Breaking News

Perlukah sistem pemilu diubah

Fachrur Razi Juned*

 

 

 

Pemilu 2019 telah usai dilaksanakan, penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara  juga telah ditetapkan oleh KPU RI. Pada Pemilu tahun 2019 ini dilakukan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan wakil presiden, Anggota DPD,DPR-RI,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.  Seperti Pemilu sebelumnya Pemilu 2019 juga dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka sebagaimana tertuang dalam UU no 7 tahun 2017 pasal 168

(1)  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan  Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
(2)  Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
(3)  Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

 

Pasca usainya pemilu 2019 dengan sukses ternyata pemilu juga meninggalkan beberapa masalah untuk diperbaiki untuk pemilu selanjutnya, permasalahan itu antara lain adalah hampir menyerupainya pemilihan anggota DPD dan anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Dengan sistem proporsional terbuka dan sistem distrik berwakil banyak maka pemilih akan dihadapkan pada memilih calon anggota masing – masing pemilihan dibandingkan memilih partai untuk pemilihan caleg.

 

Hal ini menimbulkan banyak sekali calon yang tercantum pada surat suara dengan tujuan yang sama yaitu mencoblos orang utuk tiap – tiap pemilihannya, sehingga pemilih juga menjadi susah dalam melakukan pencoblosan. Surat suara untuk calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota hanya mencantumkan nama saja.

 

Pada masa Kampanye masyarakat disajikan foto – foto caleg , sedangkan saat hari pemilihan pemilih hanya melihat bahwa yang memiliki foto hanya calon anggota DPD saja. Hal ini menyebabkan banyaknya pemilih yang kesusahan dan lama memilih di bilik suara. Bila metode pemilihannya sama – sama berorientasi pada individu apakah sebaiknya agar membedakan cara pemilihannya maka sistem pemilu dikembalikan pada sistem proporsional tertutup? Perlukah Indonesia saat ini merubah sistem pemilunya?

 

 

Sistem Pemilu berdasarkan asal katanya yaitu Sistem adalah bentuk, komposisi, koordinasi, orde, organisasi, pola, skema, struktur, strata 2 cara, metode, modus operandi, praktik, teknik, prosedur Pemilihan umum (pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan yang dimaksud ini bisa saja presiden, wakil rakyat, maupun kepala desa.Jika kita gabungkan, maka kita akan menemukan pengertian dari sistem pemilihan umum yakni metode atau cara dalam memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik yang diinginkan.

 

menurut moh. Kusnardi dan harmaily ibrahim terdapat dua sistem pemilu, yakni sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sitem pemilihan mekanis menempatkan rakyat sebagai suatu individu yang sama. Sistem pemilihan ini digunakan oleh aliran liberalisme, sosialisme dan komunisme. Menurut sistem pemilihan mekanis, partai-partai yang mengorganisir pemilih-pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem bi party atau multi party (liberalisme sosialisme) atau uni party (komunisme). Badan perwakilan berfungsi untuk kepentingan seluruh rakyat. Sistem pemilihan mekanis dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni sistem distrik/mayoritas/single member constituencies dan sistem proporsional.

 

Sedangkan sistem pemilihan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan) dan lembaga-lembaga sosial (universitas). Menurut sistem pemilihan organis, partai-partai politik tidak perlu dikembangkan karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri. badan perwakilan berfungsi mewakili kepentingan khusus persekutuan hidup itu.

 

Sesuai teori demokrasi klasik pemilu adalah sebuah “Transmission of Belt” sehingga kekuasaan yg berasal dari rakyat bisa bergeser menjadi kekuasaan negara yg kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat. Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama.

 

Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam kondisi yang vacuum, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

 

Dalam pandangan prof. Kacung marijan, berdasarkan sistem pemilu bagi negara-negara yang pernah menyelenggarakannya, jumlah sistem pemilu yaitu sistem pluralitas/mayoritas (plurality/majority system), sistem perwakilan proporsional (proportional representation), sistem campuran (mixed system), dan sistem-sistem yang lain (other system).

 

Sistem distrik merupakan sistem pemilu yang didasarkan atas kesatuan geografis.setiap kesatuan geografis memiliki satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Dinamakan sistem distrik karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang dikehendaki. Jadi, tiap distrik diwakili oleh satu orang yang memperoleh suara mayoritas.

 

Sistem proporsional ialah sistem dimana persentase kursi di badan perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Dalam sistem ini, para pemilih akan memilih partai politik, bukan calon perseorangan seperti dalam sistem ditrik. Akibatnya hubungan antara pemilih dengan wakil-wakilnya di badan perwakilan rakyat tidak seerat dalam sistem distrik.

 

Sistem campuran (mixed system) pada dasarnya berusaha menggabungkan apa yang terbaik di dalam sistem distrik dan sistem proporsional. Di indonesia, pelaksaanaan pemilu yang telah berlangsung menggunakan sistem pemilihan mekanis proporsional. Sistem pemilu ini dinilai cocok dengan keadaan Indonesia, melihat kemajemukan masyarakat di Indonesia yang cukup besar.

 

Berdasarkan daftar calon, sistem proporsional dibagi menjadi 2 (Dua) Sistem

  1. Sistem Tertutup yaitu yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu dan kemudian partai yang menentukan nama – nama yang duduk menjadi anggota dewan.
  2. Sistem Terbuka yaitu pemilih mencoblos/mencontreng partai politik ataupun calon bersangkutan, pada sistem ini pemilih dapat langsung memilih calon legislative yang dikehendaki untuk dapat duduk menjadi anggota dewan. sistem perwakilan proporsional terbuka yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih, cocok diterapkan pada masyarakat yang majemuk.

 

 

Dari 2 (dua) sistem diatas terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing – masing sistem yaitu

  1. Sistem proporsional tertutup

Kelebihan sistem ini adalah

  1. Suara rakyat sepenuhnya diserahkan kepada proses di dalam partai politik untuk memilih orang-orang yang dinilai mempunyai kecakapan untuk duduk di eksekutif dan legislatif.
  2. memperkuat kembali nilai elektoral partai politik.
  3. Sistem proporsional tertutup juga diyakini dapat menekan praktek-praktek politik uang (money politic) dan mengikis “penumpang gelap” (orang yang memliki dana besar tapi belum diyakini mampu dalam berpolitik)
  4. Dapat menekan biaya pemilu yang sangat tinggi.
  5. Mempermudah pemilih dalam menentukan pilihannya
  6. Lebih hemat dalam penggunaan kertas berarti lebih ramah lingkungan.

 

Kekurangan sistem ini adalah

  1. Partai politik akan menjadi sangat powerfull dalam melakukan tindakan.
  2. Berkurangnya kedaulatan rakyat
  3. Calon yang dipilih partai politik belum tentu mewakili aspirasi rakyat
  4. Sistem proporsional terbuka

 

Kelebihan sistem ini adalah

 

  1. Membuka peluang bagi siapa saja, termasuk kelompok minoritas ataupun kelompok gender untuk mengajukan figur yang dianggap bisa mewakili aspirasi pendukungnya didalam parlemen. Figur-figur tersebut memungkinkan untuk maju sebagai calon anggota legislatif(caleg) bila dipandang oleh partai politik bisa sebagai penarik suara (vote getter). Caleg yang bakal bertarung dalam pemilihan tidak lagi didominasi oleh elit partai namun juga anggota masyarakat yang maju sebagai caleg.
  2. partisipasi masyarakat juga akan ikut tinggi didalam suatu pemilihan. Hal ini dikarenakan pemilih bisa langsung memberikan hak suaranya kepada caleg tersebut di kertas suara, faktor kedisukaan akan mempengaruhi pemilih untuk langsung memilih caleg dibanding memilih partai politik.
  3. Penentuan untuk terpilih menjadi anggota dewan lebih transparan karena belum tentu nomor urut yang paling kecil yang terpilih. Dan juga sistem proporsional terbuka mengizinkan pemilih untuk memilih individu daripada partai. Pilihan yang diberikan oleh pemilih disebut pilihan preferensi.
  4. Ketika masyarakat memilih langsung siapa perwakilannya, akan membuat semacam kontrak politik yang lebih personal antara caleg dan masyarakat tersebut. Pasca pemilu, sang caleg terpilih dituntut lebih komunikatif terhadap aspirasi konstituennya. Demikian pula masyarakat memiliki posisi tawar yang lebih baik dengan membuka kemungkinan untuk tidak lagi memilih caleg terpilih apabila tidak merealisasikan janjinya dan menutup keran komunikasi dengan warga.

 

Kekurangan sistem ini

  1. Sistem proporsional terbuka membuka peluang lahirnya wakil rakyat karbitan yang masih hijau, belum teruji, dan bahkan sebagian besar di antaranya bukan kader terbaik partai. Bahkan bisa saja caleg tersebut merupakan kerabat dari wakil rakyat yang dulu terpilih, ataupun peluang dinasti politik di legislatif masih tetap terbuka.
  2. Kontestasi politik tidak lagi terjadi antar partai namun mengarah pada persaingan antar caleg. Hal ini akan memperburuk citra partai politik karena tidak mampu mengontrol dan mengawasi anggotanya
  3. Cenderung transaksional atau semakin maraknya money politics. Hal ini disebabkan banyaknya caleg yang berusaha untuk merebut suara memberikan uang ataupun bantuan –bantuan lainnya dengan harapan dapat merebut suara pemilih.
  4. Rumit dalam melaksanakan rekapitulasi.

 

 

Melihat kelebihan dan kekurangan dari masing – masing sistem proporsional terbuka dan tertutup maka perubahan sistem pemilu saat ini belum dianggap sangat mendesak, karena dengan sistem pemilu Proporsional terbuka masih dianggap dapat mewakili dan memenuhi aspirasi masyarakat dalam menentukan pilihannnya.

 

Miripnya pemilu pada saat hari  pelaksanaan Pemilu 2019 bukanlah pada sistem pemilu 2019 yang berdasarkan list terbuka akan tetapi pada pelaksanaan teknis pengerjaan di lapangan seperti kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang sistem pemilu, menambah pendidikan politik bagi masyarakat, sistem kampanye yang perlu diperbaiki.

 

Pemilu serentak 2019 perlulah jadi bahan pembelajaran bagi setiap stake holder dalam proses pelaksanaannya. Seperti pemilu Presiden dan Wakil presiden lebih banyak menarik perhatian bagi masyarakat dibanding pemilu legislative, bahkan pemilihan calon anggota DPD sangat kurang sosialisasinya dari calon anggota DPD itu sendiri. Perubahan sistem pemilu bukanlah satu – satunya solusi dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Kedaulatan rakyat adalah salah satu pertimbangan pelaksanaan pemilu. Menurut Kepala pusat penelitian Badan keahlian DPR-RI  DR. Indra Pahlevi, M.Si “Tidak ada satu sistem pemilu yang terbaik di dunia yang ada adalah sistem pemilu yang cocok di setiap Negara” . Sebenarnya Indonesia tidak perlu gonta ganti sistem pemilu, laksanakan satu sistem pemilu selama 5 kali pemilu lalu dilihat untung dan ruginya sehingga bisa di evaluasi untuk pemilu selanjutnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG
Perbesar Huruf
Pilih Warna Kontras