Tantangan Berat Partisipasi Pemilih di Kota Medan

Tantangan Berat Partisipasi Pemilih di Kota Medan

Kota Medan punya sejarah pahit partisipasi pemilih yang anjlok saat Pilkada 2015 lalu. Angka partisipasi pemilih yang hanya 25,38% saat itu bukan hanya menjadi sejarah partisipasi pemilih terendah di Kota Medan dan Sumatera Utara, tapi menjadi partisipasi terendah secara nasional di Pilkada Serentak 2015.

Bahkan Ketua KPU RI Arief Budiman saat memberikan sambutan pada Launching Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020, menyebutkan rendahnya partisipasi pemilih di Medan sering menjadi contoh untuk daerah lain agar tidak diikuti. “Dulu kemana-mana Saya sampaikan, jangan seperti Medan (partisipasinya rendah),” ujar Arief.

Namun menurut Ketua KPU RI, kondisi tersebut hanya bagian dari masa lalu, karena di Pemilu 2019, angka partisipasi pemilih di Kota Medan mengalami lonjakan yang tinggi.  “Kalau sekarang saya kemana-mana sampaikan, harus seperti Medan, lonjakan partisipasinya tinggi,” kata Arief.

Memang benar, pada Pemilu 2019 lalu, angka partisipasi pemilih di Kota Medan mencapai 73,67%. Namun bukan berarti tantangan yang akan dihadapi pada Pilkada Medan 2020 nanti akan lebih ringan. Sebab jika dilihat dari grafik persentase partisipasi pemilih antara Pilkada dengan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU sejak 2004, ternyata punya tren berbeda. Jika di Pilkada, partisipasi terendah Kota Medan berada di angka 25,38% (Pilkada 2015), dan partisipasi tertinggi di angka 55,80% (Pilgubsu 2018), sementara untuk Pemilu, partisipasi terendah berada di angka 47,44% (Pemilu 2009) dan partisipasi tertinggi di angka 78,21% (Pemilu 2004) dan 73,67% (Pemilu 2019). Harus diakui ada kecenderungan tren partisipasi pemilih meningkat di Pemilu dan turun di Pilkada.

Untuk itu, ada tantangan berbeda dalam menaikkan angka partisipasi pemilih khususnya pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang akan digelar 23 September 2020. Sinergisitas antar lembaga di Kota Medan menjadi sebuah keharusan, mulai dari membersihkan data pemilih, sosialisasi yang massif ke masyarakat, seleksi pencalonan yang terbuka dan jujur dalam menjaring pasangan calon yang punya kapabilitas dan berkualitas serta masyarakat yang tercerdaskan dalam menggunakan hak pilihnya.

Membersihkan data pemilih menjadi langkah utama dan yang pertama bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan data realistis partisipasi pemilih. Patut diingat, rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 lalu tidak terlepas dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Medan yang meningkat tajam yakni 1.998.835 pemilih. Jumlah tersebut tentu terlalu tinggi jika dibanding dengan DPT Pemilu terakhir yang hanya 1.614.673 pemilih. Sehingga angka pembagi persentase partisipasi pemilih pun cenderung sangat tinggi dibanding angka riil partisipasi pemilih.

Mendapatkan angka riil DPT adalah sarat mutlak dalam membersihkan data pemilih. Dalam 12 kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) yang nantinya akan dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Serentak 2020 secara langsung door to door, 9 kegiatan diantaranya adalah melakukan pencoretan data pemilih. Data pemilih yang dicoret antara lain ; yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, berubah status menjadi TNI/Polri, belum genap 17 tahun, tidak diketahui keberadaannya, data pemilih tidak dikenali, telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, berdasarkan KTP-el bukan penduduk setempat, dan tidak sesuai antara informasi TPS awal yang ada pada formulir Model A-KPU untuk disesuaikan dengan TPS terdekat berdasarkan domisili.

Harus dipahami bersama adalah, pencoretan data pemilih yang dilakukan oleh PPDP, hanya sebatas untuk kebutuhan pendataan pemilih secara faktual. Bukan berarti pemilih yang dicoret otomatis tercoret sebagai warga Kota Medan. Sebab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Serentak 2020, harus bisa memastikan berapa angka faktual warga yang memiliki hak sebagai pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Tentu ini bukan pekerjaan mudah bagi KPU. Harus ada sinergisitas yang baik antar lembaga terutama bersama Bawaslu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Sosialisasi yang massif ke masyarakat menjadi sebuah keniscayaan bagi KPU dalam mengupayakan peningkatan partisipasi pemilih. Keterlibatan aktif masyarakat dalam membantu menyosialisasikan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020 menjadi kunci utama. Karena itu banyak kegiatan sosialisasi nantinya akan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung seperti ikut dalam mendesain maskot dan jingle, karya tulis dan foto, karnaval, pembentukan relawan demokrasi yang diambil dari berbagai segmen pemilih seperti komunitas, pemula, warga net, disabilitas, perempuan, marjinal, tokoh agama dan sebagainya. Semua kegiatan sosialisasi tersebut akan bersinergi dengan semua platform media sosial.

Dari sisi pasangan calon juga turut memberikan kontribusi tinggi dalam mendongkrak partisipasi pemilih. Masyarakat akan semakin tinggi antusiasmenya untuk datang ke TPS, jika pasangan calon baik yang diusung oleh partai politik, gabungan partai politik maupun jalur perseorangan yang muncul nantinya memiliki kapabilitas dan kualitas terbaik. Untuk itu seleksi awal di internal Partai Politik maupun pasangan calon yang memilih maju melalui jalur Perseorangan sebaiknya dilakukan secara jujur, terbuka dan memperhatikan suara rakyat.

Partisipasi pemilih merupakan salah satu tolok ukur kesuksesan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020. Masyarakat yang melek dalam politik, tentu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan memilih langsung calon pemimpinnya. Karena berdemokrasi dalam Pilkada sesungguhnya bukan sekedar urusan kontestasi politik. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan harapan publik, bahwa yang terbaiklah yang dimajukan, bukan sekedar popularitas.

Oleh : M. Rinaldi Khair – Anggota KPU Kota Medan Divisi Teknis Penyelenggaraan

Tulisan ini telah terbit di Harian Analisa, Medan, Rabu, 13 November 2019

COMMENTS