pemilih yang memenuhi syarat, satu juta TPS, lebih dari 11 juta petugas pemilu dan 2,3 juta mesin pemilu elektronik. Selain itu, sekitar 2.000 partai politik ikut dalam pemilu tahun ini.

 

KPU India membagi tujuh fase pemilihan selama enam minggu. Pemungutan suara di India dimulai pada 11 April dan berakhir pada 19 Mei 2019, dengan hasil resminya diumumkan pada 23 Mei 2019 beda sehari dengan pengumuman di Indonesia. Namun, pemilu di India tidak selalu sepanjang ini. Alasan utama mengapa durasi pemilu India lama adalah kebutuhan untuk menyediakan keamanan dan logistik untuk memindahkan pasukan dari satu bagian negara ke bagian lainnya selama tujuh tahap proses pemilu.

 

Di India, metode e-voting diimplementasikan dengan menggunakan mesin yang bernama Electonic Voting Machine (EVM). EVM itu sendiri adalah sebuah mesin yang kecil, unit komputer yang sederhana, yang merekam pilihan pemilih tanpa menggunakan kertas. EVM ditempatkan di setiap TPS di mana pemilu diselenggarakan. Pemilu 2019 ini berhasil mencapai lebih dari 67 persen angka partisipasi, terbesar sepanjang sejarah pemilu India.

 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menerapkan e-voting pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada tahun 2018 yang ditinjau langsung oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir. Prosedur dari sistem pemilihan terbagi atas empat yaitu, e-Verifikasi, e-Voting, e-Counting dan e-Rekapitulasi.

 

Menristekdikti menjelaskan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dapat diperiksa melalui proses e-Verifikasi dengan menggunakan e-KTP, melalui proses e-Counting hasil suara dapat langsung muncul serta melalui proses e-Rekapitulasi yaitu dengan pembubuhan tandatangan digital, keabsahan dokumen terjamin secara resmi. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang dengan tingkat keakuratan 100% dapat dikatakan sukses.

 

Keberhasilan pemilihan kepala desa di Pemalang dapat menjadi contoh bahwa e-voting dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari sistem pemilu konvensional. Perlunya kesiapan yang matang baik dari masyarakat, penyelenggara dan pemerintah dalam mengaplikasikan e-voting sebagai sistem pemilihan tingkat nasional.

 

Pelaksanaan demokrasi memang tidak sederhana, karena banyaknya tahapan dan partisipasi jutaan warga. Harapannya adalah Indonesia dapat melaksanakan pesta demokrasi tanpa adanya jatuh korban dengan hasil yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa mencurangi asas dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Semoga.

 

 

Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Universitas Sumatera Utara (USU), Penerima Beasiswa KPU.

       

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG
Perbesar Huruf
Pilih Warna Kontras