Urgensi dan Signifikansi BAKOHUMAS

Urgensi dan Signifikansi BAKOHUMAS

Edy Suhartono

Komisioner KPU Kota Medan (Divisi Parmas dan SDM)

Pengantar

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat atau disingkat  Bakohumas secara resmi sudah hadir di Lembaga Publik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan SK KPU No.172/HM.02-Kpt/05/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU serta SE No. 244/HM.02-SD/06/KPU/IIII/2021 tentang Pembentukan Bakohumas. Secara regulatif, surat keputusan KPU ini juga merujuk  pada peraturan yang dikeluarkan  Pemerintah cq Permenkominfo No. 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas). Peraturan  lain yang dianggap cukup relevan dengan eksistensi Bakohumas adalah UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 14 huruf c. Selain itu ada juga UU No. 1 Tahun 2015 j,o UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Pasal 10 huruf b. Terakhir adalah UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengacu dari Permenkominfo No. 35 tahun 2014 dinyatakan bahwa Bakohumas adalah Lembaga non Struktutral yang merupakan forum kordinasi dan kerjasama antar unit kerja bidang Humas Kementrian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah setingkat Kementriaan Lembaga non Kementrian, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Negara non Struktural, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota Perguruan Tinggi Negeri, BUMN/BUMD.

Bakohumas KPU mulai hadir pasca Pilkada Serentak tahun 2020. Walau sebenarnya  kehumasan KPU  selama ini sudah ada dan berada di bagian Teknis Humas. Dengan adanya Bakohumas , maka dengan sendirinya Bagian Teknis Humas berubah namanya dan otomatis menjadi bagian dari Bakohumas. Ada yang menarik untuk dilihat terkait keberadaan Bakohumas KPU yang secara resmi  hadir pasca Pilkada Serentak Tahun 2020. Tulisan ini mencoba mengulas seputar keberadaan Bakohumas di KPU, baik di tingkat Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

 

Pentingnya Tugas Kehumasan

Salah satu bagian penting dalam suatu Organisasi atau Lembaga, adalah bagian yang bertanggungjawab menyampaikan informasi tentang eksistensi lembaga  kepada pihak luar atau masyarakat. Dalam kaitan tentu setiap Organisasi atau Lembaga memandang perlu adanya bidang yang secara khusus bertanggungjawab untuk menyampaikan ke publik tentang keberadaan Lembaga. Oleh karena itu peran bagian kehumasan di dalam satu Lembaga atau Organisasi menjadi penting. Selain bertanggungjawab menjelaskan eksistensi  lembaga baik visi dan misi sekaligus tugas pokok dan fungsi keberadaannya. Sebagai sebuah lembaga publik, keberadaan KPU telah diatur dan diakui dalam UUD,  bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Oleh karenanya sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU menjalankan fungsi melayani termasuk menyediakan dan memberikan informasi kepada tidak hanya kepada para pemilih dan peserta Pemilihan dan Pemilu, tapi juga publik dalam arti luas. Oleh karenanya prinsip dan motto “KPU Melayani” dengan meletakkan tangan di dada sebelah kiri bukanlah hanya sekedar simbol semata, tapi juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

 

Dari Teknis Humas  ke Bakohumas

Kilas balik keberadan Kehumasan di KPU, dapat ditelusuri dari serangkaian peraturan atau regulasi yang menerangkan keberadaaan dan peran Kehumasan di KPU. Penelusuran juga dapat dilakukan  dengan melihat tatanan atau struktur lembaga yang sudah diataur di dalam PKPU. Secara khusus bagian Kehumasaan sebenarnya secara otomatis sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu lembaga, yang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi)  adalah memperkenalkan keberadaan lembaga kepada publik atau pihak luar. Oleh karenanya keberadaan bagian kehumasan menjadi kebutuhan dan bukan hanya sekedar  keinginan supaya diadakan.  Keberadaan kehumasan menjadi  bagian penting bagi suatu lembaga untuk memastikan proses komunikasi dan koordinasi serta sinergitas dengan lembaga lain dapat secara intens dilakukan.

Peralihan dari  Teknis Humas menjadi Bakohumas tentunya  tidak hanya sekedar perubahan nama dan istilah. Hal ini dengan sendirinya juga  berimplikasi  pada peran dan fungsi serta tugas tugas kehumasan yang akan dilakukan. Jika istilah Humas cendrung bersifat ke dalam dan terbatas  pada hal-hal yang bersifat teknis, sementara  Bakohumas cendrung bersifat luas dan strategis  terkait dengan fungsi  komunikasi dan koordinasi serta sinergitas yang harus diperankan ketika berinteraksi dengan pihak lain atau lembaga luar.

Perubahan nama menjadi BAKOHUMAS, tentunya membawa berbagai konsekwensi, tidak hanya menyangkut tugas pokok dan fungsinya menjadi lebih luas dan strategis,  tapi sekaligus merubah wajah kehumasan yang selama ini sifatnya melekat dan menjadi  bagian dari divisi Teknis Humas di KPU berubah  namanya menjadi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang tentunya bersifat lebih resmi dan secara politis memiliki kewenangan yang lebih strategis. Bahwa KPU dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan  tentunya tidak bisa bekerja sendiri dan memerlukan kerjasama dan dukungan dari institusi lainnya untuk mensukseskan pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilu maupun Pemilihan.  Oleh karenanya keberadaan dan peran Bakohumas menjadi  ujung tombak dan sangat penting untuk menyiapkan dan menyediakan berbagai informasi terkait tugas pokok dan perannya  sebagai penyelenggara pesta demokrasi.

 

Peran Bakohumas : Harapan dan Tantangan

Mengingat tugasnya yang sangat penting dan strategis,  maka Bakuhumas perlu mendapatkan penguatan baik secara ianggatan maupun sumberdaya manusia yang akan  mengelola dan melaksnakaan tugas-tugas dalam Bakohumas.  Oleh karena itu pelatihan dan pendidkan bagi  jajaran ASN Kesekretariatan KPU maupun Komisioner yang menaggungjawabi bagian kehumasan menjadi sebuah kebutuhan. Dalam situasi pandemi  seperti sekarang ini, maka tugas dan fungsi Bakohumas menjadi penting  untuk memastikan arus informasi dan komunikasi  serta koordinasi tetap bisa dijalankan dan  dilakukan secara kreatif dan intensif melalui teknologi  informasi yang ada.

Di tengah masih merebaknya bencana nonalam Covid 19, kegiatan Bakohumas tentunya akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Demikian juga Bakohumas KPU Kota Medan dengan segala keterbatasan yang ada, tetap melakukan kegiatan yang secara regular per 3 bulan membuat laporan kegiatan. Berbagai aktifitas yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kantor menjadi bagian yang penting harus diliput dan didokumentasikan serta disampaikan. Semua proses dan progres kegiatan KPU menjadi penting untuk dikelola oleh Bakohumas dan disampaikan kepada publik. Bakohumas bisa menjadi corong dan juru bicara bagi KPU untuk merespon berbagai hal yang perlu disampaikan ke publik. Ini mungkin salah satu momen dan peluang penting Bakohumas untuk menjawab kebutuhan akan perlunya Juru Bicara yang bisa mewakili KPU secara resmi ketika berbicara di ruang  publik sebagaimana halnya lembaga publik lainnya. Oleh karenanya penting bagi Bakohumas KPU untuk tidak hanya menjalankan fungsi yang bersifat disseminative dan kordinatif terkait informasi tapi juga dapat memberikan respon dan klarifikasi ke publik bila ada hal-hal yang menyangkut masalah masalah ke KPU dengan menghunjuk Juru Bicara yang handal dan piawai.  Melalui  Bakohumas diharapkan eksistensi KPU semakin nyata dirasakan hadir di tengah tengah masyarakat meskipun tidak ada tahapan kegiatan Pemilihan ataupun Pemilu.

COMMENTS